Sudah pernah dengar tentang Komunitas Jurnalis Peduli AIDS (KJPA)? Komunitas yang sudah terbentuk pertengahan tahun lalu itu, di awal Maret punya gawe bareng Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Bali. Puluhan jurnalis yang peduli HIV/AIDS, berangkat bareng menengok beberapa orang dengan HIV/AIDS (Odha) dan anak-anak yang menjadi yatim atau yatim piatu karena orang tuanya mengidap HIV/AIDS. Gimana perjalanan sehari bareng Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, Kesuma Kelakan itu?
06.30 wita
Nggak seperti biasa, kantor KPA Bali di Jalan Melati No. 21 Denpasar sudah ramai. Beberapa wartawan tulis, radio, dan fotografer, sudah duduk manis di area parkir. Mungkin karena diwajibkan bangun terlalu pagi, beberapa diantaranya masih kelihatan ogah-ogahan. Maklum, di jam itu harusnya mereka masih asyik di ranjangnya masing-masing. Tapi apa boleh buat. Demi sebuah perjalanan yang asyik, juga demi mendapat berita menarik, apapun rela dilakukan.
Tapi, tunggu dulu. Ternyata nyonya rumah, Media Relation KPA Bali, Mercya Susanto, malah datang telat dari waktu yang diumumkan ke wartawan. Tapi nggak masalah, karena Mercya “menyelamatkan” perut-perut kami yang sudah keroncongan dengan nasi kuning yang dibawanya. “Akhirnya, kita sarapan juga,” begitu Istifadah, wartawan Nusa Bali, dengan nasi kuning di tangannya.
07.35 wita
Akhirnya berangkat. Sayangnya, banyak teman wartawan yang batal ikut. Maklum, hari itu juga akan ada aksi menolak Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). Alhasil, cuma sebanyak …. wartawan yang ikut, dari …. yang direncanakan.
10.45 wita
Sampai juga di tempat tujuan, di Kantor Kepala Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Buleleng. Ternyata Wakil Gubernur Bali selaku Ketua KPA Bali Kesuma Kelakan sudah menunggu kami, ditemani beberapa perangkat desa setempat. Wah, baru kali ini ya, wartawan ditunggu sama pejabat. Biasanya kan wartawan yang harus pontang panting mengejar pejabat.
Mungkin karena bosan menunggu, Kelakan lantas naik ke atas panggung dan mengambil stik drum. Mau ngapain? Ternyata ia ingin menunjukkan kebolehannya main drum. Relawan Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI), Nyamprutlalu menyanyi dan bersama Kelakan memainkan dua buah lagu. Sampai-sampai Wakil Bupati Buleleng, I Gede Wardana, terlihat agak bingung saat datang dan melihat Kelakan sedang asyik bermain drum. Gaul banget ya Wagub kita. He.he.he…
11.05 wita
Acara dimulai. Penampilan Pembalut (Pemuda Bali Utara) dengan aksi genjek (sejenis pertunjukan tradisional Bali) peduli AIDS-nya, menandai dimulainya acara. Begini sebait lirik lagunya. “Apang tusing kena AIDS, Aduh duhhh…, ingetang je nganggen kondom (agar tidak kena AIDS, ingat pakai kondom).” Tak lama, Wabup Wardana, memberi sambutan. Dia menyebut sebanyak 14 Odha kini tengah dirawat di RSUD Buleleng. Sedangkan sebanyak 110 Odha tengah menjalani pengobatan jalan. “Karena hari ini tumpek landep, upacara untuk yang landep-landep, kita berharap agar komitmen kita untuk HIV/AIDS tambah landep,” ujar Wardana. Tumpek landep adalah perayaan Agama Hindu dengan makna menajamkan pikiran. “Kalau perlu, nanti kita upayakan agar PNS dites HIV,” ujar Wardana. Lho kok?
Pernyataan Wardana ini disentil Kelakan. Ia mengatakan, Indonesia sudah ikut meratifikasi piagam HAM PBB untuk tidak melakukan tes paksa. “Hak untuk tidak memaksa tes, merupakan urusan yang sangat prinsip,” ujarnya. Ia menceritakan seorang ibu hamil yang merasa sebagai orang baik-baik, diketahui positif HIV. Kekagetan luar biasa membuatnya bunuh diri. “Kasihan bayi dalam kandungan yang belum tahu apa-apa. Siapa tahu dia sebenarnya bisa jadi pemimpin besar. Karena itulah ada VCT. Sebelum dilakukan tes, ada konseling, Kalau belum siap, tidak dites,” jelas Kelakan. Alit Kelakan lantas memberi penjelasan panjang lebar soal HIV/AIDS. Mulai dari penularan HIV yang tak terlihat seperti flu burung atau SARS, sampai ke masalah pornoaksi. Apa hubungannya? Kelakan menegaskan perlunya pembedaan masalah moral, dengan masalah kesehatan dalam penanganan HIV/AIDS. “Apalagi ada UU pornoaksi, harus dibedakan antara kesehatan dan kesenian dengan pornoaksi,” kata Kelakan menyindir keberadaan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) yang sempat menghambat pengesaan Ranperda HIV/AIDS Bali karena dianggap akan bertentangan bila disahkan.
Wagub juga menyindir masih adanya orang-orang yang mendiskriminasi Odha. “Masih ada orang yang salaman saja nggak mau. Padahal dari agama, tidak dinilai dari kulit, tapi dari rohnya,” tegas bapak dua anak itu.
12.55 wita
Ini dia ajang curhat Odha dan Ohidha (Orang yang hidup dengan Odha) dengan Kelakan dan KJPA. YCUI sebagai yayasan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang menjadikan Gerokgak sebagai salah satu wilayah jangkauan, menghadirkan sejumlah Odha dan Ohidha. Mereka kelihatan sehat-sehat. Tak hanya dari Gerokgak, tapi dari sejumlah kawasan di Buleleng. Ada seorang kakek berusia 57 tahun yang mengaku senang berganti pasangan semasa muda. Ada juga dua orang ibu rumah tangga yang terinfeksi HIV dari suami masing-masing. Selain itu, ada sejumlah anak yang menjadi yatim karena ditinggal salah satu orang tua mereka karena AIDS. Asih (bukan nama sebenarnya) salah satunya. Remaja berusia 17 tahun itu kini menghabiskan kesehariannya dengan merawat sang ibu yang belakangan juga diketahui positif terinfeksi HIV. “Lingkungan sekitar rumah nggak ada masalah. Cuma tesnya aja agak mahal,” jawab Asih saat Kelakan menanyakan masalah yang masih dihadapi. Memang, mahalnya tarif tes viral load membuat banyak Odha di Buleleng tak mampu menjalankan tes untuk mendeteksi jumlah virus HIV dalam darah itu. Sementara untuk tes sel CD4 (sel pembentuk sistem kekebalan tubuh) yang jadi salah satu indikator kondisi kesehatan Odha, sudah dilakukan setiap 3 bulan atas bantuan funding.
Untuk distribusi obat ARV? Direktur YCUI, Efo Suarmiartha, mengakui tak ada masalah dengan distribusi obat untuk menekan perkembangan jumlah virus HIV dalam darah itu. Yang masalah justru sarana pengantaran Odha sakit ke RS Sanglah Denpasar. Karena hanya tergantung pada ambulance milik Puskesmas setempat, maka pengantaran hanya bisa dilakukan untuk pengobatan Odha yang telah memasuki fase infeksi oportunistik (IO). Sementara ini, upaya yang dilakukan lebih kepada peningkatan pengadaan obat. Untuk kebutuhan Odha, termasuk pasokan susu untuk anak-anak mereka, masih mengandalkan bantuan donatur, seperti dari kelompok PKK Kabupaten Buleleng dan para ekspatriat. Kelakan berjanji untuk membantu hal-hal yang dibutuhkan Odha dan keluarga Odha di Gerokgak. Semoga nggak lupa sama janjinya ya..
12.25 wita
Bagian yang paling dinanti dari perjalanan sehari itu akhirnya tiba. Kunjungan ke rumah Odha. Rumah keluarga pasangan Odha, Nyoman Renti dan Putu Sumastika di Desa Pemuteran, jadi yang pertama kami kunjungi. Rumahnya lumayan masuk pelosok, sekitar 1 km dari jalan raya Singaraja-Gilimanuk. Jalan masuknya pun masih tanah dan berbatu sehingga mobil sedan dinas Wagub Kelakan dan Wabup Wardana tidak bisa masuk. Kedua pejabat itu kemudian “numpang” di mobil rombongan lain.
Tiba di tempat tujuan, Renti dan Sumastika sudah menunggu bersama dua bayi kembarnya. Kelakan langsung mengambil Yoga (5 bulan) dari gendongan Renti. Oktober tahun lalu, pasangan yang telah memiliki 1 putra ini dikaruniai dua putra kembar sekaligus. Namanya Komang Yogi Hivartha Laksana dan Ketut Yoga Hivartha Laksana. Maknanya, ternyata sangat mendalam. Kata Hivartha berasal dari kata HIV (virus HIV) dan artha (menang). Dengan begitu, Yogi dan Yoga diharapkan bisa menang dari virus HIV yang telah menginfeksi kedua orang tua mereka.
Sayangnya, waktu kami berkunjung ternyata Yogi sedang sakit. Kata Renti, Yogi sudah sakit panas tinggi sejak beberapa hari. “Badannya panas. Sakitnya gantian sama Yoga. Sebelumnya Yoga yang sakit, Yoga sehat. Tapi setelah Yoga sembuh, malah Yogi yang sakit,” cerita Renti.
……… [Dian]
Balik ke Kantor Desa Pejarakan. Setelah puas ngobrol dengan para Odha dan anak-anak Odha, dilanjutkan dengan dialog. Putri Bali 2005, Gusti Ayu Pradnyandari yang ikut dalam rombongan langsung mengacung saat sesi dialog itu dibuka. Ia penasaran dengan pernyataan Wabup Wardana yang menyatakan perlunya tes HIV bagi PNS. “Tadi pak wabup bilang kalau ada yang mau jadi PNS dan pegawai, harus dites. Bukankah itu diskriminasi?” tanyanya. Wabup Wardana kelihatannya cukup tergugah. “Sebenarnya memang melanggar HAM. Tapi persyaratan untuk jadi siswa, pegawai, tentara, memang kesehatan. Tapi kita berharap tidak ada HIV/AIDS di Buleleng. Kita pun berharap tidak ada diskriminasi. Sebagai manusia kita harus perlakukan sama,” jawab Wardana. Kelakan menambahi, “Kita sudah meratifikasi HAM PBB. Kalau itu dilanggar, sulit.”
Dialognya tambah hangat ketika Kelian Banjar dari Desa Banyu Poh menyambung dengan pertanyaan baru. Ia mengaku sempat memberi penyuluhan HIV/AIDS di malam Siwaratri. Penyuluhan dilakukan di Pura Desa Banyu Poh. Tapi, pro kontra muncul sesudahnya. Katanya, banyak yang protes karena penyuluhan dilakukan di jeroan (halaman) pura. Kelakan menanggapi. “Ini adalah proses penyadaran. Tuhan kita puja, tapi Tuhan tidak diskriminatif. Tuhan tidak ingin kita puja-puja terus. Yang penting juga pendekatan dengan manusia lainnya. Kalau seksualitas dilihat dari materi dilakukan di pura, salah. Tapi kalau pemecahan untuk jalan yang besar, saya yakin Tuhan akan senang,” paparnya.
14.20 wita
Balik ke Denpasar dengan membawa segudang kisah menarik dan inspiratif. Satu benang merah yang kami dapat, HIV/AIDS dapat menginfeksi siapa saja. [Komang Erviani dan Ni Luh Dian]
Senin, 20 Maret 2006
Minggu, 12 Maret 2006
Debentur Bodong Mengecoh Nasabah
Puluhan nasabah Bank Lippo Denpasar gigit jari. Surat berharga Lippo E-Net tak bisa dicairkan lantaran palsu. Siapa saja yang terlibat?
Punya simpanan duit Rp 2 miliar di bank, tahu-tahu raib tak berbekas, siapa yang tidak terkaget-kaget? Wayan Wirata yang ketiban apes itu, sampai terduduk lemas ketika gagal mencairkan duit tersebut di Bank Lippo Cabang Denpasar,Bali. Sertifikat piutang yang dipegangnya, rupanya bodong sehingga bank menolaknya.
Accounting Hotel Melia, Nusa Dua, tak pernah menyangka kalau dana perusahaan yang diinvestasikannya itu akan tamat tanpa kejelasan. Padahal saat memulai peruntungan dalam surat berharga yang diberi nama debentur dari program Lippo E-Net itu, ia bermimpi perusahaan akan mendapat untung besar. Bagaimana tidak, bunga yang ditawarkan mencapai 15 persen. Sebuah angka yang cukup menggiurkan di tengah rendahnya suku bunga deposito saat ini.
Adalah Nursainah Betty Maharani, pegawai Bank Lippo yang memperkenalkannya dengan produk Lippo E Net tersebut. Betty yang terakhir menjadi ATM Coordinator Bank Lippo Area Bali, sudah dikenalnya jauh sebelum ada penawaran promisorry notes, tepatnya saat Betty menjabat Kepala Kantor Kas Bank Lippo Nusa Dua. Tergiur untung besar dan dengan modal kepercayaan, Wirata mewakili perusahaan tak segan menyetorkan dana sebesar Rp 2 miliar pada 6 Oktober 2005 lalu. “Kita pilih deposito berjangka satu bulan,”begitu pria asal Pancasari Tabanan itu. Hasilnya tak mengecewakan. Hanya dalam tempo sebulan, dana yang diinvestasikan mendapat tambahan bunga Rp 24 juta. Dari sana, pada Januari 2006 lalu perusahaan memutuskan untuk kembali berinvestasi lewat promissory notes Lippo E-Net dengan nilai yang sama, Rp 2 miliar. Namun saat bunga dan setoran pokoknya akan ditarik pada 6 Februari lalu, pihak Bank Lippo ternyata menolak mencairkan dananya. “Kata manajemen, sertifikat yang kami berikan palsu,”keluh Wirata yang mengaku telah menyerahkan segala permasalahan kepada kuasa hukum perusahaan, Edward E Lontoh, SH.
Tak cuma Wirata yang tertipu. Setidaknya ada 31 nasabah Bank Lippo yang jadi korban dari program yang diluncurkan tahun 2000 lalu itu. Sebagian besar diantaranya adalah ekspatriat. Masing masing korban merugi puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tak tanggung, totalnya diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. Pertengahan minggu lalu, sebagian korban penipuan ini sudah diperiksa sebagai saksi di Mapolda Bali, Denpasar. Dalam kesaksian di Polda Bali, salah seorang korban, Tantra Jaya, mengaku rugi Rp 435 juta. Menurut Tantra, dirinya menjadi nasabah Bank Lippo Denpasar karena memiliki deposito di bank tersebut sejak tahun 2000. Pada 2001, karyawan Lippo yang juga diduga menipu Wirata, Betty, mendatanginya sambil menawarkan surat berharga milik PT Lippo E-Net Tbk. Tertarik dengan bunga yang ditawarkan, ia memutuskan membeli surat berharga itu dengan memotong depositonya di Bank Lippo. Awalnya, pembayaran bunga berjalan lancar. Bahkan, Tantra bisa menarik uangnya yang ada di Bank Lippo dengan lancar dengan bantuan Betty. Pada tahun 2002 ia mengambil uangnya sebesar Rp 66,5 juta. Tahun 2003 berlanjut dengan nilai Rp 170,5 juta. Berbeda dengan Wirata, pengiriman uang dilakukan lewat Bank Bhuana Denpasar. Saat itu Tantra tak menaruh curiga, karena dananya tak bermasalah. Namun pada 1 Februari, saat ia meminta Betty mencairkan Rp 150 juta dananya, Betty tak merespon. Telepon yang dihubungi Tantra juga tak mengangkat. Ia baru sadar telah tertipu setelah Bank Lippo mengatakan bahwa semua transaksi yang ia lakukan dengan Betty selama ini tidak diakui oleh Bank Lippo. Akibat peristiwa itu, pedagang sembako di Denpasar itu harus kehilangan uangnya sebesar Rp 435 juta.
Pengakuan para nasabah yang tertipu, memang mengarah pada satu nama, Nursainah Betty Maharani. Perempuan yang telah bertahun-tahun bekerja di Bank Lippo itu, menjadi satu-satunya nama yang menjalin kontak dengan para korban. Pihak Bank Lippo Denpasar juga menyebut hal yang sama. Bank Lippo Denpasar mengaku telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh karyawannya itu."Setelah kami telusuri, semua transaksi tersebut, baik surat berharga PT Lippo E-Net, Tbk, bukan produk Bank Lippo. Slip setoran Lippo Bank yang ada di tangan pengadu juga tidak ada validasi transaksi sehingga tidak sah sesuai aturan perbankan. Jadi semua transaksi itu tidak tercatat di Bank Lippo Denpasar," kata Putu Subada Kusuma, SH, KN, Kuasa Hukum Bank Lippo Cabang Denpasar. Manajemen Bank Lippo bahkan telah melaporkan Betty ke Polda Bali tanggal 16 Februari 2006. Tuduhannya, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen yang ada di Bank Lippo. Betty sendiri dikatakan telah mangkir dari pekerjaannya tanpa alasan jelas pada 27 Januari lalu. Paska mangkirnya Betty itulah, sejumlah nasabah korbannya mendatangi Bank Lippo untuk menagih dana yang tak tercatat di Bank Lippo. Betty sendiri sudah secara resmi dipecat dari pekerjaannya pada 3 Februari lalu.
Subada juga secara tegas membantah kalau Bank Lippo telah kebobolan. “Berdasarkan audit internal, Lippo Bank Cabang Denpasar tidak mengalami kebobolan karena semua transaksi yang ada sudah sesuai aturan perbankan,“jelasnya. Dikatakan, Lippo tak ada sangkut pautnya dengan kasus Lippo E-Net. “Produk surat berharga milik PT. Lippo E-Net Tbk bukan merupakan produk Bank Lippo,“Subada menegaskan, sambil memperlihatkan perbedaan kedua surat berharga itu. Namun melalui siaran persnya, pihak Bank Lippo sendiri mengaku sudah mengakui adanya aktivitas penjualan produk Lippo E –Net oleh karyawannya. “Lippo Bank sejak beberapa tahun lalu telah melarang para pegawainya melakukan penawaran dan penjualan produk-produk di luar produk Lippo Bank sendiri. Larangan tersebut juga mencakup penawaran dan penjualan produk-produk Lippo E-Net,“begitu tertulis di siaran pers itu. Lalu, bagaimana dengan dana nasabah? "Karena semua transaksi itu di luar produk perbankan, maka terkait ganti rugi, kita tunggu dulu hasil pemeriksaan oleh kepolisian," demikian Subada.
Penegasan pihak Bank Lippo tentang tidak adanya keterkaitan antara PT. Lippo E-Net Tbk dengan Lippo Bank, membuat panas kuping J. Robert Khuana, SH, kuasa hukum dari 4 nasabah korban Lippo E-Net yang mengalami kerugian total Rp 10 miliar. Menurut Khuana, pihak Bank Lippo tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pasalnya,ketika produk itu dikeluarkan, menggunakan tangan-tangan orang Lippo.Diakui, keempat kliennya yang berkewarganegaraan Jepang dan Australia seringkali didatangi Betty. “Tapi dia datang dengan uniform Lippo. Pada jam kerja, bahkan sarana kendaraan Lippo, menggunakan atribut Lippo dan didukung oleh staf lainnya. Dalam praktek bank, apakah pernah bank Lippo menerapkan sistem jemput bola?” Khuana mempertanyakan. Khuana juga tak percaya kalau hanya seorang Betty, mampu menerima dan mengamankan sendiri uang miliaran. Apalagi sejumlah kliennya menyatakan bahwa transaksi kerap dilakukan melalui kasir Bank Lippo. “Bahkan ada nasabah yang uangnya di tabungan tiba-tiba lenyap. Ada beberapa transaksi pengambilan, tapi dia tidak pernah ngambil.Kalau itu tidak dibilang kebobolan, lalu apa,”keluhnya.
PT. Lippo E-Net yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), juga jelas-jelas merupakan salah satu dari sekitar 20-an grup Lippo.”Namanya juga grup, pasti ada kolaborasi. Bukan rahasia lagi, hampir semua perusahaan atau grup-grup besar memiliki usaha bermacam-macam, transaksi keuangannya berbasis di banknya mereka,”jelas Khuana sambil mencontohkan salah satu grup perusahaan di mana usaha asuransi dan pembiayaannya berbasis pada bank yang berada dalam grupnya. Sebagai perusahaan dalam 1 grup, diakui tak ada hubungan langsung antara Bank Lippo dengan Lippo E-Net. Tetapi dari uraian transaksi yang dilaporkan kliennya, sebagian transaksi dilakukan melalui mekanisme bank. “Melalui rekening di bank. Melalui kasir di bank. Dengan melalui beberapa staf bank. Di dalam bank kan ada sistem kontrol. Bagaimana mungkin nasabah yang punya uang kemudian uang itu terambil. Kira-kira apa, kalau nggak dibilang pembobolan,”ujarnya geram. Secara tegas Khuana menyatakan, Betty tak sendirian. “Kami punya data bahwa tidak hanya bu Betty seorang diri.,”tandasnya.
Namun Khuana sendiri mengaku belum mau mengungkap lebih banyak tentang kasus itu. Pasalnya, ia bersama dua rekan nasabah korban Lippo E-Net lainnya, Anggia Lubis SH dan Ricky JD Brand, SH, tengah melakukan negosiasi dengan tiga orang direksi PT. Lippo E-Net, Tbk. Pertemuan dengan direksi dari Jakarta yang dilakukan di Bali itu, telah dilakukan 3 kali. “Pada dialog kami sepakat untuk saat ini mengesampingkan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan berkomit untuk segera menyelesaikan tanpa mengungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagi klien saya, kemauan pihak Lippo E-Net untuk berdialog dan menyelesaikan melalui perundingan, kita hormati dan kita hargai. Dan itu memang yang diharapkan oleh para nasabah, agar penyelesaian tidak berlama-lama. Kalau perundingan itu buntu dan masuk area jalur hukum, di situlah kita akan buka seluruhnya,”tambah pengacara yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Denpasar itu. Dijelaskan, pihaknya akan selalu membawa misi dan kepentingan klien. “Bagi klien, kan yang penting uangnya kembali,”tandasnya. Lippo E-Net menjanjikan uang kembali? “ Mereka tidak menjanjikan. Tapi bagi kami, untuk apa kita duduk berunding kalau bukan untuk itu,”tegasnya. Atas hal ini, tak heran bila salah seorang nasabah yang jadi klien Khuana, Akiko Sibata yang mengalami kerugian sekitar Rp 1,75 miliar, enggan memberi keterangan. Dalam pembicaraan melalui telepon dengan GATRA, ekspatriat asal Jepang ini bungkam. “Saya nggak mau bicara itu. Bicara saja dengan pengacara saya,”begitu Akiko dari ujung telepon.
Terkait keterlibatan Betty dalam kasus itu, Dir. Reskrim Polda Bali Kombes Pol. Pol Dewa Bagus Made Suharya mengaku tengah menangani kasus itu. Hingga saat ini, sudah ada 2 korban yang melapor secara resmi ke polisi. “Sejumlah korban dari kalangan WNA baru melakukan konsultasi,'' katanya. Buntutnya, Polda serius melakukan pengejaran terhadap Betty. Namun senada dengan Khuana, Suharya menduga aksi penipuan Betty tidak dilakukan sendirian. "Modus penipuan yang dilakukan Betty mirip dengan multilevel marketing, jadi melibatkan beberapa orang. Kita berharap Betty cepat tertangkap sehingga kasus ini segera terungkap," katanya. [Komang Erviani / pernah dimuat di Majalah GATRA Edisi No. 17 Tahun XII, 11 Maret 2006]
Para Korban Lippo :
1. Percy V Berlace Rp 7 miliar
2. Jacob Mattoli Rp 2,5 miliar
3. Aulia Sofyan Rp 2,3 miliar
4. Ike Asasi Rp 2,4 miliar
5. Wirata Rp 2 miliar
6. Akiko Sibata Rp 1,75 miliar
7. Clune Rp 1,4 miliar
8. Paul Nicholas Ingram Rp 650 juta
9. Gijsbertus Rp 600 juta
10. Ruud Van Der Adel Rp 500 juta
11. Wulan Ningsih Rp 500 juta
12. Alan Christie Rp 450 juta
13. Tantra Jaya Rp 440 juta
14. Asako Wada Rp 400 juta
15. Michael Stuart Mellor Rp 400 juta
16. Chik Liu Joan Rp 300 juta
17. Yoshida Tomoko Rp 280 juta
18. Helmut Schafer Rp 260 juta
19. Ana Maria Kanginan Rp 200 juta
20. Andang Sugiarta Rp 200 juta
21. Jose Antonio Moral Rp 100 juta
22. Andrea Waldmeier Rp 80 juta
Punya simpanan duit Rp 2 miliar di bank, tahu-tahu raib tak berbekas, siapa yang tidak terkaget-kaget? Wayan Wirata yang ketiban apes itu, sampai terduduk lemas ketika gagal mencairkan duit tersebut di Bank Lippo Cabang Denpasar,Bali. Sertifikat piutang yang dipegangnya, rupanya bodong sehingga bank menolaknya.
Accounting Hotel Melia, Nusa Dua, tak pernah menyangka kalau dana perusahaan yang diinvestasikannya itu akan tamat tanpa kejelasan. Padahal saat memulai peruntungan dalam surat berharga yang diberi nama debentur dari program Lippo E-Net itu, ia bermimpi perusahaan akan mendapat untung besar. Bagaimana tidak, bunga yang ditawarkan mencapai 15 persen. Sebuah angka yang cukup menggiurkan di tengah rendahnya suku bunga deposito saat ini.
Adalah Nursainah Betty Maharani, pegawai Bank Lippo yang memperkenalkannya dengan produk Lippo E Net tersebut. Betty yang terakhir menjadi ATM Coordinator Bank Lippo Area Bali, sudah dikenalnya jauh sebelum ada penawaran promisorry notes, tepatnya saat Betty menjabat Kepala Kantor Kas Bank Lippo Nusa Dua. Tergiur untung besar dan dengan modal kepercayaan, Wirata mewakili perusahaan tak segan menyetorkan dana sebesar Rp 2 miliar pada 6 Oktober 2005 lalu. “Kita pilih deposito berjangka satu bulan,”begitu pria asal Pancasari Tabanan itu. Hasilnya tak mengecewakan. Hanya dalam tempo sebulan, dana yang diinvestasikan mendapat tambahan bunga Rp 24 juta. Dari sana, pada Januari 2006 lalu perusahaan memutuskan untuk kembali berinvestasi lewat promissory notes Lippo E-Net dengan nilai yang sama, Rp 2 miliar. Namun saat bunga dan setoran pokoknya akan ditarik pada 6 Februari lalu, pihak Bank Lippo ternyata menolak mencairkan dananya. “Kata manajemen, sertifikat yang kami berikan palsu,”keluh Wirata yang mengaku telah menyerahkan segala permasalahan kepada kuasa hukum perusahaan, Edward E Lontoh, SH.
Tak cuma Wirata yang tertipu. Setidaknya ada 31 nasabah Bank Lippo yang jadi korban dari program yang diluncurkan tahun 2000 lalu itu. Sebagian besar diantaranya adalah ekspatriat. Masing masing korban merugi puluhan juta hingga miliaran rupiah. Tak tanggung, totalnya diperkirakan mencapai Rp 30 miliar. Pertengahan minggu lalu, sebagian korban penipuan ini sudah diperiksa sebagai saksi di Mapolda Bali, Denpasar. Dalam kesaksian di Polda Bali, salah seorang korban, Tantra Jaya, mengaku rugi Rp 435 juta. Menurut Tantra, dirinya menjadi nasabah Bank Lippo Denpasar karena memiliki deposito di bank tersebut sejak tahun 2000. Pada 2001, karyawan Lippo yang juga diduga menipu Wirata, Betty, mendatanginya sambil menawarkan surat berharga milik PT Lippo E-Net Tbk. Tertarik dengan bunga yang ditawarkan, ia memutuskan membeli surat berharga itu dengan memotong depositonya di Bank Lippo. Awalnya, pembayaran bunga berjalan lancar. Bahkan, Tantra bisa menarik uangnya yang ada di Bank Lippo dengan lancar dengan bantuan Betty. Pada tahun 2002 ia mengambil uangnya sebesar Rp 66,5 juta. Tahun 2003 berlanjut dengan nilai Rp 170,5 juta. Berbeda dengan Wirata, pengiriman uang dilakukan lewat Bank Bhuana Denpasar. Saat itu Tantra tak menaruh curiga, karena dananya tak bermasalah. Namun pada 1 Februari, saat ia meminta Betty mencairkan Rp 150 juta dananya, Betty tak merespon. Telepon yang dihubungi Tantra juga tak mengangkat. Ia baru sadar telah tertipu setelah Bank Lippo mengatakan bahwa semua transaksi yang ia lakukan dengan Betty selama ini tidak diakui oleh Bank Lippo. Akibat peristiwa itu, pedagang sembako di Denpasar itu harus kehilangan uangnya sebesar Rp 435 juta.
Pengakuan para nasabah yang tertipu, memang mengarah pada satu nama, Nursainah Betty Maharani. Perempuan yang telah bertahun-tahun bekerja di Bank Lippo itu, menjadi satu-satunya nama yang menjalin kontak dengan para korban. Pihak Bank Lippo Denpasar juga menyebut hal yang sama. Bank Lippo Denpasar mengaku telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh karyawannya itu."Setelah kami telusuri, semua transaksi tersebut, baik surat berharga PT Lippo E-Net, Tbk, bukan produk Bank Lippo. Slip setoran Lippo Bank yang ada di tangan pengadu juga tidak ada validasi transaksi sehingga tidak sah sesuai aturan perbankan. Jadi semua transaksi itu tidak tercatat di Bank Lippo Denpasar," kata Putu Subada Kusuma, SH, KN, Kuasa Hukum Bank Lippo Cabang Denpasar. Manajemen Bank Lippo bahkan telah melaporkan Betty ke Polda Bali tanggal 16 Februari 2006. Tuduhannya, penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen yang ada di Bank Lippo. Betty sendiri dikatakan telah mangkir dari pekerjaannya tanpa alasan jelas pada 27 Januari lalu. Paska mangkirnya Betty itulah, sejumlah nasabah korbannya mendatangi Bank Lippo untuk menagih dana yang tak tercatat di Bank Lippo. Betty sendiri sudah secara resmi dipecat dari pekerjaannya pada 3 Februari lalu.
Subada juga secara tegas membantah kalau Bank Lippo telah kebobolan. “Berdasarkan audit internal, Lippo Bank Cabang Denpasar tidak mengalami kebobolan karena semua transaksi yang ada sudah sesuai aturan perbankan,“jelasnya. Dikatakan, Lippo tak ada sangkut pautnya dengan kasus Lippo E-Net. “Produk surat berharga milik PT. Lippo E-Net Tbk bukan merupakan produk Bank Lippo,“Subada menegaskan, sambil memperlihatkan perbedaan kedua surat berharga itu. Namun melalui siaran persnya, pihak Bank Lippo sendiri mengaku sudah mengakui adanya aktivitas penjualan produk Lippo E –Net oleh karyawannya. “Lippo Bank sejak beberapa tahun lalu telah melarang para pegawainya melakukan penawaran dan penjualan produk-produk di luar produk Lippo Bank sendiri. Larangan tersebut juga mencakup penawaran dan penjualan produk-produk Lippo E-Net,“begitu tertulis di siaran pers itu. Lalu, bagaimana dengan dana nasabah? "Karena semua transaksi itu di luar produk perbankan, maka terkait ganti rugi, kita tunggu dulu hasil pemeriksaan oleh kepolisian," demikian Subada.
Penegasan pihak Bank Lippo tentang tidak adanya keterkaitan antara PT. Lippo E-Net Tbk dengan Lippo Bank, membuat panas kuping J. Robert Khuana, SH, kuasa hukum dari 4 nasabah korban Lippo E-Net yang mengalami kerugian total Rp 10 miliar. Menurut Khuana, pihak Bank Lippo tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pasalnya,ketika produk itu dikeluarkan, menggunakan tangan-tangan orang Lippo.Diakui, keempat kliennya yang berkewarganegaraan Jepang dan Australia seringkali didatangi Betty. “Tapi dia datang dengan uniform Lippo. Pada jam kerja, bahkan sarana kendaraan Lippo, menggunakan atribut Lippo dan didukung oleh staf lainnya. Dalam praktek bank, apakah pernah bank Lippo menerapkan sistem jemput bola?” Khuana mempertanyakan. Khuana juga tak percaya kalau hanya seorang Betty, mampu menerima dan mengamankan sendiri uang miliaran. Apalagi sejumlah kliennya menyatakan bahwa transaksi kerap dilakukan melalui kasir Bank Lippo. “Bahkan ada nasabah yang uangnya di tabungan tiba-tiba lenyap. Ada beberapa transaksi pengambilan, tapi dia tidak pernah ngambil.Kalau itu tidak dibilang kebobolan, lalu apa,”keluhnya.
PT. Lippo E-Net yang telah terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ), juga jelas-jelas merupakan salah satu dari sekitar 20-an grup Lippo.”Namanya juga grup, pasti ada kolaborasi. Bukan rahasia lagi, hampir semua perusahaan atau grup-grup besar memiliki usaha bermacam-macam, transaksi keuangannya berbasis di banknya mereka,”jelas Khuana sambil mencontohkan salah satu grup perusahaan di mana usaha asuransi dan pembiayaannya berbasis pada bank yang berada dalam grupnya. Sebagai perusahaan dalam 1 grup, diakui tak ada hubungan langsung antara Bank Lippo dengan Lippo E-Net. Tetapi dari uraian transaksi yang dilaporkan kliennya, sebagian transaksi dilakukan melalui mekanisme bank. “Melalui rekening di bank. Melalui kasir di bank. Dengan melalui beberapa staf bank. Di dalam bank kan ada sistem kontrol. Bagaimana mungkin nasabah yang punya uang kemudian uang itu terambil. Kira-kira apa, kalau nggak dibilang pembobolan,”ujarnya geram. Secara tegas Khuana menyatakan, Betty tak sendirian. “Kami punya data bahwa tidak hanya bu Betty seorang diri.,”tandasnya.
Namun Khuana sendiri mengaku belum mau mengungkap lebih banyak tentang kasus itu. Pasalnya, ia bersama dua rekan nasabah korban Lippo E-Net lainnya, Anggia Lubis SH dan Ricky JD Brand, SH, tengah melakukan negosiasi dengan tiga orang direksi PT. Lippo E-Net, Tbk. Pertemuan dengan direksi dari Jakarta yang dilakukan di Bali itu, telah dilakukan 3 kali. “Pada dialog kami sepakat untuk saat ini mengesampingkan penyelesaian melalui jalur hukum. Dan berkomit untuk segera menyelesaikan tanpa mengungkap siapa yang benar dan siapa yang salah. Bagi klien saya, kemauan pihak Lippo E-Net untuk berdialog dan menyelesaikan melalui perundingan, kita hormati dan kita hargai. Dan itu memang yang diharapkan oleh para nasabah, agar penyelesaian tidak berlama-lama. Kalau perundingan itu buntu dan masuk area jalur hukum, di situlah kita akan buka seluruhnya,”tambah pengacara yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Denpasar itu. Dijelaskan, pihaknya akan selalu membawa misi dan kepentingan klien. “Bagi klien, kan yang penting uangnya kembali,”tandasnya. Lippo E-Net menjanjikan uang kembali? “ Mereka tidak menjanjikan. Tapi bagi kami, untuk apa kita duduk berunding kalau bukan untuk itu,”tegasnya. Atas hal ini, tak heran bila salah seorang nasabah yang jadi klien Khuana, Akiko Sibata yang mengalami kerugian sekitar Rp 1,75 miliar, enggan memberi keterangan. Dalam pembicaraan melalui telepon dengan GATRA, ekspatriat asal Jepang ini bungkam. “Saya nggak mau bicara itu. Bicara saja dengan pengacara saya,”begitu Akiko dari ujung telepon.
Terkait keterlibatan Betty dalam kasus itu, Dir. Reskrim Polda Bali Kombes Pol. Pol Dewa Bagus Made Suharya mengaku tengah menangani kasus itu. Hingga saat ini, sudah ada 2 korban yang melapor secara resmi ke polisi. “Sejumlah korban dari kalangan WNA baru melakukan konsultasi,'' katanya. Buntutnya, Polda serius melakukan pengejaran terhadap Betty. Namun senada dengan Khuana, Suharya menduga aksi penipuan Betty tidak dilakukan sendirian. "Modus penipuan yang dilakukan Betty mirip dengan multilevel marketing, jadi melibatkan beberapa orang. Kita berharap Betty cepat tertangkap sehingga kasus ini segera terungkap," katanya. [Komang Erviani / pernah dimuat di Majalah GATRA Edisi No. 17 Tahun XII, 11 Maret 2006]
Para Korban Lippo :
1. Percy V Berlace Rp 7 miliar
2. Jacob Mattoli Rp 2,5 miliar
3. Aulia Sofyan Rp 2,3 miliar
4. Ike Asasi Rp 2,4 miliar
5. Wirata Rp 2 miliar
6. Akiko Sibata Rp 1,75 miliar
7. Clune Rp 1,4 miliar
8. Paul Nicholas Ingram Rp 650 juta
9. Gijsbertus Rp 600 juta
10. Ruud Van Der Adel Rp 500 juta
11. Wulan Ningsih Rp 500 juta
12. Alan Christie Rp 450 juta
13. Tantra Jaya Rp 440 juta
14. Asako Wada Rp 400 juta
15. Michael Stuart Mellor Rp 400 juta
16. Chik Liu Joan Rp 300 juta
17. Yoshida Tomoko Rp 280 juta
18. Helmut Schafer Rp 260 juta
19. Ana Maria Kanginan Rp 200 juta
20. Andang Sugiarta Rp 200 juta
21. Jose Antonio Moral Rp 100 juta
22. Andrea Waldmeier Rp 80 juta
Senin, 20 Februari 2006
Prostitusi Tak Pernah Mati
Tempat transaksi seks tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Sasarannya desa-desa. Operasi penertiban malah membuat masalah.
Wayan S, 25 tahun, tak punya firasat jelek malam itu. Seperti malam minggu sebelumnya, ia datang ke lokasi favoritnya, jejeran warung remang-remang di pinggiran Kota Tabanan. Kerinduannya pada Rini, sebut saja begitu, salah satu penghuni warung, membuat langkahnya makin bersemangat menuju salah satu warung di sisi barat. Setengah jam berhubungan seks dengan Siti, cukup memuaskan lajang yang sejak SMP hobi ”berpetualang” itu. Masih seperti biasa, tanpa kondom. Tapi ia kena getahnya. Kelaminnya diserang Raja Singa (sifilis). Beruntung, infeksi pada kelaminnya bisa disembuhkan. Tapi Wayan tak kapok. ”Sementara begini dulu. Nanti kalau udah punya cewek, nggak lagi,” elaknya.
Wayan S tak sendiri. Survei Yayasan Kerthi Praja mencatat, setiap tahun ada setidaknya 100 ribu pelanggan seks di Bali. Ironisnya, 10 persen diantaranya diperkirakan telah terinfeksi HIV/AIDS. Tak jelas, kapan pertama kali industri seks terbangun di Bali. Yang pasti kabupaten/kota se- Bali telah membuat perda untuk mencoba mengatasi praktik ini. Denpasar misalnya, melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000 tentang pemberantasan pelacuran. Hal yang sama dilakukan oleh kabupaten/kota lain di Bali. Operasi penertiban jadi andalan. Tak hanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga oleh aparat kepolisian. Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar misalnya, telah menangkap 84 pekerja seks komersial (PSK) dalam operasi penertibannya selama 2005. Pada 2004, jumlahnya lebih banyak, 131 orang. Mereka yang tertangkap umumnya dikenakan sanksi administrasi, berupa pembinaan di panti rehab selama sekitar 3-6 bulan dan pemulangan ke daerah asal. Ada juga yang harus membayar denda sekitar Rp 250 ribu untuk bebas.
Kabupaten lain tak mau kalah. Bupati Buleleng, Putu Bagiada mengaku selalu menurunkan tim yustisi untuk menertibkan dengan dalih mengadakan pembinaan. Klungkung tak jauh beda. “Biasanya upaya kami berawal dari penertiban penduduk,” jelas Bupati Klungkung, Wayan Candra.
Toh, praktik prostitusi tetap ada, bahkan makin meluas. Yayasan Kerti Praja (YKP), LSM pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, mencatat ada delapan lokasi prostitusi yang kini dijangkaunya di Denpasar. Mulai dari di wilayah Blanjong dan Semawang, Jl Danau Tempe, Carik (Ubung), Gatot Subroto, serta tiga lokasi di Padanggalak. Itu belum termasuk bungalow, losmen, panti pijat, kafe, serta karaoke yang kadang menyediakan layanan seks itu. Tak kurang dari 600 pekerja seks komersial (PSK) dijangkaunya.
Selain Denpasar, aktivitas seksual berisiko itu juga menyebar ke seluruh pelosok Bali. YCUI yang rutin menjangkau pelanggan seks di sebagian wilayah Denpasar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Badung, juga menjangkau desa-desa yang sarat aktivitas seks komersial. Di Buleleng misalnya, YCUI menjangkau 12 desa di Kecamatan Gerokgak. Selain itu lokasi prostitusi itu juga tersebar di seluruh kecamatan yakni Seririt, Banjar, Sukasada, Sawan, Buleleng, Kubutambahan, dan Tejakula. Jangkauan YCUI juga mencapai Jembrana, Karangasem, dan Badung. Penjangkauan dilakukan dengan kampanye safe sex untuk peningkatan kesadaran para pelanggan. Mereka diharapkan memahami bahwa perilaku berisiko yang mereka lakukan sangat berbahaya. “Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan kondom,” tambah Efo.
Direktur YCUI, Efo Suarmiartha menegaskan, sebagian besar laki-laki pelanggan seks berasal dari desa. Selain faktor pekerjaan yang membuat mobilitas mereka tinggi, juga karena hiburan di desa masing-masing cenderung menggiring ke aktivitas seksual. “Seperti metuakan,” ujar Efo menyebut kebiasaan minum minuman keras di Bali. Kondisi itu banyak dilihat sebagai peluang oleh para pemodal bisnis seks dengan mendekatkan diri ke desa-desa melalui bentuk kafe. Tentu saja, itu belum seluruhnya. Masih banyak wilayah di pelosok Bali yang belum mampu dijangkau YCUI.
Pemberantasan atau penertiban membuat kening pejabat daerah setempat berkerut. “Prostitusi, saya rasa, di manapun ada di dunia ini,” aku Bagiada. Demikian juga di Klungkung. Bupati Wayan Candra mengaku tak cukup mampu memberantas prostitusi di Klungkung. “Memang masih ada. Itu manusiawi. Sejak dulu kan memang sudah ada. Hanya masalahnya menonjol atau tidak,” kilahnya.
Sulitnya memberantas praktik prostitusi, menurut Astawa, tak lepas dari peranan banyak pihak yang membekingi. “Beratnya, banyak pihak di balik mereka. Paling tidak ada 15 pihak membekingi mereka. Mulai dari preman kelas berdasi sampai sandal jepit,” ungkapnya. Aksi beking membekingi, memang tak bisa lepas dari bisnis ini. Gde Dharma, sebut saja demikian, mengakuinya. Meski mengaku tak punya beking khusus, namun kakek dua cucu yang menyewakan wisma di komplek Danau Tempe itu harus menyisihkan sedikitnya Rp 20.000 setiap hari untuk membayar petugas. Sore itu misalnya. Dua pria berpakaian coklat muda, seragam PNS, datang dengan sepeda motor. Menurut Gde, setiap hari sekitar 20 orang dari berbagai instansi datang minta ”uang rokok”. Pengeluaran bulanan ini bisa membengkak bila ada razia. Padahal, Gde mengaku menghasilannya tak seberapa. Untuk setiap transaksi yang dibuat “pegawainya”, Gde hanya dapat Rp 15 ribu. Sementara ia juga harus membayar sewa wisma Rp 3 juta per bulan, plus pungutan-pungutan liar oknum petugas.
“Sulit memberantas ini (prostitusi). Karena ini masalah klasik,” jelasnya. Dengan personil aktif hanya 161 orang, sementara ada 47 Perda yang harus diamankan, Astawa mengaku kesulitan memberantas prostitusi. Sebagai daerah pariwisata, tambah Astawa, Bali tak bisa dilepaskan dari 3S, yaitu sea, sun, dan sex. Tak bisa dipungkiri, keuntungannya lumayan. “Jadi, ini sudah jadi bisnis,” tambahnya.
Sekretaris Kota Denpasar, Made Westra, berdalih penertiban-penertiban saja tidak cukup. “Kita harapkan masyarakat mendukung,” tegasnya. Tentu saja, tak mudah mengharap dukungan penuh masyarakat. Apalagi, masih ada banyak Wayan Wayan lain yang tersebar di Bali. [Komang Erviani / pernah dimuat di Koran Tokoh]
Wayan S, 25 tahun, tak punya firasat jelek malam itu. Seperti malam minggu sebelumnya, ia datang ke lokasi favoritnya, jejeran warung remang-remang di pinggiran Kota Tabanan. Kerinduannya pada Rini, sebut saja begitu, salah satu penghuni warung, membuat langkahnya makin bersemangat menuju salah satu warung di sisi barat. Setengah jam berhubungan seks dengan Siti, cukup memuaskan lajang yang sejak SMP hobi ”berpetualang” itu. Masih seperti biasa, tanpa kondom. Tapi ia kena getahnya. Kelaminnya diserang Raja Singa (sifilis). Beruntung, infeksi pada kelaminnya bisa disembuhkan. Tapi Wayan tak kapok. ”Sementara begini dulu. Nanti kalau udah punya cewek, nggak lagi,” elaknya.
Wayan S tak sendiri. Survei Yayasan Kerthi Praja mencatat, setiap tahun ada setidaknya 100 ribu pelanggan seks di Bali. Ironisnya, 10 persen diantaranya diperkirakan telah terinfeksi HIV/AIDS. Tak jelas, kapan pertama kali industri seks terbangun di Bali. Yang pasti kabupaten/kota se- Bali telah membuat perda untuk mencoba mengatasi praktik ini. Denpasar misalnya, melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000 tentang pemberantasan pelacuran. Hal yang sama dilakukan oleh kabupaten/kota lain di Bali. Operasi penertiban jadi andalan. Tak hanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga oleh aparat kepolisian. Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar misalnya, telah menangkap 84 pekerja seks komersial (PSK) dalam operasi penertibannya selama 2005. Pada 2004, jumlahnya lebih banyak, 131 orang. Mereka yang tertangkap umumnya dikenakan sanksi administrasi, berupa pembinaan di panti rehab selama sekitar 3-6 bulan dan pemulangan ke daerah asal. Ada juga yang harus membayar denda sekitar Rp 250 ribu untuk bebas.
Kabupaten lain tak mau kalah. Bupati Buleleng, Putu Bagiada mengaku selalu menurunkan tim yustisi untuk menertibkan dengan dalih mengadakan pembinaan. Klungkung tak jauh beda. “Biasanya upaya kami berawal dari penertiban penduduk,” jelas Bupati Klungkung, Wayan Candra.
Toh, praktik prostitusi tetap ada, bahkan makin meluas. Yayasan Kerti Praja (YKP), LSM pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, mencatat ada delapan lokasi prostitusi yang kini dijangkaunya di Denpasar. Mulai dari di wilayah Blanjong dan Semawang, Jl Danau Tempe, Carik (Ubung), Gatot Subroto, serta tiga lokasi di Padanggalak. Itu belum termasuk bungalow, losmen, panti pijat, kafe, serta karaoke yang kadang menyediakan layanan seks itu. Tak kurang dari 600 pekerja seks komersial (PSK) dijangkaunya.
Selain Denpasar, aktivitas seksual berisiko itu juga menyebar ke seluruh pelosok Bali. YCUI yang rutin menjangkau pelanggan seks di sebagian wilayah Denpasar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Badung, juga menjangkau desa-desa yang sarat aktivitas seks komersial. Di Buleleng misalnya, YCUI menjangkau 12 desa di Kecamatan Gerokgak. Selain itu lokasi prostitusi itu juga tersebar di seluruh kecamatan yakni Seririt, Banjar, Sukasada, Sawan, Buleleng, Kubutambahan, dan Tejakula. Jangkauan YCUI juga mencapai Jembrana, Karangasem, dan Badung. Penjangkauan dilakukan dengan kampanye safe sex untuk peningkatan kesadaran para pelanggan. Mereka diharapkan memahami bahwa perilaku berisiko yang mereka lakukan sangat berbahaya. “Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan kondom,” tambah Efo.
Direktur YCUI, Efo Suarmiartha menegaskan, sebagian besar laki-laki pelanggan seks berasal dari desa. Selain faktor pekerjaan yang membuat mobilitas mereka tinggi, juga karena hiburan di desa masing-masing cenderung menggiring ke aktivitas seksual. “Seperti metuakan,” ujar Efo menyebut kebiasaan minum minuman keras di Bali. Kondisi itu banyak dilihat sebagai peluang oleh para pemodal bisnis seks dengan mendekatkan diri ke desa-desa melalui bentuk kafe. Tentu saja, itu belum seluruhnya. Masih banyak wilayah di pelosok Bali yang belum mampu dijangkau YCUI.
Pemberantasan atau penertiban membuat kening pejabat daerah setempat berkerut. “Prostitusi, saya rasa, di manapun ada di dunia ini,” aku Bagiada. Demikian juga di Klungkung. Bupati Wayan Candra mengaku tak cukup mampu memberantas prostitusi di Klungkung. “Memang masih ada. Itu manusiawi. Sejak dulu kan memang sudah ada. Hanya masalahnya menonjol atau tidak,” kilahnya.
Sulitnya memberantas praktik prostitusi, menurut Astawa, tak lepas dari peranan banyak pihak yang membekingi. “Beratnya, banyak pihak di balik mereka. Paling tidak ada 15 pihak membekingi mereka. Mulai dari preman kelas berdasi sampai sandal jepit,” ungkapnya. Aksi beking membekingi, memang tak bisa lepas dari bisnis ini. Gde Dharma, sebut saja demikian, mengakuinya. Meski mengaku tak punya beking khusus, namun kakek dua cucu yang menyewakan wisma di komplek Danau Tempe itu harus menyisihkan sedikitnya Rp 20.000 setiap hari untuk membayar petugas. Sore itu misalnya. Dua pria berpakaian coklat muda, seragam PNS, datang dengan sepeda motor. Menurut Gde, setiap hari sekitar 20 orang dari berbagai instansi datang minta ”uang rokok”. Pengeluaran bulanan ini bisa membengkak bila ada razia. Padahal, Gde mengaku menghasilannya tak seberapa. Untuk setiap transaksi yang dibuat “pegawainya”, Gde hanya dapat Rp 15 ribu. Sementara ia juga harus membayar sewa wisma Rp 3 juta per bulan, plus pungutan-pungutan liar oknum petugas.
“Sulit memberantas ini (prostitusi). Karena ini masalah klasik,” jelasnya. Dengan personil aktif hanya 161 orang, sementara ada 47 Perda yang harus diamankan, Astawa mengaku kesulitan memberantas prostitusi. Sebagai daerah pariwisata, tambah Astawa, Bali tak bisa dilepaskan dari 3S, yaitu sea, sun, dan sex. Tak bisa dipungkiri, keuntungannya lumayan. “Jadi, ini sudah jadi bisnis,” tambahnya.
Sekretaris Kota Denpasar, Made Westra, berdalih penertiban-penertiban saja tidak cukup. “Kita harapkan masyarakat mendukung,” tegasnya. Tentu saja, tak mudah mengharap dukungan penuh masyarakat. Apalagi, masih ada banyak Wayan Wayan lain yang tersebar di Bali. [Komang Erviani / pernah dimuat di Koran Tokoh]
Rabu, 15 Februari 2006
Musik Bali Naik Gengsi
Musik Bali yang dulu terkesan kampungan, kini disukai anak muda Bali. Tak kalah tenar dengan musik pop Indonesia. Sayang, produk bajakan membanjiri pasar.
Ruang Praja Madya Kantor Walikota Denpasar penuh sesak, awal Februari 2006 lalu. Sejumlah siswa berseragam SMA mendominasi ruangan. Saking ramainya, beberapa dari mereka meluber sampai ke luar ruangan. Beberapa kali, riuh suara tepukan terdengar dari kejauhan. Ada apa? Ternyata, di dalam ruangan tengah terjadi adu bakat nyanyi. Bukan lomba lagu Peterpan, atau bahkan Kerispatih. “Lomba Nyanyi Lagu Wedhasmara dan Gung Cakra,”begitu tertulis di panggung.
Hari itu, Pemkot Denpasar memang tengah berupaya meningkatkan kecintaan anak muda Bali terhadap hasil karya kedua musisi Bali itu. Lagu-lagu Wedhasmara yang belakangan kembali dipopulerkan Yuni Shara dan Rani dengan hits Kau Selalu di Hatiku, jadi favorit sejumlah ibu dan bapak setengah baya. Sementara lagu Gung Cakra yang lebih kental nuansa Bali , tanpa disangka, ternyata banyak diserbu ABG (anak baru gede). Sedikitnya, 41 siswa SMA mengikuti lomba lagu berbahasa Bali milik Gung Cakra. Gung Cakra yang meninggal tahun 1999 di usi 75 tahun, merupakan komposer sekaligus penyanyi yang populer tahun 1970-an lewat band Putra Dewata. Lagu-lagu Balinya yang hingga kini masih sangat digemari diantaranya Kusir Dokar, dan Bungan Sandat.
Ada perubahan yang sangat mendasar dalam perkembangan musik Bali sejak beberapa tahun belakangan. Anak muda Bali kini tak lagi malu menyanyikan, atau minimal menggemari, lagu-lagu Bali . “Saya memang suka lagu Bali ,”tegas Kadek Mirah Ishaka Putri, siswa SMAN 4 Denpasar yang akhirnya menduduki peringkat pertama dalam lomba itu. Hadiahnya memang tak seberapa, hanya Rp 1 juta ditambah sebuah piagam penghargaan. Tapi bagi peraih 5 besar KDI 2006 itu, kemenangannya merupakan kebanggaan sebelum memulai karantina di Jakarta .
Bangkitnya eksistensi lagu Bali , juga terasa dalam siaran radio Gema Merdeka yang mengudara di Denpasar dan sekitarnya. Sang penyiar, Gusti Ngurah Putra Murjaya yang biasa disapa Bagus Renaldi itu, sampai harus kewalahan menerima telpon dari pendengarnya sore itu. Belum rampung lagu Melasti dari AA Raka Sidan diputar sebagai pembuka acara, telpon sudah berdering dari penggemar. “Minta lagu Jaya Tangus, Matepuk Asibak Lima (bertepuk sebelah tangan),” begitu laki-laki di ujung telpon yang mengaku bernama Putu Galih. Mengikuti Galih, beberapa pendengar lain terus “meneror” Renaldi dengan permintaannya. Penyiar yang juga sempat menelorkan album musik Bali itu mengaku, belakangan makin banyak penelpon anak muda yang request lagu. Dalam satu jam, ada tak kurang dari 30 penelpon.
Hal itu juga yang menjadi pertimbangan bagi Desak Nyoman Suryani, Marketing Manager Radio Gema Merdeka, untuk menambah porsi siaran lagu Balinya. “Kita putar lagu Bali sejak 1981 selama 2 jam sehari. Sekarang jadi 4 jam, tiap pagi dan sore. Soalnya permintaan dari masyarakat bertambah. Banyak yang suka,”jelasnya. Tak hanya itu, setiap 2 minggu sekali pihaknya juga selalu mengundang artis ke studio, sekaligus untuk berpromosi. Khusus pada hari minggu, disiapkan waktu khusus untuk siaran lagu Bali anak-anak. Gema Merdeka mengklaim pihaknya memasukkan unsur lagu Bali dalam 30 persen waktu siarannya. Selebihnya, 30 persen digunakan untuk dangsut dan 40 persen untuk lagu Indonesia .
Tak jelas kapan persisnya lagu berbahasa Bali ”naik pamor” hingga bisa menyentuh kaum muda Bali. Tetapi menurut pengamat musik Bali, Made Adnyana, lagu berbahasa Bali mulai terdengar di mall-mall dan kendaraan-kendaraan pribadi setelah kemunculan penyanyi Widi Widiana pada sekitar tahun 1995. Tak hanya itu, era Widi Widiana telah menjadikan musik Bali tidak lagi tabu dinyanyikan di kafe-kafe. Widi yang tampil dengan corak musik mandarin, memberi nuansa baru dalam musik Bali yang selama bertahun-tahun telah dikuasai Yong Sagita dengan corak musik country. Hal yang sama sebenarnya juga sempat dilakukan Yong Sagita terhadap musik Ketut Bimbo di era akhir 90-an yang tampil dengan gaya slengean ala Doel Sumbang. Penampilan Ketut Bimbo di era 80-an, juga sempat melibat musisi sebelumnya, AA Cakra yang eksis di era 70-an. ”Semua musisi sebenarnya punya masa naik dan turun,”tambah Adnyana.
Meski kehadiran Widi Widiana diakui sebagai hal baru yang mulai membangkitkan musik Bali, namun ia tak menampik kalau kesan kampungan dalam musik Bali masih kental di masa itu. Yang paling terekam dalam memori Adnyana, justru ketika munculnya grup band Lolot di tahun 2003. Kemunculan band yang mengklaim sebagai pengusung aliran Bali rock alternatif itu, telah memperluas pasar lagu-lagu Bali. Ada pasar-pasar tertentu yang dulu tidak dijangkau oleh Widi Widiana, dijangkau Lolot. Dulu lagu Bali disebut kampungan, terkesan hanya digemari orang-orang pedesaan. Begitu muncul Lolot, anak muda yang mengaku perkotaan, jadi suka lagu Bali. Orang-orang yang dulunya tidak tersentuh lagu Bali, jadi tersentuh.
Sukses Lolot, memunculkan banyak sekali artis baru yang coba peruntungannya di dunia musik. Tahun 2004 saja, tercatat telah ada sebanyak 145 judul album baru yang beredar. 60 diantaranya adalah album grup band. Tingginya peredaran kaset, tak lepas dari ekses teru bertambahnya perusahaan rekaman di pulau dewata. Aneka Record yang dulunya ”bermain” sendiri, sekarang ditimpali Bali Record, Maharani Record, Januadi Record, Pregina Record, dan Jayagiri Record.
Produser Pemilik Aneka Record, Oka Swetanaya, mengakui ada perkembangan yang sangat pesat dalam produksi album di tempatnya sejak menggarap lagu pop Bali pada tahun 1995. Sebelumnya, sejak berdiri tahun 1968, Aneka Record hanya fokus pada rekaman musik-musik tradiional seperti gamelan, angklung, dan lain-lain. ”Waktu pertama coba pop, kurang sukses. Tapi kemudian album Kasmaran milik Widi Widiana ternyata dapat respon baik. Terjual 50.000 buah kaset. Dari sana, mulailah Oka Swetanaya memantapkan peruntungannya dalam produki musik pop Bali. Sejumlah album lain disponsorinya. Sembilan album kompilasi dan 3 album solo Widi Widiana, teru memberi rejeki padanya. Tak berhenti di itu, kemudian muncul penyanyi-penyanyi lain yang sukses dimodalinya, seperti Panji Kuning, Sridana, Yan Mus, Srikandi, Eka Jaya, Nia Prasetya Dewi, dan lainnya. ”Alirannya macam-macam. Ada pop, mandarin, dan dangdut,”tambah pria asli Tabanan itu.
Penjualan? Tentu saja tinggi. Dalam setahun, Lebih dari 200.000 kaset dan VCD dari sekitar 30 artis dan 10 grup band telah berhasil dijual Aneka Record. Bisa dibayangkan, berapa uang yang berputar dalam bisnis ini dengan harga Rp 15.000 per buah untuk kaset dan Rp 25.000 untuk VCD. Sayang, itu belum termasuk produk bajakan yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar. Tentu saja, Penjualan paling sukses diraih oleh album Widi Widiana. Namun seiring berkembangnya tren, Oka Swetanaya terus berupaya merekrut artis-artis berbakat untuk memperkuat usaha recordingnya. Penyanyi terbarunya, AA Raka Sidan, misalnya, kini menjadi artis andalannya setelah sukses dengan album perdananya Suud Memotoh (berhenti bertaruh). Sejak diluncurkan September 2005, kini sudah 40.000 kasetnya terjual. Rata-rata, setahun Aneka Record bia menghasilkan sebanyak 18-20 album. Itu belum termasuk kumpulan hitsnya.
Sukses yang diraih banyak artis di dunia musik Bali, memunculkan makin banyak artis baru. Salah satunya adalah Ari Kencana. Pria 27 tahun yang pertama kali bergabung dalam album kompilasi pada tahun 1999 ini, kini sudah menelorkan sedikitnya 2 album solo. Ia tercatat sebagai salah satu penyanyi yang album terbatunya tobat, sedang digemari di pasaran. Pria yang kini nyambi jadi guide korea iniawalnya juga tak menyangka bisa sukses. Tapi saat album solo pertamanya keluar dengan hits ”Kutang Rerama”, tanpa disangka sebanyak 50.000 kaset terjual. Tak hanya untung di penjualan kaset, musik Bali juga memberinya keuntungan lebih lewat konser-konser. Sebulan, rata-rata ia dapat job manggung sebanyak 6 kali. ”Lumayanlah untuk rokok,”jawabnya malu-malu. Di bawah bendera Januadi Record, ia bertekad untuk terus mengembangkan musik Bali dengan beragam aliran. ”Setelah ini saya akan buat album, perpaduan musik RnB, pop, dan blus,”terangnya. Tentu saja, diperlukan lebih banyak artis muda lainnya yang lebih kreatif untuk melestarikan dan makin mengembangkan musik Bali. [Komang Erviani]
Siapa Lolot N’ Band?
Kemunculan Lolot Band di industri musik Bali, sekaligus pionir band modern Bali, membawa grup band yang beranggotakan 4 personil ini kini berada di atas angin. Setidaknya, itulah yang terlihat dari penampilan Made Bawa pada vokal dan gitar, Lanang pada bass, Donie pada gitar dan Deni pada drum itu kini. Para personil yang bertemu dalam persaingan di festival-festival musik itu, kini mengaku mendapat rejeki yang lumayan dari musik. Untuk setiap kali peluncuran albumnya, mereka bisa mencapatkan penghasilan masing-masing hingga puluhan juta rupiah, hanya dari honor dan royalti penjualan. Dari konser, jangan tanya. Grup band yang kabarnya bertarif puluhan juta rupiah ini, mengaku bisa dapat ratusan juta rupiah dari hasil setiap albumnya. Tentu, itu bukan nilai yang sedikit untuk ukuran artis musik berbahasa Bali.
Siapa sangka, band yang kini telah menelorkan 3 album ini dulunya ternyata dapat penolakan dari semua perusahaan rekaman di Bali. Made Bawa, pentolan grup musik ini, mengaku dulunya sempat menawarkan lagunya ke semua perusahaan rekaman. Tetapi semuanya menolak karena melihat konsep musik Lolot yang nyeleneh. Di saat lagu pop Bali sedang mencapai puncak, Lolot malah menawarkan konsep baru berupa perpaduan musik modern dengan lagu berlirik bahasa Bali. ”Malah ada yang minta konsepnya diubah. Saya nggak mau. Idealis lah sedikit,”kenangnya. Idealisme Lolot muncul karena ia merasa proses pencarian musiknya tidak mudah. Ia menghabiskan setidaknya 2 tahun untuk menyesuaikan musiknya dengan lagu Bali.
Tak mau putus asa, Made Bawa yang akrab disapa Lolot, akhirnya memutuskan untuk melakukan rekaman sendiri dengan biaya sendiri. Sepeda motor kesayangannya dijual seharga Rp 4,5 juta, untuk membiayai rekamannya. Tapi ternyata, uang itu tak cukup. Lamanya proses rekaman oleh Lolot N’ Band di studio Pregina yang disewanya, ternyata memberi berkah. Bo studio itu, Agung Bagus Mantra, lantas tertarik setelah mendengar lagu-lagu yang dimainkan Lolo dan bandnya. ”Saya perhatikan, kok lama sekali orang ini nyewa studio. Waktu saya lihat penampilannya, kok asyik. Akhirnya saya coba tawarkan ke dia untuk kerjasama,”terang Gus Mantra, sapaan akrabnya.
Dari pertemuan itulah, baik Lolot maupun Gus Mantra sepakat untuk belajar. ”Saya bilang, ok, saya belajar jadi produser, kamu belajar jadi artis,”cerita Gus Mantra. Tak hanya jadi produser, Gus Mantra juga sekaligus bertindak sebagai manajer untuk artisnya.
Tak disangka, album pertama Lolot berjudul Tresna Memaksa (cinta memaksa) melesat bak meteor. Penjualan menembus 50.000 buah kaset. Dari sukses itu, Gus Mantra memutuskan mengembangkan sayapnya dengan artis-artis baru. Sebuah grup band berbahasa Bali, Joni Agung & Double T, kini telah menelorkan 2 album. Purusha Band, kini juga telah sukses dengan album berbahasa Bali dan Indonesia lewat manajemen Pregina. Saat ini, Pregine tengah mempersiapkan peluncuran 2 penyanyi pendatang baru, yakni Gede Kurniawan dan grup band Sajoejoe.
Hasilnya sekarang lumayan. Setidaknya, kini musik sudah bisa menghidupinya. ”Dulu bertahun-tahun main musik, nggak bisa hidup dari sana. Saya dulu malah jadi tukang sablon,”cerita Lolot. ”Awalnya saya nggak ada target. Biar keluar aja unek-uneknya. Nggak nyangka begini hasilnya,”tandasnya merendah.
Kini, Lolot yang sempat mendapat SCTV Award untuk kategori band independent ini tengah mempersiapkan album terbarunya, repackage dari 3 album sebelumnya. Beberapa lagu terbaik Lolot akan diproduksi ulang, beberapa lainnya akan diaransemen ulang agar lebih menarik. ”Ini berdasarkan permintaan masyarakat,”tandas Gus Mantra. Di album the best nanti, aransemennya akan ditambah dengan unsur-unsur tradisional. “Ada tambahan kecak, untuk memperlihatkan unsur tradisi. Biar kelihatan mahal. Kalau dikolaborasikan, kelihatan mahal,”tambah Gus Mantra.
Hingga kini, Pragine telah memproduksi sedikitnya 180.000 kaset yang masing-masing seharga Rp 15.000. ”Itu belum potong pajak, distributor, produki kaset, promosi, studio, royalti. Untungnya paling 10-15 persen,”jelas Gus Mantra. Yang jadi beban aat ini, yakni maraknya pembajakan. Jumlah bajakan yang beredar bahkan diperkirakan mencapai 3 kali lipat dari produk aslinya.
Lolot N’ Band masih punya obsesi. Yakni, meluaskan pangsa pasar sampai ke luar Bali, bahkan luar negeri. Itu karena selama ini sebenarnya cukup banyak permintaan untuk itu. Anehnya, Lolot tak punya keinginan untuk membuat album versi bahasa Indonesia. ”Soalnya nggak bisa bahasa Indonesia,”celetuk Lolot bercanda. ”Cukup bahasa Bali aja. Toh, banyak yang suka lagu bahasa inggris walaupun tidak tahu artinya. Lagu bahasa Jepang, Mandarin, kan juga sama,”tambah Lanang. Meski belakangan mulai banyak grup band musik Bali yang ingin mengekor jejak Lolot, namun Lolot N’ Band mengaku tak khawatir. “Yang susah kan justru buat ikon pertama. Dan kita sudah lakukan itu,”tambah Lanang. [Komang Erviani]
Ruang Praja Madya Kantor Walikota Denpasar penuh sesak, awal Februari 2006 lalu. Sejumlah siswa berseragam SMA mendominasi ruangan. Saking ramainya, beberapa dari mereka meluber sampai ke luar ruangan. Beberapa kali, riuh suara tepukan terdengar dari kejauhan. Ada apa? Ternyata, di dalam ruangan tengah terjadi adu bakat nyanyi. Bukan lomba lagu Peterpan, atau bahkan Kerispatih. “Lomba Nyanyi Lagu Wedhasmara dan Gung Cakra,”begitu tertulis di panggung.
Hari itu, Pemkot Denpasar memang tengah berupaya meningkatkan kecintaan anak muda Bali terhadap hasil karya kedua musisi Bali itu. Lagu-lagu Wedhasmara yang belakangan kembali dipopulerkan Yuni Shara dan Rani dengan hits Kau Selalu di Hatiku, jadi favorit sejumlah ibu dan bapak setengah baya. Sementara lagu Gung Cakra yang lebih kental nuansa Bali , tanpa disangka, ternyata banyak diserbu ABG (anak baru gede). Sedikitnya, 41 siswa SMA mengikuti lomba lagu berbahasa Bali milik Gung Cakra. Gung Cakra yang meninggal tahun 1999 di usi 75 tahun, merupakan komposer sekaligus penyanyi yang populer tahun 1970-an lewat band Putra Dewata. Lagu-lagu Balinya yang hingga kini masih sangat digemari diantaranya Kusir Dokar, dan Bungan Sandat.
Ada perubahan yang sangat mendasar dalam perkembangan musik Bali sejak beberapa tahun belakangan. Anak muda Bali kini tak lagi malu menyanyikan, atau minimal menggemari, lagu-lagu Bali . “Saya memang suka lagu Bali ,”tegas Kadek Mirah Ishaka Putri, siswa SMAN 4 Denpasar yang akhirnya menduduki peringkat pertama dalam lomba itu. Hadiahnya memang tak seberapa, hanya Rp 1 juta ditambah sebuah piagam penghargaan. Tapi bagi peraih 5 besar KDI 2006 itu, kemenangannya merupakan kebanggaan sebelum memulai karantina di Jakarta .
Bangkitnya eksistensi lagu Bali , juga terasa dalam siaran radio Gema Merdeka yang mengudara di Denpasar dan sekitarnya. Sang penyiar, Gusti Ngurah Putra Murjaya yang biasa disapa Bagus Renaldi itu, sampai harus kewalahan menerima telpon dari pendengarnya sore itu. Belum rampung lagu Melasti dari AA Raka Sidan diputar sebagai pembuka acara, telpon sudah berdering dari penggemar. “Minta lagu Jaya Tangus, Matepuk Asibak Lima (bertepuk sebelah tangan),” begitu laki-laki di ujung telpon yang mengaku bernama Putu Galih. Mengikuti Galih, beberapa pendengar lain terus “meneror” Renaldi dengan permintaannya. Penyiar yang juga sempat menelorkan album musik Bali itu mengaku, belakangan makin banyak penelpon anak muda yang request lagu. Dalam satu jam, ada tak kurang dari 30 penelpon.
Hal itu juga yang menjadi pertimbangan bagi Desak Nyoman Suryani, Marketing Manager Radio Gema Merdeka, untuk menambah porsi siaran lagu Balinya. “Kita putar lagu Bali sejak 1981 selama 2 jam sehari. Sekarang jadi 4 jam, tiap pagi dan sore. Soalnya permintaan dari masyarakat bertambah. Banyak yang suka,”jelasnya. Tak hanya itu, setiap 2 minggu sekali pihaknya juga selalu mengundang artis ke studio, sekaligus untuk berpromosi. Khusus pada hari minggu, disiapkan waktu khusus untuk siaran lagu Bali anak-anak. Gema Merdeka mengklaim pihaknya memasukkan unsur lagu Bali dalam 30 persen waktu siarannya. Selebihnya, 30 persen digunakan untuk dangsut dan 40 persen untuk lagu Indonesia .
Tak jelas kapan persisnya lagu berbahasa Bali ”naik pamor” hingga bisa menyentuh kaum muda Bali. Tetapi menurut pengamat musik Bali, Made Adnyana, lagu berbahasa Bali mulai terdengar di mall-mall dan kendaraan-kendaraan pribadi setelah kemunculan penyanyi Widi Widiana pada sekitar tahun 1995. Tak hanya itu, era Widi Widiana telah menjadikan musik Bali tidak lagi tabu dinyanyikan di kafe-kafe. Widi yang tampil dengan corak musik mandarin, memberi nuansa baru dalam musik Bali yang selama bertahun-tahun telah dikuasai Yong Sagita dengan corak musik country. Hal yang sama sebenarnya juga sempat dilakukan Yong Sagita terhadap musik Ketut Bimbo di era akhir 90-an yang tampil dengan gaya slengean ala Doel Sumbang. Penampilan Ketut Bimbo di era 80-an, juga sempat melibat musisi sebelumnya, AA Cakra yang eksis di era 70-an. ”Semua musisi sebenarnya punya masa naik dan turun,”tambah Adnyana.
Meski kehadiran Widi Widiana diakui sebagai hal baru yang mulai membangkitkan musik Bali, namun ia tak menampik kalau kesan kampungan dalam musik Bali masih kental di masa itu. Yang paling terekam dalam memori Adnyana, justru ketika munculnya grup band Lolot di tahun 2003. Kemunculan band yang mengklaim sebagai pengusung aliran Bali rock alternatif itu, telah memperluas pasar lagu-lagu Bali. Ada pasar-pasar tertentu yang dulu tidak dijangkau oleh Widi Widiana, dijangkau Lolot. Dulu lagu Bali disebut kampungan, terkesan hanya digemari orang-orang pedesaan. Begitu muncul Lolot, anak muda yang mengaku perkotaan, jadi suka lagu Bali. Orang-orang yang dulunya tidak tersentuh lagu Bali, jadi tersentuh.
Sukses Lolot, memunculkan banyak sekali artis baru yang coba peruntungannya di dunia musik. Tahun 2004 saja, tercatat telah ada sebanyak 145 judul album baru yang beredar. 60 diantaranya adalah album grup band. Tingginya peredaran kaset, tak lepas dari ekses teru bertambahnya perusahaan rekaman di pulau dewata. Aneka Record yang dulunya ”bermain” sendiri, sekarang ditimpali Bali Record, Maharani Record, Januadi Record, Pregina Record, dan Jayagiri Record.
Produser Pemilik Aneka Record, Oka Swetanaya, mengakui ada perkembangan yang sangat pesat dalam produksi album di tempatnya sejak menggarap lagu pop Bali pada tahun 1995. Sebelumnya, sejak berdiri tahun 1968, Aneka Record hanya fokus pada rekaman musik-musik tradiional seperti gamelan, angklung, dan lain-lain. ”Waktu pertama coba pop, kurang sukses. Tapi kemudian album Kasmaran milik Widi Widiana ternyata dapat respon baik. Terjual 50.000 buah kaset. Dari sana, mulailah Oka Swetanaya memantapkan peruntungannya dalam produki musik pop Bali. Sejumlah album lain disponsorinya. Sembilan album kompilasi dan 3 album solo Widi Widiana, teru memberi rejeki padanya. Tak berhenti di itu, kemudian muncul penyanyi-penyanyi lain yang sukses dimodalinya, seperti Panji Kuning, Sridana, Yan Mus, Srikandi, Eka Jaya, Nia Prasetya Dewi, dan lainnya. ”Alirannya macam-macam. Ada pop, mandarin, dan dangdut,”tambah pria asli Tabanan itu.
Penjualan? Tentu saja tinggi. Dalam setahun, Lebih dari 200.000 kaset dan VCD dari sekitar 30 artis dan 10 grup band telah berhasil dijual Aneka Record. Bisa dibayangkan, berapa uang yang berputar dalam bisnis ini dengan harga Rp 15.000 per buah untuk kaset dan Rp 25.000 untuk VCD. Sayang, itu belum termasuk produk bajakan yang jumlahnya diperkirakan jauh lebih besar. Tentu saja, Penjualan paling sukses diraih oleh album Widi Widiana. Namun seiring berkembangnya tren, Oka Swetanaya terus berupaya merekrut artis-artis berbakat untuk memperkuat usaha recordingnya. Penyanyi terbarunya, AA Raka Sidan, misalnya, kini menjadi artis andalannya setelah sukses dengan album perdananya Suud Memotoh (berhenti bertaruh). Sejak diluncurkan September 2005, kini sudah 40.000 kasetnya terjual. Rata-rata, setahun Aneka Record bia menghasilkan sebanyak 18-20 album. Itu belum termasuk kumpulan hitsnya.
Sukses yang diraih banyak artis di dunia musik Bali, memunculkan makin banyak artis baru. Salah satunya adalah Ari Kencana. Pria 27 tahun yang pertama kali bergabung dalam album kompilasi pada tahun 1999 ini, kini sudah menelorkan sedikitnya 2 album solo. Ia tercatat sebagai salah satu penyanyi yang album terbatunya tobat, sedang digemari di pasaran. Pria yang kini nyambi jadi guide korea iniawalnya juga tak menyangka bisa sukses. Tapi saat album solo pertamanya keluar dengan hits ”Kutang Rerama”, tanpa disangka sebanyak 50.000 kaset terjual. Tak hanya untung di penjualan kaset, musik Bali juga memberinya keuntungan lebih lewat konser-konser. Sebulan, rata-rata ia dapat job manggung sebanyak 6 kali. ”Lumayanlah untuk rokok,”jawabnya malu-malu. Di bawah bendera Januadi Record, ia bertekad untuk terus mengembangkan musik Bali dengan beragam aliran. ”Setelah ini saya akan buat album, perpaduan musik RnB, pop, dan blus,”terangnya. Tentu saja, diperlukan lebih banyak artis muda lainnya yang lebih kreatif untuk melestarikan dan makin mengembangkan musik Bali. [Komang Erviani]
Siapa Lolot N’ Band?
Kemunculan Lolot Band di industri musik Bali, sekaligus pionir band modern Bali, membawa grup band yang beranggotakan 4 personil ini kini berada di atas angin. Setidaknya, itulah yang terlihat dari penampilan Made Bawa pada vokal dan gitar, Lanang pada bass, Donie pada gitar dan Deni pada drum itu kini. Para personil yang bertemu dalam persaingan di festival-festival musik itu, kini mengaku mendapat rejeki yang lumayan dari musik. Untuk setiap kali peluncuran albumnya, mereka bisa mencapatkan penghasilan masing-masing hingga puluhan juta rupiah, hanya dari honor dan royalti penjualan. Dari konser, jangan tanya. Grup band yang kabarnya bertarif puluhan juta rupiah ini, mengaku bisa dapat ratusan juta rupiah dari hasil setiap albumnya. Tentu, itu bukan nilai yang sedikit untuk ukuran artis musik berbahasa Bali.
Siapa sangka, band yang kini telah menelorkan 3 album ini dulunya ternyata dapat penolakan dari semua perusahaan rekaman di Bali. Made Bawa, pentolan grup musik ini, mengaku dulunya sempat menawarkan lagunya ke semua perusahaan rekaman. Tetapi semuanya menolak karena melihat konsep musik Lolot yang nyeleneh. Di saat lagu pop Bali sedang mencapai puncak, Lolot malah menawarkan konsep baru berupa perpaduan musik modern dengan lagu berlirik bahasa Bali. ”Malah ada yang minta konsepnya diubah. Saya nggak mau. Idealis lah sedikit,”kenangnya. Idealisme Lolot muncul karena ia merasa proses pencarian musiknya tidak mudah. Ia menghabiskan setidaknya 2 tahun untuk menyesuaikan musiknya dengan lagu Bali.
Tak mau putus asa, Made Bawa yang akrab disapa Lolot, akhirnya memutuskan untuk melakukan rekaman sendiri dengan biaya sendiri. Sepeda motor kesayangannya dijual seharga Rp 4,5 juta, untuk membiayai rekamannya. Tapi ternyata, uang itu tak cukup. Lamanya proses rekaman oleh Lolot N’ Band di studio Pregina yang disewanya, ternyata memberi berkah. Bo studio itu, Agung Bagus Mantra, lantas tertarik setelah mendengar lagu-lagu yang dimainkan Lolo dan bandnya. ”Saya perhatikan, kok lama sekali orang ini nyewa studio. Waktu saya lihat penampilannya, kok asyik. Akhirnya saya coba tawarkan ke dia untuk kerjasama,”terang Gus Mantra, sapaan akrabnya.
Dari pertemuan itulah, baik Lolot maupun Gus Mantra sepakat untuk belajar. ”Saya bilang, ok, saya belajar jadi produser, kamu belajar jadi artis,”cerita Gus Mantra. Tak hanya jadi produser, Gus Mantra juga sekaligus bertindak sebagai manajer untuk artisnya.
Tak disangka, album pertama Lolot berjudul Tresna Memaksa (cinta memaksa) melesat bak meteor. Penjualan menembus 50.000 buah kaset. Dari sukses itu, Gus Mantra memutuskan mengembangkan sayapnya dengan artis-artis baru. Sebuah grup band berbahasa Bali, Joni Agung & Double T, kini telah menelorkan 2 album. Purusha Band, kini juga telah sukses dengan album berbahasa Bali dan Indonesia lewat manajemen Pregina. Saat ini, Pregine tengah mempersiapkan peluncuran 2 penyanyi pendatang baru, yakni Gede Kurniawan dan grup band Sajoejoe.
Hasilnya sekarang lumayan. Setidaknya, kini musik sudah bisa menghidupinya. ”Dulu bertahun-tahun main musik, nggak bisa hidup dari sana. Saya dulu malah jadi tukang sablon,”cerita Lolot. ”Awalnya saya nggak ada target. Biar keluar aja unek-uneknya. Nggak nyangka begini hasilnya,”tandasnya merendah.
Kini, Lolot yang sempat mendapat SCTV Award untuk kategori band independent ini tengah mempersiapkan album terbarunya, repackage dari 3 album sebelumnya. Beberapa lagu terbaik Lolot akan diproduksi ulang, beberapa lainnya akan diaransemen ulang agar lebih menarik. ”Ini berdasarkan permintaan masyarakat,”tandas Gus Mantra. Di album the best nanti, aransemennya akan ditambah dengan unsur-unsur tradisional. “Ada tambahan kecak, untuk memperlihatkan unsur tradisi. Biar kelihatan mahal. Kalau dikolaborasikan, kelihatan mahal,”tambah Gus Mantra.
Hingga kini, Pragine telah memproduksi sedikitnya 180.000 kaset yang masing-masing seharga Rp 15.000. ”Itu belum potong pajak, distributor, produki kaset, promosi, studio, royalti. Untungnya paling 10-15 persen,”jelas Gus Mantra. Yang jadi beban aat ini, yakni maraknya pembajakan. Jumlah bajakan yang beredar bahkan diperkirakan mencapai 3 kali lipat dari produk aslinya.
Lolot N’ Band masih punya obsesi. Yakni, meluaskan pangsa pasar sampai ke luar Bali, bahkan luar negeri. Itu karena selama ini sebenarnya cukup banyak permintaan untuk itu. Anehnya, Lolot tak punya keinginan untuk membuat album versi bahasa Indonesia. ”Soalnya nggak bisa bahasa Indonesia,”celetuk Lolot bercanda. ”Cukup bahasa Bali aja. Toh, banyak yang suka lagu bahasa inggris walaupun tidak tahu artinya. Lagu bahasa Jepang, Mandarin, kan juga sama,”tambah Lanang. Meski belakangan mulai banyak grup band musik Bali yang ingin mengekor jejak Lolot, namun Lolot N’ Band mengaku tak khawatir. “Yang susah kan justru buat ikon pertama. Dan kita sudah lakukan itu,”tambah Lanang. [Komang Erviani]
Kamis, 09 Februari 2006
Prostitusi Sanur yang Termashur
Sanur jadi tempat bisnis prostitusi paling terkenal di Bali. Pemerintah melarang tapi oknum yang bertugas menertibkan mendapat keuntungan dari sana. PSK tetap saja jadi korban aturan yang tak jelas ini.
Pukul 23.45 Wita. Denpasar baru saja diguyur hujan. Pepohonan masih basah dan jalanan becek. Suasana di Sanur tampak lengang. Beberapa tempat yang biasanya ramai, akhir Januari lalu seperti tak berpenghuni. Di salah satu cafe, beberapa perempuan dengan dandanan menor duduk bersenda gurau. Tak ada pengunjung datang. Suasana baru terlihat ramai di sebuah tempat [rumah? Cafe? Atau apa?]. Areal parkir cukup penuh dengan kendaraan, di kawasan Jl Danau Tempe. Di pintu masuk, beberapa laki-laki keluar dengan senyum sumringah. Suasana di dalam ternyata jauh lebih ramai. Tampak wisma-wisma [kamar atau cottages?] berjejer. Gelak tawa perempuan-perempuan muda itu ditelan musik Banyuwangian cukup keras mengalun di ujung gang. Sementara para laki-laki lalu lalang dari wisma satu ke wisma yang lain mencari yang cocok. Petualangan baru saja dimulai...
Jl Danau Tempe adalah kawasan yang cukup terkenal sebagai daerah postitusi. Menurut Gusti Made Kentri, Kepala Dusun Tanjung, Sanur, Danau Tempe termasuk kawasan yang baru berkembang. ”Saya tidak tahu kapan tepatnya, yang jelas, prostitusi ini sudah lama sekali ada di Sanur. Awalnya dari Semawang, dekat Angkatan Laut itu, lalu menyebar ke Blanjong, Bet Ngandang, sampai di Jalan Danau Tempe,” ujarnya.
Bagi sebagian orang, Sanur pun identik dengan hal mesum. Kalau ada laki-laki pergi ke Sanur malam-malam, orang akan berpikir bahwa laki-laki itu pergi ke tempat prostitusi. Warga setempat pun kadang jadi korban. ”Kasihan anak-anak kami yang SMA juga jadi korban. Karena mereka berpakaian seragam dan lewat depan kompleks, mereka juga dikejar-kejar, dikira cewek begituan,” kata Kentri.
Belakangan diketahui bahwa ternyata yang menjalankan bisnis prostitusi ini tidak hanya orang luar Bali, karena ternyata 50% wisma di Jl Danau Tempe dimiliki orang Bali. [data dari mana? Memang yg mulai pertama orang dari mana?] Salah satunya Gde Dharma. Kakek dua cucu ini menempati wisma di Jl Danau Tempe sejak setahun lalu, setelah sewanya di Blanjong habis. Ia punya tujuh kamar, satu kamar dipakai sendiri. Dia sempat 26 tahun jadi buruh bangunan dan sopir. Tertarik usaha baru ini setelah anaknya yang memulai duluan, bangkrut. ”Setelah anak bangkrut, saya coba teruskan. Namanya orang cari duit,” ujarnya.
Penghasilan Gde tidak tentu per harinya. Saat ini ia memiliki lima orang pekerja seks komersil (PSK) dan ia mendapatkan bagian Rp 15 ribu per pekerja per transaksi. Kalau sedang ramai, jumlah ini bisa sangat besar. Namun kalau sedang sepi, katakanlah hanya ada lima tamu per malam selama sebulan, Gde bisa hanya dapat Rp 2.250.000. Jumlah ini tak banyak mengingat biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti sewa wisma Rp 3 juta per bulan dan pungutan-pungutan liar oknum petugas.
Sore itu misalnya. Dua pria berpakaian coklat muda, seragam PNS, datang dengan sepeda motor. Mereka disambut laki-laki di ujung gang yang langsung menyerahkan beberapa lembar uang ribuan. Menurut Gde, setiap hari selalu ada orang datang minta ”uang rokok”. Karena itu setiap wisma menyerahkan sekitar Rp 20.000 per hari pada laki-laki di ujung gang yang akan membagikannya pada ”petugas” yang jumlahnya bisa sampai 20 orang.
Pengeluaran bulanan ini bisa membengkak bila ada razia Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) ataupun Kepolisian. Karena denda Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang nilainya minimal Rp 250 ribu per orang kadang harus dikeluarkan dari kocek Germo jika “pegawainya” digelandang ke pengadilan.
Kalau dipikir-pikir bisnis prostitusi ini cukup melelahkan juga. Gde Dharma mengatakan lebih enak jadi buruh ketimbang jadi germo, ”Enakan jadi buruh. Nggak banyak berpikir. Kalau ngurus usaha begini, pusing,” tuturnya. Tapi show must go on.
Fitri, salah seorang PSK di wisma itu mengatakan keadaan sekarang cukup susah. Ia mendapatkan sekitar Rp 35 ribu bersih per pelanggan. Awalnya ia sama sekali tidak terpikir jadi PSK di Sanur. Fitri diceraikan suaminya karena setelah 10 tahun menikah mereka belum juga punya keturunan. Kejadian ini membuatnya stres, hingga ketika beberapa temannya pergi ke Bali untuk jadi PSK, ia ikut. Belakangan, ketika bom meledak dan daya beli masyarakat menurun, pendapatan para pekerja juga menurun. “Sekarang sepi banget. Sejak bom itu dah,” ujar Fitri.
Jl Danau Tempe, Gde Dharma ataupun Fitri hanyalah sebagian kecil bagian dan bisnis prostitusi yang tidak pernah mati. Di Bali, selain beberapa titik yang sudah jadi tempat langganan pengguna bisnis seks seperti PSK di Lumintang dan Gatsu (Jalan Gatot Subroto), waria di Gatsu dan Renon, gigolo di Kuta. Di luar Denpasar/Badung, ada Terminal Pesiapan di Tabanan hingga Bungkulan di Singaraja, Kabupaten Buleleng.
Variabel yang terlibat di dalam industri seks ini bukan hanya PSK, germo, dan pelanggan. Ada juga oknum pihak desa dan adat dan pemerintah. Secara institusi pemerintahan, prostitusi adalah hal yang harus diberantas. Tapi secara pribadi, prostitusi adalah keuntungan tambahan di luar gaji yang bisa didapatkan oknum petugas institusi tersebut. Ini belum termasuk razia resmi yang cukup sering dilakukan namun tak terlihat hasilnya karena tempat prostitusi tersebut masih saja berdiri di sana.
PSK adalah variabel yang paling dirugikan dalam bisnis ini. Tenaga mereka dikuras untuk menghasilkan uang. Uang ini sebagian berputar lagi untuk kepentingan industri, mulai dari membayar kamar hingga membayar denda Tipiring. Belum lagi mereka berhadapan dengan pelanggan yang berlaku kasar atau mau enaknya sendiri, menolak untuk menggunakan kondom. Resiko terjangkitnya penyakit mulai dari Infeksi Menular Seksual (IMS) hingga HIV sangat tinggi. Mereka juga orang pertama yang disalahkan dalam praktek prostitusi ini sebagai pelacur. Lantas, bagaimana harusnya kita menyebut variabel lain yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini?
Pukul 00.15 Wita. Suasana masih ramai. Akan terus ramai sampai dua atau tiga jam ke depan. Para laki-laki masih bergantian datang. Beberapa diantara mereka masih hilir mudik mencari sasaran. Laki-laki itu datang dan pergi, tapi perempuan-perempuan itu tetap di sana, menjadi saksi betapa tidak tegasnya aturan di provinsi ini. [Komang Erviani dan Ni Luh Dian / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Pukul 23.45 Wita. Denpasar baru saja diguyur hujan. Pepohonan masih basah dan jalanan becek. Suasana di Sanur tampak lengang. Beberapa tempat yang biasanya ramai, akhir Januari lalu seperti tak berpenghuni. Di salah satu cafe, beberapa perempuan dengan dandanan menor duduk bersenda gurau. Tak ada pengunjung datang. Suasana baru terlihat ramai di sebuah tempat [rumah? Cafe? Atau apa?]. Areal parkir cukup penuh dengan kendaraan, di kawasan Jl Danau Tempe. Di pintu masuk, beberapa laki-laki keluar dengan senyum sumringah. Suasana di dalam ternyata jauh lebih ramai. Tampak wisma-wisma [kamar atau cottages?] berjejer. Gelak tawa perempuan-perempuan muda itu ditelan musik Banyuwangian cukup keras mengalun di ujung gang. Sementara para laki-laki lalu lalang dari wisma satu ke wisma yang lain mencari yang cocok. Petualangan baru saja dimulai...
Jl Danau Tempe adalah kawasan yang cukup terkenal sebagai daerah postitusi. Menurut Gusti Made Kentri, Kepala Dusun Tanjung, Sanur, Danau Tempe termasuk kawasan yang baru berkembang. ”Saya tidak tahu kapan tepatnya, yang jelas, prostitusi ini sudah lama sekali ada di Sanur. Awalnya dari Semawang, dekat Angkatan Laut itu, lalu menyebar ke Blanjong, Bet Ngandang, sampai di Jalan Danau Tempe,” ujarnya.
Bagi sebagian orang, Sanur pun identik dengan hal mesum. Kalau ada laki-laki pergi ke Sanur malam-malam, orang akan berpikir bahwa laki-laki itu pergi ke tempat prostitusi. Warga setempat pun kadang jadi korban. ”Kasihan anak-anak kami yang SMA juga jadi korban. Karena mereka berpakaian seragam dan lewat depan kompleks, mereka juga dikejar-kejar, dikira cewek begituan,” kata Kentri.
Belakangan diketahui bahwa ternyata yang menjalankan bisnis prostitusi ini tidak hanya orang luar Bali, karena ternyata 50% wisma di Jl Danau Tempe dimiliki orang Bali. [data dari mana? Memang yg mulai pertama orang dari mana?] Salah satunya Gde Dharma. Kakek dua cucu ini menempati wisma di Jl Danau Tempe sejak setahun lalu, setelah sewanya di Blanjong habis. Ia punya tujuh kamar, satu kamar dipakai sendiri. Dia sempat 26 tahun jadi buruh bangunan dan sopir. Tertarik usaha baru ini setelah anaknya yang memulai duluan, bangkrut. ”Setelah anak bangkrut, saya coba teruskan. Namanya orang cari duit,” ujarnya.
Penghasilan Gde tidak tentu per harinya. Saat ini ia memiliki lima orang pekerja seks komersil (PSK) dan ia mendapatkan bagian Rp 15 ribu per pekerja per transaksi. Kalau sedang ramai, jumlah ini bisa sangat besar. Namun kalau sedang sepi, katakanlah hanya ada lima tamu per malam selama sebulan, Gde bisa hanya dapat Rp 2.250.000. Jumlah ini tak banyak mengingat biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti sewa wisma Rp 3 juta per bulan dan pungutan-pungutan liar oknum petugas.
Sore itu misalnya. Dua pria berpakaian coklat muda, seragam PNS, datang dengan sepeda motor. Mereka disambut laki-laki di ujung gang yang langsung menyerahkan beberapa lembar uang ribuan. Menurut Gde, setiap hari selalu ada orang datang minta ”uang rokok”. Karena itu setiap wisma menyerahkan sekitar Rp 20.000 per hari pada laki-laki di ujung gang yang akan membagikannya pada ”petugas” yang jumlahnya bisa sampai 20 orang.
Pengeluaran bulanan ini bisa membengkak bila ada razia Dinas Ketentraman dan Ketertiban (Tramtib) ataupun Kepolisian. Karena denda Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang nilainya minimal Rp 250 ribu per orang kadang harus dikeluarkan dari kocek Germo jika “pegawainya” digelandang ke pengadilan.
Kalau dipikir-pikir bisnis prostitusi ini cukup melelahkan juga. Gde Dharma mengatakan lebih enak jadi buruh ketimbang jadi germo, ”Enakan jadi buruh. Nggak banyak berpikir. Kalau ngurus usaha begini, pusing,” tuturnya. Tapi show must go on.
Fitri, salah seorang PSK di wisma itu mengatakan keadaan sekarang cukup susah. Ia mendapatkan sekitar Rp 35 ribu bersih per pelanggan. Awalnya ia sama sekali tidak terpikir jadi PSK di Sanur. Fitri diceraikan suaminya karena setelah 10 tahun menikah mereka belum juga punya keturunan. Kejadian ini membuatnya stres, hingga ketika beberapa temannya pergi ke Bali untuk jadi PSK, ia ikut. Belakangan, ketika bom meledak dan daya beli masyarakat menurun, pendapatan para pekerja juga menurun. “Sekarang sepi banget. Sejak bom itu dah,” ujar Fitri.
Jl Danau Tempe, Gde Dharma ataupun Fitri hanyalah sebagian kecil bagian dan bisnis prostitusi yang tidak pernah mati. Di Bali, selain beberapa titik yang sudah jadi tempat langganan pengguna bisnis seks seperti PSK di Lumintang dan Gatsu (Jalan Gatot Subroto), waria di Gatsu dan Renon, gigolo di Kuta. Di luar Denpasar/Badung, ada Terminal Pesiapan di Tabanan hingga Bungkulan di Singaraja, Kabupaten Buleleng.
Variabel yang terlibat di dalam industri seks ini bukan hanya PSK, germo, dan pelanggan. Ada juga oknum pihak desa dan adat dan pemerintah. Secara institusi pemerintahan, prostitusi adalah hal yang harus diberantas. Tapi secara pribadi, prostitusi adalah keuntungan tambahan di luar gaji yang bisa didapatkan oknum petugas institusi tersebut. Ini belum termasuk razia resmi yang cukup sering dilakukan namun tak terlihat hasilnya karena tempat prostitusi tersebut masih saja berdiri di sana.
PSK adalah variabel yang paling dirugikan dalam bisnis ini. Tenaga mereka dikuras untuk menghasilkan uang. Uang ini sebagian berputar lagi untuk kepentingan industri, mulai dari membayar kamar hingga membayar denda Tipiring. Belum lagi mereka berhadapan dengan pelanggan yang berlaku kasar atau mau enaknya sendiri, menolak untuk menggunakan kondom. Resiko terjangkitnya penyakit mulai dari Infeksi Menular Seksual (IMS) hingga HIV sangat tinggi. Mereka juga orang pertama yang disalahkan dalam praktek prostitusi ini sebagai pelacur. Lantas, bagaimana harusnya kita menyebut variabel lain yang mengambil kesempatan dalam kesempitan ini?
Pukul 00.15 Wita. Suasana masih ramai. Akan terus ramai sampai dua atau tiga jam ke depan. Para laki-laki masih bergantian datang. Beberapa diantara mereka masih hilir mudik mencari sasaran. Laki-laki itu datang dan pergi, tapi perempuan-perempuan itu tetap di sana, menjadi saksi betapa tidak tegasnya aturan di provinsi ini. [Komang Erviani dan Ni Luh Dian / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Lokalisasi Ada di Seluruh Bali
Tempat transaksi seks tersebar di seluruh kabupaten di Bali. Sasarannya desa-desa. Operasi penertiban malah membuat masalah.
Wayan S, 25 tahun, tak punya firasat jelek malam itu. Seperti malam minggu sebelumnya, ia datang ke lokasi favoritnya di pinggiran Kota Tabanan. Jejeran warung remang-remang di terminal di kota itu. Kerinduannya pada Rini, sebut saja demikian, salah satu penghuni warung, membuat langkah kakinya makin bersemangat menuju salah satu warung di sisi barat. Setengah jam berhubungan seks dengan Siti, cukup memuaskan lajang yang sejak SMP hobi ”berpetualang” itu. Masih seperti biasa, tanpa kondom.
Tak disangka, malam yang menyenangkan itu sekaligus menjadi malam naas baginya. Keesokan hari (?), ia merasakan panas pada kelamin, disertai nanah saat kencing. Beruntung, infeksi pada kelaminnya bisa disembuhkan.
Tapi Wayan S tak kapok datang ke tempat itu. ”Sementara begini dulu. Nanti kalau udah punya cewek, nggak lagi,” elaknya. Wayan S tak sendiri. Survei [apa data darimana?] mencatat, setiap tahun ada setidaknya 100.000 pelanggan seks di Bali. Ironisnya, 10 persen diantaranya diperkirakan telah terinfeksi HIV/AIDS.
Tak jelas, kapan pertama kali industri seks terbangun di Bali. Yang pasti, Pemerintah Provinsi Bali telah merespon keberadaannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran itu, secara tegas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan prostitusi. Sejumlah kabupaten/kota di Bali juga merespon dengan membuat Perda serupa. Pemerintah Kabupaten Klungkung misalnya melahirkan Perda No 7 Tahun 1995. Denpasar melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000. Pemerintah Gianyar tak mau kalah dengan Perda No. 2 Tahun 2002. Kabupaten Badung dengan Perda Nomor 6 Tahun 2001. Sementara Jembrana menegaskan pemberantasan kegiatan prostitusi melalui Perda No. 3 Tahun 2003.
Operasi penertiban jadi andalan pelaksanaan perda-perda itu. Alhasil, penggerebekan, sidak, razia, atau apapun istilahnya, kerap dilakukan. Tak hanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga oleh aparat kepolisian. Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar misalnya, telah melakukan operasi penertiban selama 2005. Hasilnya, 84 penjaja seks komersial (PSK) terjaring dalam operasi. Pada 2004, jumlahnya lebih banyak, 131 orang. Sebagian besar mereka yang tertangkap dikenakan sanksi administrasi, berupa pembinaan di panti rehab selama sekitar 3-6 bulan dan pemulangan ke daerah asal.
Kepala Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gde Astawa menjelaskan, Perda No. 2 Tahun 2000 sebenarnya juga mengatur pemberian sanksi pidana ringan berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta. “Biasanya denda yang dikenakan minimal Rp 250.000. Tapi itu jarang. Kebanyakan kami bina dan pulangkan. Dengan begitu, kami harap ada efek jera,” ujarnya.
Tak hanya Denpasar, kabupaten lain juga gencar melakukan penertiban. Bupati Buleleng, Putu Bagiada menjelaskan, pihaknya menurunkan tim yustisi untuk menertibkan dengan dalih mengadakan pembinaan. Klungkung tak mau kalah. “Biasanya upaya kami berawal dari penertiban penduduk,” jelas Bupati Klungkung, Wayan Candra.
Toh, praktik prostitusi tetap ada. Penyebarannya bahkan makin merata di seluruh wilayah Bali. Yayasan Kerti Praja (YKP), lembaga yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, mencatat ada delapan lokasi prostitusi yang kini dijangkaunya di Denpasar. Mulai dari di wilayah Blanjong dan Semawang, Jl Danau Tempe, Carik (Ubung), Gatot Subroto, serta tiga lokasi di Padanggalak. Itu belum termasuk bungalow, losmen, panti pijat, kafe, serta karaoke yang kadang menyediakan layanan seks itu.
Di wilayah Blanjong dan Semawang saja, selama Desember 2005 YKP menjangkau 101 PSK di 13 cluster (sebutan untuk masing-masing tempat. Satu tempat dipimpin sat germo.). Jumlah itu naik dibandingkan Januari 2005 yang hanya 93 PSK. Jumlah itu tak seberapa dibandingkan data di Jl Danau Tempe. Setidaknya, terdapat 28 cluster dengan 245 PSK di lokasi yang paling tinggi transaksi seksnya di Bali itu.
Tiga lokasi di Padanggalak (biasa diistilahkan padanggalak bawah, padanggalak atas, dan padanggalak pasir), ada 192 orang bekerja melayani birahi laki-laki. Berbeda dengan Sanur, aktivitas jual beli seks di Padanggalak tak terkonsentrasi di malam hari. Separuh lebih PSK di sana juga menerima job di siang hari. Di Carik (kawasan Lumintang), lebih unik lagi. Lokasi dengan 142 PSK yang bekerja di 29 cluster ini, hanya buka di siang hari. Sementara di kawasan Gatot Subroto, ada 31 PSK di tiga cluster. Ada juga dua lokasi bertameng losmen di Denpasar yang ternyata menyediakan sedikitnya 50 PSK.
Selain lokasi-lokasi prostitusi, kalau tidak mau disebut lokalisasi, itu ada 1001 cara lain untuk melakukan transaksi yang rentan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS ini. Bisa lewat bungalow, losmen, panti pijat, kafe, maupun karaoke. YKP mencatat ada 14 cluster siap menyediakan 260 PSK kepada tamu-tamu di sejumlah bungalow di Denpasar. Karena tarif yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dibandingkan lokasi-lokasi prostitusi, maka transaksi seks di bungalow cenderung dilakukan tamu kelas menengah ke atas. Masih di wilayah Denpasar, Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI) juga mencatat satu lokasi prostitusi di wilayah Denpasar Timur, serta sejumlah tempat aktivitas seksual di Kecamatan Denpasar Barat.
Selain Kota Denpasar, aktivitas seksual berisiko itu juga menyebar ke seluruh pelosok Bali. YCUI yang rutin menjangkau pelanggan seks di sebagian wilayah Denpasar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Badung, juga menjangkau desa-desa yang sarat aktivitas seks komersial. Di Buleleng misalnya, YCUI menjangkau 12 desa di Kecamatan Gerokgak. Selain itu lokasi prostitusi itu juga tersebar di seluruh kecamatan yakni Seririt, Banjar, Sukasada, Sawan, Buleleng, Kubutambahan, dan Tejakula.
Lokasi bisnis seks di Kabupaten Jembrana tak kalah banyak. Jangkauan YCUI ada di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo, dan Pekutatan. Sementara di Karangasem, satu kelurahan dan dua desa di Kecamatan Karangasem, tiga desa di Manggis, serta satu lokasi di Bebandem. Tiga desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, juga jadi target.
Masih menurut catatan YCUI, tempat-tempat untuk melakukan aktivitas seksual tak hanya di lokasi-lokasi prostitusi. Tapi juga menyebar ke hotel, panti pijat, hingga kafe-kafe. Sementara tempat mangkal para pelanggan seks juga beragam, mulai dari terminal, pos ojek, biliar, pasar, tempat parkir, wartel, warung kopi, bengkel, hingga wantilan.
Direktur YCUI, Efo Suarmiarta menegaskan, sebagian besar laki-laki pelanggan seks berasal dari desa. Selain faktor pekerjaan yang membuat mobilitas mereka tinggi, juga karena hiburan di desa masing-masing cenderung menggiring ke aktivitas seksual. “Seperti metuakan,” ujar Efo menyebut kebiasaan minum minuman keras di Bali. Kondisi itu banyak dilihat sebagai peluang oleh para pemodal bisnis seks dengan mendekatkan diri ke desa-desa melalui bentuk kafe. Tentu saja, jumlah itu belum seluruhnya. Masih banyak wilayah di pelosok Bali yang belum mampu dijangkau YCUI.
Pemberantasan atau penertiban membuat kening pejabat daerah setempat berkerut. “Prostitusi, saya rasa, di manapun ada di dunia ini. Masalahnya kan tempat-tempat begitu tersembunyi dan sulit dipantau. Sekalipun kadang ada yang dianggap lokasi, saat diadakan operasi, juga kadang-kadang nggak ada hasilnya. Mereka kadang-kadang lebih pintar,” aku Bagiada.
Demikian juga di Klungkung. Bupati Wayan Candra mengaku tak cukup mampu memberantas prostitusi di Klungkung. “Memang masih ada. Itu manusiawi. Sejak dulu kan memang sudah ada. Hanya masalahnya menonjol atau tidak,” kilahnya.
Sulitnya memberantas praktik prostitusi, menurut Astawa, tak lepas dari peranan banyak pihak yang membekingi. “Beratnya, banyak pihak di balik mereka. Paling tidak ada 15 pihak membekingi mereka. Mulai dari preman kelas berdasi sampai sandal jepit,” ungkapnya. Menurut Astawa, sudah jadi hal biasa setelah penangkapan, banyak pihak ingin menjamin, juga pejabat.
Sering kali, operasi penertiban bocor di lapangan. “Bisa saja dari anggota yang bocorkan itu. Saya tak menutup mata,” cerita Astawa blak-blakan. Namun ia mengancam memecatan bila ada anggotanya terlibat. “Sulit memberantas ini. Karena ini masalah klasik,” jelas Astawa yang punya 161 personil aktif. Dengan jumlah personil terbatas, sementara ada 1001 masalah di Denpasar, Astawa mengaku kesulitan memberantas praktik prostitusi. Apalagi Tramtib tak hanya bertugas mengamankan Perda Pemberantasan Pelacuran.
Masih ada 47 perda lainnya harus diamankannya. “Mulai dari PSK, izin usaha, sampai tunggakan pajak. Semua diserahkan ke kita,” keluhnya. Lebih dari itu, Astawa mengakui bahwa sebagai daerah pariwisata, Bali tak bisa dilepaskan dari 3S, yaitu sea, sun, dan sex. Tak bisa dipungkiri, keuntungannya lumayan. “Jadi, ini sudah jadi bisnis,” tambahnya.
Sekretaris Kota Denpasar, Made Westra, berdalih penertiban-penertiban saja tidak cukup. “Kita harapkan masyarakat mendukung,” harap Westra. Tentu saja, tak mudah mengharap dukungan penuh masyarakat. Apalagi, masih ada banyak Wayan lain yang tersebar di Bali. [Komang Erviani / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Wayan S, 25 tahun, tak punya firasat jelek malam itu. Seperti malam minggu sebelumnya, ia datang ke lokasi favoritnya di pinggiran Kota Tabanan. Jejeran warung remang-remang di terminal di kota itu. Kerinduannya pada Rini, sebut saja demikian, salah satu penghuni warung, membuat langkah kakinya makin bersemangat menuju salah satu warung di sisi barat. Setengah jam berhubungan seks dengan Siti, cukup memuaskan lajang yang sejak SMP hobi ”berpetualang” itu. Masih seperti biasa, tanpa kondom.
Tak disangka, malam yang menyenangkan itu sekaligus menjadi malam naas baginya. Keesokan hari (?), ia merasakan panas pada kelamin, disertai nanah saat kencing. Beruntung, infeksi pada kelaminnya bisa disembuhkan.
Tapi Wayan S tak kapok datang ke tempat itu. ”Sementara begini dulu. Nanti kalau udah punya cewek, nggak lagi,” elaknya. Wayan S tak sendiri. Survei [apa data darimana?] mencatat, setiap tahun ada setidaknya 100.000 pelanggan seks di Bali. Ironisnya, 10 persen diantaranya diperkirakan telah terinfeksi HIV/AIDS.
Tak jelas, kapan pertama kali industri seks terbangun di Bali. Yang pasti, Pemerintah Provinsi Bali telah merespon keberadaannya dengan membentuk Peraturan Daerah tentang pemberantasan pelacuran itu, secara tegas menyatakan pelarangan terhadap kegiatan prostitusi. Sejumlah kabupaten/kota di Bali juga merespon dengan membuat Perda serupa. Pemerintah Kabupaten Klungkung misalnya melahirkan Perda No 7 Tahun 1995. Denpasar melahirkan Perda No. 2 Tahun 2000. Pemerintah Gianyar tak mau kalah dengan Perda No. 2 Tahun 2002. Kabupaten Badung dengan Perda Nomor 6 Tahun 2001. Sementara Jembrana menegaskan pemberantasan kegiatan prostitusi melalui Perda No. 3 Tahun 2003.
Operasi penertiban jadi andalan pelaksanaan perda-perda itu. Alhasil, penggerebekan, sidak, razia, atau apapun istilahnya, kerap dilakukan. Tak hanya oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi juga oleh aparat kepolisian. Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar misalnya, telah melakukan operasi penertiban selama 2005. Hasilnya, 84 penjaja seks komersial (PSK) terjaring dalam operasi. Pada 2004, jumlahnya lebih banyak, 131 orang. Sebagian besar mereka yang tertangkap dikenakan sanksi administrasi, berupa pembinaan di panti rehab selama sekitar 3-6 bulan dan pemulangan ke daerah asal.
Kepala Dinas Tramtib dan Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gde Astawa menjelaskan, Perda No. 2 Tahun 2000 sebenarnya juga mengatur pemberian sanksi pidana ringan berupa kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp 5 juta. “Biasanya denda yang dikenakan minimal Rp 250.000. Tapi itu jarang. Kebanyakan kami bina dan pulangkan. Dengan begitu, kami harap ada efek jera,” ujarnya.
Tak hanya Denpasar, kabupaten lain juga gencar melakukan penertiban. Bupati Buleleng, Putu Bagiada menjelaskan, pihaknya menurunkan tim yustisi untuk menertibkan dengan dalih mengadakan pembinaan. Klungkung tak mau kalah. “Biasanya upaya kami berawal dari penertiban penduduk,” jelas Bupati Klungkung, Wayan Candra.
Toh, praktik prostitusi tetap ada. Penyebarannya bahkan makin merata di seluruh wilayah Bali. Yayasan Kerti Praja (YKP), lembaga yang melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, mencatat ada delapan lokasi prostitusi yang kini dijangkaunya di Denpasar. Mulai dari di wilayah Blanjong dan Semawang, Jl Danau Tempe, Carik (Ubung), Gatot Subroto, serta tiga lokasi di Padanggalak. Itu belum termasuk bungalow, losmen, panti pijat, kafe, serta karaoke yang kadang menyediakan layanan seks itu.
Di wilayah Blanjong dan Semawang saja, selama Desember 2005 YKP menjangkau 101 PSK di 13 cluster (sebutan untuk masing-masing tempat. Satu tempat dipimpin sat germo.). Jumlah itu naik dibandingkan Januari 2005 yang hanya 93 PSK. Jumlah itu tak seberapa dibandingkan data di Jl Danau Tempe. Setidaknya, terdapat 28 cluster dengan 245 PSK di lokasi yang paling tinggi transaksi seksnya di Bali itu.
Tiga lokasi di Padanggalak (biasa diistilahkan padanggalak bawah, padanggalak atas, dan padanggalak pasir), ada 192 orang bekerja melayani birahi laki-laki. Berbeda dengan Sanur, aktivitas jual beli seks di Padanggalak tak terkonsentrasi di malam hari. Separuh lebih PSK di sana juga menerima job di siang hari. Di Carik (kawasan Lumintang), lebih unik lagi. Lokasi dengan 142 PSK yang bekerja di 29 cluster ini, hanya buka di siang hari. Sementara di kawasan Gatot Subroto, ada 31 PSK di tiga cluster. Ada juga dua lokasi bertameng losmen di Denpasar yang ternyata menyediakan sedikitnya 50 PSK.
Selain lokasi-lokasi prostitusi, kalau tidak mau disebut lokalisasi, itu ada 1001 cara lain untuk melakukan transaksi yang rentan penyebaran infeksi menular seksual (IMS) dan HIV/AIDS ini. Bisa lewat bungalow, losmen, panti pijat, kafe, maupun karaoke. YKP mencatat ada 14 cluster siap menyediakan 260 PSK kepada tamu-tamu di sejumlah bungalow di Denpasar. Karena tarif yang ditetapkan cenderung lebih tinggi dibandingkan lokasi-lokasi prostitusi, maka transaksi seks di bungalow cenderung dilakukan tamu kelas menengah ke atas. Masih di wilayah Denpasar, Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI) juga mencatat satu lokasi prostitusi di wilayah Denpasar Timur, serta sejumlah tempat aktivitas seksual di Kecamatan Denpasar Barat.
Selain Kota Denpasar, aktivitas seksual berisiko itu juga menyebar ke seluruh pelosok Bali. YCUI yang rutin menjangkau pelanggan seks di sebagian wilayah Denpasar, Buleleng, Karangasem, Jembrana, Tabanan, dan Badung, juga menjangkau desa-desa yang sarat aktivitas seks komersial. Di Buleleng misalnya, YCUI menjangkau 12 desa di Kecamatan Gerokgak. Selain itu lokasi prostitusi itu juga tersebar di seluruh kecamatan yakni Seririt, Banjar, Sukasada, Sawan, Buleleng, Kubutambahan, dan Tejakula.
Lokasi bisnis seks di Kabupaten Jembrana tak kalah banyak. Jangkauan YCUI ada di Kecamatan Melaya, Negara, Mendoyo, dan Pekutatan. Sementara di Karangasem, satu kelurahan dan dua desa di Kecamatan Karangasem, tiga desa di Manggis, serta satu lokasi di Bebandem. Tiga desa Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, juga jadi target.
Masih menurut catatan YCUI, tempat-tempat untuk melakukan aktivitas seksual tak hanya di lokasi-lokasi prostitusi. Tapi juga menyebar ke hotel, panti pijat, hingga kafe-kafe. Sementara tempat mangkal para pelanggan seks juga beragam, mulai dari terminal, pos ojek, biliar, pasar, tempat parkir, wartel, warung kopi, bengkel, hingga wantilan.
Direktur YCUI, Efo Suarmiarta menegaskan, sebagian besar laki-laki pelanggan seks berasal dari desa. Selain faktor pekerjaan yang membuat mobilitas mereka tinggi, juga karena hiburan di desa masing-masing cenderung menggiring ke aktivitas seksual. “Seperti metuakan,” ujar Efo menyebut kebiasaan minum minuman keras di Bali. Kondisi itu banyak dilihat sebagai peluang oleh para pemodal bisnis seks dengan mendekatkan diri ke desa-desa melalui bentuk kafe. Tentu saja, jumlah itu belum seluruhnya. Masih banyak wilayah di pelosok Bali yang belum mampu dijangkau YCUI.
Pemberantasan atau penertiban membuat kening pejabat daerah setempat berkerut. “Prostitusi, saya rasa, di manapun ada di dunia ini. Masalahnya kan tempat-tempat begitu tersembunyi dan sulit dipantau. Sekalipun kadang ada yang dianggap lokasi, saat diadakan operasi, juga kadang-kadang nggak ada hasilnya. Mereka kadang-kadang lebih pintar,” aku Bagiada.
Demikian juga di Klungkung. Bupati Wayan Candra mengaku tak cukup mampu memberantas prostitusi di Klungkung. “Memang masih ada. Itu manusiawi. Sejak dulu kan memang sudah ada. Hanya masalahnya menonjol atau tidak,” kilahnya.
Sulitnya memberantas praktik prostitusi, menurut Astawa, tak lepas dari peranan banyak pihak yang membekingi. “Beratnya, banyak pihak di balik mereka. Paling tidak ada 15 pihak membekingi mereka. Mulai dari preman kelas berdasi sampai sandal jepit,” ungkapnya. Menurut Astawa, sudah jadi hal biasa setelah penangkapan, banyak pihak ingin menjamin, juga pejabat.
Sering kali, operasi penertiban bocor di lapangan. “Bisa saja dari anggota yang bocorkan itu. Saya tak menutup mata,” cerita Astawa blak-blakan. Namun ia mengancam memecatan bila ada anggotanya terlibat. “Sulit memberantas ini. Karena ini masalah klasik,” jelas Astawa yang punya 161 personil aktif. Dengan jumlah personil terbatas, sementara ada 1001 masalah di Denpasar, Astawa mengaku kesulitan memberantas praktik prostitusi. Apalagi Tramtib tak hanya bertugas mengamankan Perda Pemberantasan Pelacuran.
Masih ada 47 perda lainnya harus diamankannya. “Mulai dari PSK, izin usaha, sampai tunggakan pajak. Semua diserahkan ke kita,” keluhnya. Lebih dari itu, Astawa mengakui bahwa sebagai daerah pariwisata, Bali tak bisa dilepaskan dari 3S, yaitu sea, sun, dan sex. Tak bisa dipungkiri, keuntungannya lumayan. “Jadi, ini sudah jadi bisnis,” tambahnya.
Sekretaris Kota Denpasar, Made Westra, berdalih penertiban-penertiban saja tidak cukup. “Kita harapkan masyarakat mendukung,” harap Westra. Tentu saja, tak mudah mengharap dukungan penuh masyarakat. Apalagi, masih ada banyak Wayan lain yang tersebar di Bali. [Komang Erviani / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Komitmen Jangan Terbentur Kemunafikan
“Memangnya ada lokalisasi di Bali?” tanya salah seorang anggota DPRD Bali bernada hipokrit saat dengar pendapat fraksi soal Rancangan Perda Penanggulangan HIV/AIDS, akhir Januari lalu. Kalimat itu memang bukan pertama kita dengar. Di banyak pembicaraan soal praktik prostitusi, kata lokalisasi selalu mengundang pro kontra. Ada yang sepakat bahwa lokalisasi memanga ada di Bali, namun lebih banyak yang tak mengakui keberadaan lokalisasi itu. Maka banyak orang kemudian mengganti istilah itu dengan lokasi. Maklum, penggunaan kata lokalisasi mengesankan adanya pelegalan terhadap aktivitas jual beli seks itu.
Tapi, apa bedanya? Keduanya memiliki fungsi sama, tempat aktivitas seksual. Diakui atau tidak, kegiatan prostitusi ada di mana-mana, tak terkecuali di Bali. “Itu sudah lazim. Sulit kita berantas,” kata Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Menyadari sulitnya memberantas kegiatan prostitusi, Bagiada bahkan mengaku terkadang membuka layanan kesehatan di tempat-tempat itu. “Bagi mereka yang melakukan kegiatan seperti itu, kita layani kesehatannya. Jadi walaupun sudah ditangkap, tetap kita cover dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Karena itu sulit diberantas,” akunya.
Kegiatan prostitusi sangat rentan mengakibatkan penyebaran infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Diperkirakan sekitar 100 ribu pelanggan seks di Bali telah terinfeksi HIV/AIDS. Jika dibiarkan, mereka sangat berisiko menularkan kepada istri dan bayinya, atau pun perempuan lain pasangan seksnya.
Kegiatan penjangkauan bagi pekerja dan pelanggan seks, juga telah rutin dilakukan dua yayasan, Yayasan Kerti Praja (YKP) dan Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI), sejak puluhan tahun lalu.
Selama tahun 2005 YCUI lebih cenderung mengembangkan penjangkauannya ke pedesaan. “Sekarang kami juga jangkau perempuan sebagai secondary outreach. Kami yakin peran lingkungan akan sangat membantu,” ujar Direktur YCUI, Efo Suarmiartha.
Penjangkauan dilakukan dengan kampanye safe sex untuk peningkatan kesadaran para pelanggan. Dengan begitu, mereka diharapkan memahami bahwa perilaku berisiko yang mereka lakukan sangat berbahaya. “Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan kondom,” tambah Efo.
Hasil penjangkauannya tak sia-sia. Setidaknya, kini banyak germo telah membuka outlet kondom yang didistribusikan YCUI. Dari 82 outlet kondom YCUI, 55 diantaranya digawangi oleh para germo. Hasilnya lumayan. Selama 2005, total kondom yang terdistribusi sebanyak 39.484 buah. Sebanyak 15.462 kondom berhasil dijual, sementara 24.022 kondom dibagikan gratis.
YCUI juga membangun jaringan rujukan IMS untuk melayani para pelanggan seks itu. Sejak dibangun pada tahun 2000, jaringan rujukan IMS YCUI telah mencapai 62 unit, tersebar di Buleleng, Jembrana, Karangasem, Badung, dan Tabanan. Jaringan rujukan IMS itu terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dokter praktik swasta, bidan, dan mantri. Selama Januari – Desember 2005, jaringan rujukan itu telah dimanfaatkan oleh sedikitnya 723 orang pelanggan. Sebanyak 655 orang diantaranya datang sendiri, sementara 68 orang diajak oleh petugas lapangan YCUI.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar juga melakukan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan IMS. Salah satunya dengan menyasar sejumlah panti pijat. Setiap tahun, Dinkes Denpasar melakukan pelatihan pada para karyawan panti pijat, termasuk melakukan tes kesehatan. Tujuannya, tentu saja untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit dalam kegiatan prostitusi yang bertameng panti pijat itu.
Meski dilarang, sejumlah langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS telah membuktikan adanya kegiatan prostitusi di Bali. Tanpa lokasi khusus pun, prostitusi tetap bisa dilakukan. Selama ada permintaan, akan selalu ada penawaran. Hukum ekonomi itu tampaknya juga berlaku dalam bisnis seks.
Kita boleh saja menutup mata atas keberadaan bisnis ilegal itu. Nyatanya, saat ini diperkirakan ada 3000 orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Bali. Dari jumlah itu, 1900 orang diantaranya terinfeksi akibat hubungan seks tak aman. Sementara 1100 orang telah terinfeksi akibat kebiasaan berbagi jarum suntik di kalangan pengguna narkoba suntik (injecting drug user/IDU).
Pembuatan ranperda tentang penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Provinsi, merupakan salah satu upaya mencegah makin meluasnya penyebaran HIV/AIDS. “Karena HIV/AIDS termasuk sindrom penurunan kekebalan tubuh yang perjalanannya amat panjang, yaitu sekitar 5-15 tahun selama hidupnya. Bila tidak diambil langkah-langkah cepat dan tepat, maka 3000 penduduk yang saat ini telah tertular HIV bisa menularkan virusnya kepada puluhan atau bahkan ratusan ribu penduduk lainnya,” ungkap Wirawan yang juga Ketua Pokja Perencanaan Program dan Monitoring Evaluasi, Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) Bali.
Salah satu poin dalam ranperda yang kini tengah digodok DPRD Bali itu, yakni mewajibkan penggunaan kondom dalam setiap aktivitas seksual berisiko. Pasalnya, HIV sebenarnya tak mudah menular bila masyarakat tak melakukan kegiatan berisiko seperti aktivitas seksual dengan banyak pasangan, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Ada juga poin yang mengatur upaya pencegahan, serta pengobatan, perawatan dan dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS (Odha). “Ranperda HIV/AIDS ini amat mendesak dibuat,” sambut Nengah Sudirta, salah seorang anggota Fraksi Kertha Mandala DPRD Bali mewakili fraksinya.
Fraksi Golkar menegaskan hal senada. “Saat ini sekitar tiga ribu penduduk Bali hidup dengan HIV/AIDS. Keadaan ini tak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik bagi daerah Bali,” tandasnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan (PDI P) melalui juru bicaranya mengatakan Penanggulangan HIV/AIDS di Bali belum perlu digariskan dalam Perda karena kasusnya masih kecil. PDI P menganggap beberapa penyakit menular lainnya seperti flu burung dan TBC juga membutuhkan perhatian. Fraksi dengan anggota terbanyak di DPRD Bali ini menyarankan penanggulangan HIV/AIDS diatur dengan aturan setingkat keputusan atau Instruksi Gubernur.
Namun secara garis besar fraksi PDI P dan Kertha Mandala bimbang dengan program yang terkait dengan prostitusi itu. Takut terkesan melegalkan bisnis seks. Padahal justru makin tumbuh subur ketika perda pemberantasan pelacuran dilaksanakan.
Pun demikian, komitmen datang beberapa kepala daerah. “Klungkung siap mengimplementasikan,” tegas Bupati Klungkung, Wayan Candra jika Perda itu berhasil lolos. Namun Candra menambahkan, Perda HIV/AIDS hanya akan menjadi alat. “Yang terpenting di hatinya,” tandas Candra. “Sesuai aturan, kami sangat dukung upaya perda,” tambah Sekkot Denpasar. Made Westra. Semikian pula Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Apapun bentuk payung hukumnya, semoga komitmen tak hanya di atas kertas. [Komang Erviani / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Tapi, apa bedanya? Keduanya memiliki fungsi sama, tempat aktivitas seksual. Diakui atau tidak, kegiatan prostitusi ada di mana-mana, tak terkecuali di Bali. “Itu sudah lazim. Sulit kita berantas,” kata Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Menyadari sulitnya memberantas kegiatan prostitusi, Bagiada bahkan mengaku terkadang membuka layanan kesehatan di tempat-tempat itu. “Bagi mereka yang melakukan kegiatan seperti itu, kita layani kesehatannya. Jadi walaupun sudah ditangkap, tetap kita cover dengan upaya penanggulangan HIV/AIDS. Karena itu sulit diberantas,” akunya.
Kegiatan prostitusi sangat rentan mengakibatkan penyebaran infeksi menular seksual dan HIV/AIDS. Diperkirakan sekitar 100 ribu pelanggan seks di Bali telah terinfeksi HIV/AIDS. Jika dibiarkan, mereka sangat berisiko menularkan kepada istri dan bayinya, atau pun perempuan lain pasangan seksnya.
Kegiatan penjangkauan bagi pekerja dan pelanggan seks, juga telah rutin dilakukan dua yayasan, Yayasan Kerti Praja (YKP) dan Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI), sejak puluhan tahun lalu.
Selama tahun 2005 YCUI lebih cenderung mengembangkan penjangkauannya ke pedesaan. “Sekarang kami juga jangkau perempuan sebagai secondary outreach. Kami yakin peran lingkungan akan sangat membantu,” ujar Direktur YCUI, Efo Suarmiartha.
Penjangkauan dilakukan dengan kampanye safe sex untuk peningkatan kesadaran para pelanggan. Dengan begitu, mereka diharapkan memahami bahwa perilaku berisiko yang mereka lakukan sangat berbahaya. “Salah satunya dengan meningkatkan penggunaan kondom,” tambah Efo.
Hasil penjangkauannya tak sia-sia. Setidaknya, kini banyak germo telah membuka outlet kondom yang didistribusikan YCUI. Dari 82 outlet kondom YCUI, 55 diantaranya digawangi oleh para germo. Hasilnya lumayan. Selama 2005, total kondom yang terdistribusi sebanyak 39.484 buah. Sebanyak 15.462 kondom berhasil dijual, sementara 24.022 kondom dibagikan gratis.
YCUI juga membangun jaringan rujukan IMS untuk melayani para pelanggan seks itu. Sejak dibangun pada tahun 2000, jaringan rujukan IMS YCUI telah mencapai 62 unit, tersebar di Buleleng, Jembrana, Karangasem, Badung, dan Tabanan. Jaringan rujukan IMS itu terdiri dari puskesmas, rumah sakit, dokter praktik swasta, bidan, dan mantri. Selama Januari – Desember 2005, jaringan rujukan itu telah dimanfaatkan oleh sedikitnya 723 orang pelanggan. Sebanyak 655 orang diantaranya datang sendiri, sementara 68 orang diajak oleh petugas lapangan YCUI.
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Denpasar juga melakukan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS dan IMS. Salah satunya dengan menyasar sejumlah panti pijat. Setiap tahun, Dinkes Denpasar melakukan pelatihan pada para karyawan panti pijat, termasuk melakukan tes kesehatan. Tujuannya, tentu saja untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit dalam kegiatan prostitusi yang bertameng panti pijat itu.
Meski dilarang, sejumlah langkah pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS telah membuktikan adanya kegiatan prostitusi di Bali. Tanpa lokasi khusus pun, prostitusi tetap bisa dilakukan. Selama ada permintaan, akan selalu ada penawaran. Hukum ekonomi itu tampaknya juga berlaku dalam bisnis seks.
Kita boleh saja menutup mata atas keberadaan bisnis ilegal itu. Nyatanya, saat ini diperkirakan ada 3000 orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Bali. Dari jumlah itu, 1900 orang diantaranya terinfeksi akibat hubungan seks tak aman. Sementara 1100 orang telah terinfeksi akibat kebiasaan berbagi jarum suntik di kalangan pengguna narkoba suntik (injecting drug user/IDU).
Pembuatan ranperda tentang penanggulangan HIV/AIDS oleh Pemerintah Provinsi, merupakan salah satu upaya mencegah makin meluasnya penyebaran HIV/AIDS. “Karena HIV/AIDS termasuk sindrom penurunan kekebalan tubuh yang perjalanannya amat panjang, yaitu sekitar 5-15 tahun selama hidupnya. Bila tidak diambil langkah-langkah cepat dan tepat, maka 3000 penduduk yang saat ini telah tertular HIV bisa menularkan virusnya kepada puluhan atau bahkan ratusan ribu penduduk lainnya,” ungkap Wirawan yang juga Ketua Pokja Perencanaan Program dan Monitoring Evaluasi, Komisi Penanggulangan AIDS (KPAD) Bali.
Salah satu poin dalam ranperda yang kini tengah digodok DPRD Bali itu, yakni mewajibkan penggunaan kondom dalam setiap aktivitas seksual berisiko. Pasalnya, HIV sebenarnya tak mudah menular bila masyarakat tak melakukan kegiatan berisiko seperti aktivitas seksual dengan banyak pasangan, atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Ada juga poin yang mengatur upaya pencegahan, serta pengobatan, perawatan dan dukungan bagi orang dengan HIV/AIDS (Odha). “Ranperda HIV/AIDS ini amat mendesak dibuat,” sambut Nengah Sudirta, salah seorang anggota Fraksi Kertha Mandala DPRD Bali mewakili fraksinya.
Fraksi Golkar menegaskan hal senada. “Saat ini sekitar tiga ribu penduduk Bali hidup dengan HIV/AIDS. Keadaan ini tak hanya menimbulkan masalah kesehatan, tetapi juga menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik bagi daerah Bali,” tandasnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan (PDI P) melalui juru bicaranya mengatakan Penanggulangan HIV/AIDS di Bali belum perlu digariskan dalam Perda karena kasusnya masih kecil. PDI P menganggap beberapa penyakit menular lainnya seperti flu burung dan TBC juga membutuhkan perhatian. Fraksi dengan anggota terbanyak di DPRD Bali ini menyarankan penanggulangan HIV/AIDS diatur dengan aturan setingkat keputusan atau Instruksi Gubernur.
Namun secara garis besar fraksi PDI P dan Kertha Mandala bimbang dengan program yang terkait dengan prostitusi itu. Takut terkesan melegalkan bisnis seks. Padahal justru makin tumbuh subur ketika perda pemberantasan pelacuran dilaksanakan.
Pun demikian, komitmen datang beberapa kepala daerah. “Klungkung siap mengimplementasikan,” tegas Bupati Klungkung, Wayan Candra jika Perda itu berhasil lolos. Namun Candra menambahkan, Perda HIV/AIDS hanya akan menjadi alat. “Yang terpenting di hatinya,” tandas Candra. “Sesuai aturan, kami sangat dukung upaya perda,” tambah Sekkot Denpasar. Made Westra. Semikian pula Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Apapun bentuk payung hukumnya, semoga komitmen tak hanya di atas kertas. [Komang Erviani / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 13, Februari 2006]
Langganan:
Postingan (Atom)
