Bermodal Rompi dan Lencana

Dua kali bom yang meledak di Bali, memberi pelajaran berharga buat Polda Bali. Kunci pengamanan ternyata ada di masyarakat sendiri. Pertama di Indonesia, Polda Bali membentuk Polisi Kehormatan. Modalnya cuma rompi dan lencana.

Marto Kilov tersenyum sumringah. Kerut di wajah kakek tujuh cucu itu, tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya. Sebuah rompi kecoklatan dan lencana keemasan bertuliskan “Polisi Kehormatan”, membuatnya terlihat masih cukup gagah. Setelah bertahun-tahun nganggur dari kegiatan kemiliteran, pensiunan ABRI asal Poso itu kini kembali menggeluti bidang yang nyaris sama. Bekerja layaknya intel, tapi tanpa embel-embel plat merah.

Bersama 78 orang lainnya, kakek 67 tahun yang sudah sekitar 20 tahun menetap di Bali itu kini menjadi anggota keluarga baru di Polda Bali. Ia diberi mandat menjadi Polisi Kehormatan, polisi swasta bentukan Polda Bali. Sebanyak 40 kepala keluarga yang tergabung dalam Paguyuban Poso Morowali Sulawesi Tengah di Bali, mempercayai Marto untuk jadi “polisi” di lingkungan mereka. “Sekarang saya punya kesibukan baru lagi. Walaupun sudah tua, tenaga masih kuat,”seru Marto, tak mau kalah dengan beberapa rekannya. Apalagi ia mengaku sudah punya pengetahuan bidang intelejen yang didapatnya dari almamaternya, ABRI. “Dari ABRI sudah diajarkan, tinggal kita terapkan lagi,”tandasnya, sesaat usai hadir dalam serah terima pataka Polda Bali terkait pergantian Kapolda Bali, Kamis. Tapi Marto sadar betul, kewenangannya kali ini tak lagi sebesar dulu. “Kewenangan kita di sini memang terbatas, khusus untuk membantu kepolisian setempat. Terutama untuk menangkal terorisme,”jelasnya.

Polisi Kehormatan bisa dibilang jadi warisan terakhir mantan Kapolda Bali Irjen Pol. Made Mangku Pastika yang cukup menoreh sejarah. Bagaimana tidak, konsep Polisi Kehormatan baru pertama kali diterapkan di Bali, bahkan di Indonesia. Sebelum dilantik menjadi Ketua Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional, 19 Desember 2005, Pastika menyempatkan diri melantik 79 orang Polisi Kehormatan, dari 200 yang direncanakan, pada 16 Desember 2005 malam. Ini jadi salah satu reaksi atas terjadinya kembali peledakan bom di Bali, 1 Oktober lalu. Buah dari “kecolongan” yang dialami kepolisian, Pastika menggagas Polisi Kehormatan yang juga menjadi salah satu bagian dari Bali Security Council (Badan Koordinasi Keamanan Bali). Bali Security Council, sebuah sistem koordinasi antar seluruh unsur pengamanan di Bali, sukses terbentuk beberapa minggu paska bom.

Berbeda dengan polisi yang sebenarnya, Polisi Kehormatan tak perlu pendidikan khusus di akademi kepolisian. Bahkan tak perlu fisik kuat, mental teruji, apalagi bisa mengoperasikan senjata. Mereka hanya perlu punya kharisma dan wibawa di lingkungan masyarakatnya. Mereka juga tidak akan dibekali senjata, juga tak ada kewenangan untuk menangkap. Anggota Polisi Kehormatan memang dicomot dari berbagai kelompok masyarakat di luar kepolisian. Ada dari Forum Komunikasi Paguyuban Etnis Nusantara (KPEN) yang membawahi 27 paguyuban etnis di Bali, Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), dan perwakilan dari konsulat asing di Bali.

Ketua I KPEN, Budi Argawa, bercerita kesempatan jadi polisi kehormatan awalnya disampaikan pihak Polda Bali saat diundang akhir Oktober lalu. Dari sana disepakati, anggota Polsi Kehormatan akan diambil dari masing-masing paguyuban yang ada. “Kalau ketua paguyuban berhalangan, diwakilkan kepada anggota yang dianggap mampu, punya kharisma dan wibawa di masyarakat,”jelas Argawa yang mendapat nomor induk anggota 001 di Polisi Kehormatan. Jadilah, Polisi Kehormatan terdiri atas berbagai etnis. Mulai dari Tionghoa, Minang Saiyo, Banyumas, Madura, Sulawesi Selatan, Minahasa, Sumatera Utara, Aceh, Papua, dan lainnya. Pelibatan KPEN, menjadi upaya polisi agar tokoh-tokoh di masyarakat membantu tugas polisi dalam mengamankan Bali.

Warga asing juga jadi target Polda dalam membangun community policing. Karenanya, ada dua nama warga Jepang yang sudah resmi jadi Polisi Kehormatan, yakni Nagaya Mitsuo dan Osamu. “Polisi Kehormatan kita harapkan bisa membantu polisi dalam menjalankan tugas tugasnya,”tegas Pastika. Pastika menilai warga asing juga perlu mendapat perhatian, mengingat sebanyak ekspatriat yang tinggal di Bali. Dengan mengangkat Polisi Kehormatan dari warga asing, setidaknya aparat kepolisian dapat dengan mudah mengawasi gerak-gerik di kalangan mereka.

Pengamanan perayaan Natal, menjadi tugas pertama buat Polisi Kehormatan. Tapi sayang, bekal yang diberikan Polda ternyata baru sebatas rompi dan lencana. Belum ada pelatihan formal yang memperjelas hubungan tata cara kerja mereka dengan Polda Bali. “Kita sudah diminta Bantu Poltabes Denpasar untuk pengamanan Natal,”jelas Budi Argawa. Menurutnya, Polda sudah berencana menggelar pelatihan khusus untuk memperjelas hak dan kewajiban Polisi Kehormatan. “Misalnya tentang pengamanan di TKP bila terjadi satu perkara. Apa yang akan kita lakukan. Apa yang akan kita amankan sebelum petugas datang. Dan apa-apa yang penting untuk kita sampaikan kepada polisi,”tambah Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Pengurus Daerah Bali itu. Baik Budi maupun rekannya sesama Polisi Kehormatan menyadari, yang terpenting dilakukan adalah menjaga hubungan di antara etnis yang ada, membantu pengamanan, serta memberi informasi yang dibutuhkan kepolisian.


Bachtiar Idrus, Ketua Lembaga Adat dan Kebudayaaan Aceh Propinsi Bali, juga mengaku belum tahu persis tugas-tugasnya. Yang jelas, Polisi Kehormatan lebih berperan kepada perpanjangan tangan kepolisian dalam pembinaan anggota dan keluarga. “Yang penting, bagaimana kita membina keluarga agar mereka tahu apa sih keamanan, di mana sih mereka bisa ikut berperan sehingga mereka juga tidak terabaikan dengan situasi sekitarnya. Ini kan perlu. Umpama ada orang baru yang tidak dikenal, mereka kita harap berperan,”tegas wartawan yang sudah bertugas di Bali sejak tahun 1979 itu.

“Kalau ada hal-hal baru, hal mencurigakan, atau informasi tertentu, kita akan informasikan ke Polda,”begitu Mateus Maia, dari paguyuban warga eks Timor Timur, Uni Timor Asuing (Unitas), mencoba menjelaskan tugas yang sudah dinantinya. Mantan Walikota Dili periode 1996-1999 yang memutuskan bergabung dengan Indonesia paska Referendum itu, mengaku senang bisa menjadi bagian dari Polisi Kehormatan. Apalagi jumlah warga eks Timtim yang kini tinggal di Bali tidak sedikit, mencapai 27.000 orang. “Kita akan lebih mengupayakan pembinaan intern,” janji pria yang kini jadi staf ahli Walikota Denpasar itu.

Meski konsepnya sederhana, ada tanggung jawab berat yang menanti Polisi Kehormatan. Masyarakat berharap banyak dari Polisi Kehormatan, terutama untuk menangkal aksi terorisme yang berdasarkan pengalaman, banyak dilakukan orang yang hanya “mampir” untuk mati di Bali. Polisi Kehormatan diharapkan bisa “mencium” gerak-gerik ke arah itu. “Ini ide bagus.Tapi tergantung bagaimana mekanismenya nanti. Ini penting untuk menangka terorisme. Saya optimis ini akan berhasil,”tegas Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah Bali, I Gde Wiratha, yangsalah satu usahanya, Paddys Pub, sempat jadi sasaran aksi teroris 2002 lalu.

Tugas berat, tapi namanya juga kehormatan, Polda tak menyediakan gaji buat mereka. Hanya ada bekal Surat Keputusan dari Kapolda Bali Made Mangku Pastika yang kini sudah diganti Brigjen Pol Sunarko Danu Ardanto. Dalam SK, mereka dinyatakan akan bertugas setahun, sampai 16 Desember 2006 mendatang.Bachtiar secara tegas menyatakan tak perlu gaji untuk kerjanya. “Kita ini masyarakat Bali, penduduk Bali, kita hidup di sini, makan di sini. KTP kita Bali. Kita jadi masyarakat Bali etnis Aceh. Inilah kenapa kita. Mau tidak mau, secara moral kita pun bertanggungjawab terhadap situasi ataupun keamanan di Bali. Bagaimanapun kalau Bali terganggu, kita pun yang tinggal di Bali akan terganggu. Apalagi kami yang dari Aceh ini sebagian besar bergerak di swasta, jadi pedagang atau yang lainnya,”jelas bapak 2 anak itu. Di Bali, saat ini tercatat ada sedikitnya 60 kepala keluarga asal Aceh.

Marto setali tiga uang. Menjadi Polisi Kehormatan menurutnya merupakan wujud sama rasa sebagai warga negara. “Bila kira-kira nanti berhasil di Bali, kita harapkan di daerah sendiri (Poso) juga diterapkan karena di sana masih kacau. Masih banyak penembakan-penembakan gelap lagi.,”tambahnya. “Kalau dibilang tugas berat, sebenarnya nggak juga. Kami adalah tokoh-tokoh masyaraakat yang biasa bhakti social. Memang tugas kami ngemong masyarakat. Ini bukan hal baru yang harus kita jalani. Hanya saja, kita sekarang lebih lengkap dan lebih formal,” tegas
Budi Argawa. [Komang Erviani / pernah dimuat di Majalah GATRA,Desember 2005]