Rabu, 26 Maret 2008
Selasa, 18 Maret 2008
PAP Ngurah Rai Minta Maaf atas Insiden Penangkapan Fotografer
BADUNG – PT. Persero Angkasa Pura (PAP) I Ngurah Rai, Denpasar, Bali, secara resmi meminta maaf atas terjadinya insiden ‘penangkapan’ seorang jurnalis foto (fotografer) oleh security bandara saat mengambil foto maskapai AdamAir.
Permintaan maaf itu disampaikan General Manager PAP I Ngurah Rai I Nyoman Suwetja Putra saat bertemu dengan organisasi profesi jurnalistik di Kantor PAP I Ngurah Rai, di lingkungan Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Selasa (18/3/2007).
Dari kalangan pers diwakili Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Denpasar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali-Nusa Tenggara dan sejumlah jurnalis yang bersimpati atas insiden tersebut. “Kami secara resmi minta maaf jika anak buah kami telah bertindak dan berbicara kasar,” kata Suwetja.
Menurut Suwetja, tiga orang security yang saat itu bertugas sudah memenuhi prosedur terutama untuk mengatisipasi munculnya gangguan terkait keamanan dan keselamatan di kawasan bandara. Namun, ia tidak memungkiri jika dalam praktiknya ada anggotanya yang bertindak berlebihan. “Maklum, banyak anggota kami yang hanya lulusan SMP, sehingga otaknya kurang cerdas,” ungkapnya.
Namun demikian, Suwetja meminta agar setiap wartawan mematuhi dan ikut menjaga kemananan di lingkungan bandara. Apalagi beberapa hari sebelumnya pihak security bandara sempat memergoki tiga orang mencurigakan mengendap-endap di sekitar kawasan bandara. Namun setelah diperiksa, mereka ternyata nelayan.
Atas insiden tersebut, Suwetja berjanji akan melakukan pembinaan kepada para staf, terutama security, agar lebuh bisa memberikan pelayanan yang ramah kepada siapapun, termasuk pers. Pihaknya juga akan melakukan pembenahan yang lebih konkret terkait prosedur bagi wartawan yang ingin melaksanakan peliputan di lingkungan Bandara Ngurah Rai. Pihaknya bahkan menawarkan adanya semacam nota kesepakatan (MoU) antara PAP-jurnalis untuk memudahkan setiap wartawan yang ingin meliput di areal bandara. “Kalau bisa sebelum April sudah direalisasikan,” katanya.
Yang mengejutkan, Suwetja juga berencana segera memutasi Kepala Humas PAP I Ngurah Rai Akhmad Munir. Menurut dia, insiden ‘penangkapan’ fotografer itu juga menunjukkan tidak berfungsinya divisi humas. “Saya sudah mendengar lama kalau dia (Munir, red) perilakunya tidak mencerminkan seorang humas. Dengan kejadian ini, semakin kuat alasan kami untuk memindahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua AJI Denpasar Bambang Wiyono yang ikut hadir dalam pertemuan itu menilai pihak PAP I Ngurah Rai seperti memiliki ketakutan yang berlebihan ketika berhadapan dengan media. “Saya melihat seperti ada sebuah ketakutan ketika jurnalis mencoba untuk mengambil gambar dari sini. Sehingga perlakuannya menjadi berlebihan. Misalkan kalau ini bukan terjadi pada fotografer, apakah akan diperlakukan seperti itu? Kalau sebuah institusi merasa tidak memiliki salah satu aib, kenapa mesti takut, apalagi sampai menghalangi seorang wartawan saat hendak meliput,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua IJTI Bali-Nusa Tenggara Syafrudin Siregar. Dia mengatakan ikut mendukung langkah yang akan diambil PAP I Ngurah Rai dalam merumuskan aturan yang jelas terkait tugas jurnalis yang ingin meliput di kawasan bandara. Menurut dia, insiden serupa selama ini sering menimpa wartawan yang hendak meliput di kawasan Bandara Ngurah Rai.
Seperti diberitakan sebelumnya, fotografer harian Seputar Indonesia Zul T Edoardo ditangkap petugas security PAP I Ngurah Rai saat hendak mengambil gambar pesawat AdamAir dari luar pagar pembatas bandara, Senin (19/3/2008). Meski sudah menunjukkan Press Card dan hanya mengambil gambar dari luar pagar pembatas bandara, Zul tetap ditangkap dan sempat ditahan selama hampir empat jam di salah satu ruangan.
Permintaan maaf itu disampaikan General Manager PAP I Ngurah Rai I Nyoman Suwetja Putra saat bertemu dengan organisasi profesi jurnalistik di Kantor PAP I Ngurah Rai, di lingkungan Bandara Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Selasa (18/3/2007).
Dari kalangan pers diwakili Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Denpasar, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali-Nusa Tenggara dan sejumlah jurnalis yang bersimpati atas insiden tersebut. “Kami secara resmi minta maaf jika anak buah kami telah bertindak dan berbicara kasar,” kata Suwetja.
Menurut Suwetja, tiga orang security yang saat itu bertugas sudah memenuhi prosedur terutama untuk mengatisipasi munculnya gangguan terkait keamanan dan keselamatan di kawasan bandara. Namun, ia tidak memungkiri jika dalam praktiknya ada anggotanya yang bertindak berlebihan. “Maklum, banyak anggota kami yang hanya lulusan SMP, sehingga otaknya kurang cerdas,” ungkapnya.
Namun demikian, Suwetja meminta agar setiap wartawan mematuhi dan ikut menjaga kemananan di lingkungan bandara. Apalagi beberapa hari sebelumnya pihak security bandara sempat memergoki tiga orang mencurigakan mengendap-endap di sekitar kawasan bandara. Namun setelah diperiksa, mereka ternyata nelayan.
Atas insiden tersebut, Suwetja berjanji akan melakukan pembinaan kepada para staf, terutama security, agar lebuh bisa memberikan pelayanan yang ramah kepada siapapun, termasuk pers. Pihaknya juga akan melakukan pembenahan yang lebih konkret terkait prosedur bagi wartawan yang ingin melaksanakan peliputan di lingkungan Bandara Ngurah Rai. Pihaknya bahkan menawarkan adanya semacam nota kesepakatan (MoU) antara PAP-jurnalis untuk memudahkan setiap wartawan yang ingin meliput di areal bandara. “Kalau bisa sebelum April sudah direalisasikan,” katanya.
Yang mengejutkan, Suwetja juga berencana segera memutasi Kepala Humas PAP I Ngurah Rai Akhmad Munir. Menurut dia, insiden ‘penangkapan’ fotografer itu juga menunjukkan tidak berfungsinya divisi humas. “Saya sudah mendengar lama kalau dia (Munir, red) perilakunya tidak mencerminkan seorang humas. Dengan kejadian ini, semakin kuat alasan kami untuk memindahnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua AJI Denpasar Bambang Wiyono yang ikut hadir dalam pertemuan itu menilai pihak PAP I Ngurah Rai seperti memiliki ketakutan yang berlebihan ketika berhadapan dengan media. “Saya melihat seperti ada sebuah ketakutan ketika jurnalis mencoba untuk mengambil gambar dari sini. Sehingga perlakuannya menjadi berlebihan. Misalkan kalau ini bukan terjadi pada fotografer, apakah akan diperlakukan seperti itu? Kalau sebuah institusi merasa tidak memiliki salah satu aib, kenapa mesti takut, apalagi sampai menghalangi seorang wartawan saat hendak meliput,” katanya.
Hal senada dikatakan Ketua IJTI Bali-Nusa Tenggara Syafrudin Siregar. Dia mengatakan ikut mendukung langkah yang akan diambil PAP I Ngurah Rai dalam merumuskan aturan yang jelas terkait tugas jurnalis yang ingin meliput di kawasan bandara. Menurut dia, insiden serupa selama ini sering menimpa wartawan yang hendak meliput di kawasan Bandara Ngurah Rai.
Seperti diberitakan sebelumnya, fotografer harian Seputar Indonesia Zul T Edoardo ditangkap petugas security PAP I Ngurah Rai saat hendak mengambil gambar pesawat AdamAir dari luar pagar pembatas bandara, Senin (19/3/2008). Meski sudah menunjukkan Press Card dan hanya mengambil gambar dari luar pagar pembatas bandara, Zul tetap ditangkap dan sempat ditahan selama hampir empat jam di salah satu ruangan.
Senin, 17 Maret 2008
Meliput Adam Air, Fotografer Ditangkap
DENPASAR – Pemberitaan tentang gonjang-ganjingnya maskapai Adam Air menorehkan getah pahit bagi jurnalis di Bali. Ini setelah seorang fotografer ditangkap saat melaksanakan tugas jurnalistik di Bandara Ngurah Rai, Badung, kemarin.
Peristiwa yang menimpa fotografer Koran Seputar Indonesia Zul T Edoardo ini berawal saat dia berusaha mengambil foto pesawat Adam Air dari luar pagar pembatas bandara, sekitar pukul 17.00 wita kemarin. Setelah sekitar setengah jam, Zul akhirnya berhasil mengambil gambar pesawat Adam Air, meskipun dalam jarak yang cukup jauh karena peswat masih terparkir di landasan.
Namun karena naluri jurnalistiknya merasa merasa belum mememperoleh gambar yang maksimal, fotografer berkacamata ini bersikukuh menunggu pesawat Adam Air take off.
Namun belum sempat niat itu kesampaian, tiga orang security PT Angkasa Pura tiba-tiba mendekat. Meski awalnya sempat merahasiakan identitasnya, Zul lalu mengatakan dirinya jurnalis. Dua petugas secutity bernama I Wayan Guntur dan I Made Sukerdana lantas meminta ID. “Saya kemudian memberikan ID Press,” ujar Zul.
Namun petugas tetap tidak percaya dan malah menanyakan identitas lainnya. Zul lantas memberikan SIM A dari dalam dompetnya. Peristiwa tidak berhenti di situ. Tiga petugas lantas membawa Zul ke pos security. Di tempat ini, tas yang berisi perlengkapan kamera milik zul hendak diperiksa. Namun Zul menolaknya karena khawatir kameranya disita ataupun terjadi kerusakan. “Kamu tidak boleh mengambil gambar di sini,” bentak Guntur dengan nada keras.
Merasa tidak melakukan kesalahan, Zul kemudian mengatakan dia mengambil foto dari pagar pembatas. Tak terima dengan jawaban itu, petugas lalu memasukkan Zul ke dalam mobil dan dibawa menuju kantor ADM (airport duty manager).
Oleh petugas ADM bernama Mandia, Zul lantas diinterogasi dengan nada keras. Bukan cuma itu, tas berisi kamera akhirnya digeledah dan dikelurakan. Bahkan, setelah itu petugas juga memeriksa seluruh badan fotografer ini. Setelah dipastikan aman, dengan enteng petugas ADM mengatakan kejadian ini hanya salah paham. “Namun Anda tetap bersalah karena telah memasuki rumah kami tanpa ijin,” kata Mandia.
Peristiwa itu pun membuat kalangan jurnalis dan Aliansi Jurnalistik Indonesia (AJI) malam itu juga mendatangi Bandara Ngura Rai. Petugas akhirnya melepas Zul sekitar pukul 20.00 wita. “Penyelesaiannya tidak sekadar melepas yang bersangkutan, karena ini telah melecehkan profesi jurnalistik. Apalagi fotografer yang bersangkutan mengambil gambar dari luar pagar pembatas bandara,” kata Syafrudin Siregar, pengurus AJI Denpasar.
Hal senada disampaikan Ketua AJI Denpasar Bambang Wiyono. Menurut dia, tidak selayaknya pihak PT Persero Angkasa Pura I Ngurah Rai sampai melakukan penahanan terhadap seorang wartawan. “Itu perlakuan yang berlebihan dan tidak bisa dibenarkan oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Bambang.
Sementara itu, Kepala PAP I Nyoman Suwetja Putra saat dikonfirmasi mengakui sudah mendengar peristiwa tersebut. Menurutnya, kejadian itu hanya berawal dari salah paham. Seharusnya, kata Suwetja, seorang jurnalis harus minta ijin saat hendak meliput di lingkungan bandara. Namun, dia juga mengakui tentang tindakan anak buahnya yang berlebihan. “Karena itu saya juga minta maaf,” ujarnya. (miftachul chusna/ ni komang erviani)
Minggu, 16 Maret 2008
Oase di Gurun Gersang
Koran Seputar Indonesia - Minggu, 16/03/2008
Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia sepakat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sebab, selama ini mereka tertinggal dibandingkan bangsa lain.
Tiga unit mobil pintar (smart car) terparkirrapididepanlobi Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, saat digelar pertemuan ketujuh para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar (E-9), 10–12 Maret lalu. Melengkapi itu, sejumlah anak sekolah taman kanakkanak sengaja didatangkan untuk menyapa para delegasi.
Hari berikutnya, para delegasi juga diajak berkunjung ke SMA Negeri 4 Denpasar. Di sekolah favorit di Denpasar yang berstandar internasional ini, para delegasi dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Brasil, India, China, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan disuguhi berbagai kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Ada juga berbagai peragaan ilmu pengetahuan dan seni budaya dari berbagai bidang ekstrakurikuler yang diterapkan di sana. Dua agenda tambahan dalam pertemuan sembilan negara berpenduduk terbesar dunia itu sukses membuat kagum para delegasi. Sekretaris Menteri Pendidikan Bangladesh M Musharraf Hossain Bhuiyan mengaku terkesan dengan pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar ini.
”Sekolah ini bagus, baik dari segi intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Ini patut ditiru sekolah lain di negara kawasan E-9,”ujarnya. Potret pendidikan sekolah favorit di Pulau Dewata tersebut tentu berbanding terbalik dengan kenyataan wajah pendidikan di negeri ini.
Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah masih menimpa sekitar 50% gedung sekolah di Indonesia,437 unit gedung di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah itu bisa jadi naik seiring dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini. Begitu juga dengan gaji guru yang rata-rata masih di bawah kesejahteraan, terlebih bagi tenaga honorer atau guru bantu. Persoalan yang dihadapi Indonesia ini juga menimpa negara di kawasan E-9.
Secara umum,dunia pendidikan di kawasan E-9 dianggap masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, saat ini negara E-9 masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. Misalnya, nasib sebagian besar pengajar yang masih bekerja dengan pendapatan minim,karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO Arief Rachman. Di Indonesia sendiri, menurut dia, peningkatan kualitas guru masih menjadi masalah utama, disusul buruknya infrastruktur pendidikan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. ”Di Indonesia masih ada 40–65% sekolah berada pada keadaan yang fasilitas gedungnya jelek, gurunya terbatas, bukunya tidak lengkap,” ujar dia.
Komitmen anggota negara-negara yang tergabung dalam E-9 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan ibarat oase di gurun gersang bagi masa depan anakanak bangsa. Deklarasi Bali yang dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, misalnya,memuat butir tentang perlunya mengintensifkan mekanisme kerja sama Selatan- Selatan untuk menambah infrastrukturdanperlengkapan, dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT), serta pembelajaran terbuka (open and distance learning/ODL).
Para menteri dari sembilan negara anggota juga menyepakati perlunya menjamin kecukupan jumlah tenaga pengajar, terutama bagi guru perempuan. UNESCO memperkirakan, hingga 2015 masih diperlukan tambahan 18 juta guru sekolah dasar (SD) di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 40% diperlukan di negaranegara E-9. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo berpendapat, kerja sama negara-negara E-9 memberi manfaat luar biasa pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia mencontohkan kebijakan sertifikasi guru,wajib belajar sembilan tahun hingga pembuatan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu semua merupakan implementasi dari kesepakatankesepakatan kerja sama E-9 sebelumnya. ”Kita belajar banyak dari kawasan E-9,”ujarnya. Namun, dia mengakui masih banyak persoalan yang membelit pendidikan di Indonesia.
Soal pemerataan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan, misalnya,masih perlu dicarikan solusinya. Hal itu diduga terkait dengan masalah kesejahteraan guru di daerah pedesaan yang masih rendah. Indonesia, lanjut dia, juga akan belajar dari China tentang mekanisme pemberian insentif kepada guru agar mau bertugas di pedesaan.Indonesia juga sepakat untuk belajar dari Meksiko dan Brasil tentang bagaimana memberdayakan guru melalui kurikulum.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyebutkan, Deklarasi Bali sebagai kesepakatan paling riil karena berisi program-program aksi yang jelas. (ni komang ervíani/ miftachul chusna/ thomas pulungan)
Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia sepakat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sebab, selama ini mereka tertinggal dibandingkan bangsa lain.
Tiga unit mobil pintar (smart car) terparkirrapididepanlobi Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, saat digelar pertemuan ketujuh para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar (E-9), 10–12 Maret lalu. Melengkapi itu, sejumlah anak sekolah taman kanakkanak sengaja didatangkan untuk menyapa para delegasi.
Hari berikutnya, para delegasi juga diajak berkunjung ke SMA Negeri 4 Denpasar. Di sekolah favorit di Denpasar yang berstandar internasional ini, para delegasi dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Brasil, India, China, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan disuguhi berbagai kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Ada juga berbagai peragaan ilmu pengetahuan dan seni budaya dari berbagai bidang ekstrakurikuler yang diterapkan di sana. Dua agenda tambahan dalam pertemuan sembilan negara berpenduduk terbesar dunia itu sukses membuat kagum para delegasi. Sekretaris Menteri Pendidikan Bangladesh M Musharraf Hossain Bhuiyan mengaku terkesan dengan pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar ini.
”Sekolah ini bagus, baik dari segi intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Ini patut ditiru sekolah lain di negara kawasan E-9,”ujarnya. Potret pendidikan sekolah favorit di Pulau Dewata tersebut tentu berbanding terbalik dengan kenyataan wajah pendidikan di negeri ini.
Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah masih menimpa sekitar 50% gedung sekolah di Indonesia,437 unit gedung di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah itu bisa jadi naik seiring dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini. Begitu juga dengan gaji guru yang rata-rata masih di bawah kesejahteraan, terlebih bagi tenaga honorer atau guru bantu. Persoalan yang dihadapi Indonesia ini juga menimpa negara di kawasan E-9.
Secara umum,dunia pendidikan di kawasan E-9 dianggap masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, saat ini negara E-9 masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. Misalnya, nasib sebagian besar pengajar yang masih bekerja dengan pendapatan minim,karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO Arief Rachman. Di Indonesia sendiri, menurut dia, peningkatan kualitas guru masih menjadi masalah utama, disusul buruknya infrastruktur pendidikan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. ”Di Indonesia masih ada 40–65% sekolah berada pada keadaan yang fasilitas gedungnya jelek, gurunya terbatas, bukunya tidak lengkap,” ujar dia.
Komitmen anggota negara-negara yang tergabung dalam E-9 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan ibarat oase di gurun gersang bagi masa depan anakanak bangsa. Deklarasi Bali yang dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, misalnya,memuat butir tentang perlunya mengintensifkan mekanisme kerja sama Selatan- Selatan untuk menambah infrastrukturdanperlengkapan, dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT), serta pembelajaran terbuka (open and distance learning/ODL).
Para menteri dari sembilan negara anggota juga menyepakati perlunya menjamin kecukupan jumlah tenaga pengajar, terutama bagi guru perempuan. UNESCO memperkirakan, hingga 2015 masih diperlukan tambahan 18 juta guru sekolah dasar (SD) di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 40% diperlukan di negaranegara E-9. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo berpendapat, kerja sama negara-negara E-9 memberi manfaat luar biasa pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia mencontohkan kebijakan sertifikasi guru,wajib belajar sembilan tahun hingga pembuatan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu semua merupakan implementasi dari kesepakatankesepakatan kerja sama E-9 sebelumnya. ”Kita belajar banyak dari kawasan E-9,”ujarnya. Namun, dia mengakui masih banyak persoalan yang membelit pendidikan di Indonesia.
Soal pemerataan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan, misalnya,masih perlu dicarikan solusinya. Hal itu diduga terkait dengan masalah kesejahteraan guru di daerah pedesaan yang masih rendah. Indonesia, lanjut dia, juga akan belajar dari China tentang mekanisme pemberian insentif kepada guru agar mau bertugas di pedesaan.Indonesia juga sepakat untuk belajar dari Meksiko dan Brasil tentang bagaimana memberdayakan guru melalui kurikulum.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyebutkan, Deklarasi Bali sebagai kesepakatan paling riil karena berisi program-program aksi yang jelas. (ni komang ervíani/ miftachul chusna/ thomas pulungan)
Oase di Gurun Gersang
Koran Seputar Indonesia - Minggu, 16/03/2008
Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia sepakat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sebab, selama ini mereka tertinggal dibandingkan bangsa lain.
Tiga unit mobil pintar (smart car) terparkirrapididepanlobi Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, saat digelar pertemuan ketujuh para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar (E-9), 10–12 Maret lalu. Melengkapi itu, sejumlah anak sekolah taman kanakkanak sengaja didatangkan untuk menyapa para delegasi.
Hari berikutnya, para delegasi juga diajak berkunjung ke SMA Negeri 4 Denpasar. Di sekolah favorit di Denpasar yang berstandar internasional ini, para delegasi dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Brasil, India, China, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan disuguhi berbagai kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Ada juga berbagai peragaan ilmu pengetahuan dan seni budaya dari berbagai bidang ekstrakurikuler yang diterapkan di sana. Dua agenda tambahan dalam pertemuan sembilan negara berpenduduk terbesar dunia itu sukses membuat kagum para delegasi. Sekretaris Menteri Pendidikan Bangladesh M Musharraf Hossain Bhuiyan mengaku terkesan dengan pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar ini.
”Sekolah ini bagus, baik dari segi intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Ini patut ditiru sekolah lain di negara kawasan E-9,”ujarnya. Potret pendidikan sekolah favorit di Pulau Dewata tersebut tentu berbanding terbalik dengan kenyataan wajah pendidikan di negeri ini.
Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah masih menimpa sekitar 50% gedung sekolah di Indonesia,437 unit gedung di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah itu bisa jadi naik seiring dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini. Begitu juga dengan gaji guru yang rata-rata masih di bawah kesejahteraan, terlebih bagi tenaga honorer atau guru bantu. Persoalan yang dihadapi Indonesia ini juga menimpa negara di kawasan E-9.
Secara umum,dunia pendidikan di kawasan E-9 dianggap masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, saat ini negara E-9 masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. Misalnya, nasib sebagian besar pengajar yang masih bekerja dengan pendapatan minim,karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO Arief Rachman. Di Indonesia sendiri, menurut dia, peningkatan kualitas guru masih menjadi masalah utama, disusul buruknya infrastruktur pendidikan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. ”Di Indonesia masih ada 40–65% sekolah berada pada keadaan yang fasilitas gedungnya jelek, gurunya terbatas, bukunya tidak lengkap,” ujar dia.
Komitmen anggota negara-negara yang tergabung dalam E-9 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan ibarat oase di gurun gersang bagi masa depan anakanak bangsa. Deklarasi Bali yang dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, misalnya,memuat butir tentang perlunya mengintensifkan mekanisme kerja sama Selatan- Selatan untuk menambah infrastrukturdanperlengkapan, dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT), serta pembelajaran terbuka (open and distance learning/ODL).
Para menteri dari sembilan negara anggota juga menyepakati perlunya menjamin kecukupan jumlah tenaga pengajar, terutama bagi guru perempuan. UNESCO memperkirakan, hingga 2015 masih diperlukan tambahan 18 juta guru sekolah dasar (SD) di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 40% diperlukan di negaranegara E-9. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo berpendapat, kerja sama negara-negara E-9 memberi manfaat luar biasa pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia mencontohkan kebijakan sertifikasi guru,wajib belajar sembilan tahun hingga pembuatan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu semua merupakan implementasi dari kesepakatankesepakatan kerja sama E-9 sebelumnya. ”Kita belajar banyak dari kawasan E-9,”ujarnya. Namun, dia mengakui masih banyak persoalan yang membelit pendidikan di Indonesia.
Soal pemerataan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan, misalnya,masih perlu dicarikan solusinya. Hal itu diduga terkait dengan masalah kesejahteraan guru di daerah pedesaan yang masih rendah. Indonesia, lanjut dia, juga akan belajar dari China tentang mekanisme pemberian insentif kepada guru agar mau bertugas di pedesaan.Indonesia juga sepakat untuk belajar dari Meksiko dan Brasil tentang bagaimana memberdayakan guru melalui kurikulum.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyebutkan, Deklarasi Bali sebagai kesepakatan paling riil karena berisi program-program aksi yang jelas. (ni komang ervíani/ miftachul chusna/ thomas pulungan)
Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia sepakat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sebab, selama ini mereka tertinggal dibandingkan bangsa lain.
Tiga unit mobil pintar (smart car) terparkirrapididepanlobi Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, saat digelar pertemuan ketujuh para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar (E-9), 10–12 Maret lalu. Melengkapi itu, sejumlah anak sekolah taman kanakkanak sengaja didatangkan untuk menyapa para delegasi.
Hari berikutnya, para delegasi juga diajak berkunjung ke SMA Negeri 4 Denpasar. Di sekolah favorit di Denpasar yang berstandar internasional ini, para delegasi dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Brasil, India, China, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan disuguhi berbagai kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.
Ada juga berbagai peragaan ilmu pengetahuan dan seni budaya dari berbagai bidang ekstrakurikuler yang diterapkan di sana. Dua agenda tambahan dalam pertemuan sembilan negara berpenduduk terbesar dunia itu sukses membuat kagum para delegasi. Sekretaris Menteri Pendidikan Bangladesh M Musharraf Hossain Bhuiyan mengaku terkesan dengan pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar ini.
”Sekolah ini bagus, baik dari segi intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Ini patut ditiru sekolah lain di negara kawasan E-9,”ujarnya. Potret pendidikan sekolah favorit di Pulau Dewata tersebut tentu berbanding terbalik dengan kenyataan wajah pendidikan di negeri ini.
Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah masih menimpa sekitar 50% gedung sekolah di Indonesia,437 unit gedung di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah itu bisa jadi naik seiring dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini. Begitu juga dengan gaji guru yang rata-rata masih di bawah kesejahteraan, terlebih bagi tenaga honorer atau guru bantu. Persoalan yang dihadapi Indonesia ini juga menimpa negara di kawasan E-9.
Secara umum,dunia pendidikan di kawasan E-9 dianggap masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, saat ini negara E-9 masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. Misalnya, nasib sebagian besar pengajar yang masih bekerja dengan pendapatan minim,karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO Arief Rachman. Di Indonesia sendiri, menurut dia, peningkatan kualitas guru masih menjadi masalah utama, disusul buruknya infrastruktur pendidikan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. ”Di Indonesia masih ada 40–65% sekolah berada pada keadaan yang fasilitas gedungnya jelek, gurunya terbatas, bukunya tidak lengkap,” ujar dia.
Komitmen anggota negara-negara yang tergabung dalam E-9 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan ibarat oase di gurun gersang bagi masa depan anakanak bangsa. Deklarasi Bali yang dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, misalnya,memuat butir tentang perlunya mengintensifkan mekanisme kerja sama Selatan- Selatan untuk menambah infrastrukturdanperlengkapan, dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT), serta pembelajaran terbuka (open and distance learning/ODL).
Para menteri dari sembilan negara anggota juga menyepakati perlunya menjamin kecukupan jumlah tenaga pengajar, terutama bagi guru perempuan. UNESCO memperkirakan, hingga 2015 masih diperlukan tambahan 18 juta guru sekolah dasar (SD) di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 40% diperlukan di negaranegara E-9. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo berpendapat, kerja sama negara-negara E-9 memberi manfaat luar biasa pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Dia mencontohkan kebijakan sertifikasi guru,wajib belajar sembilan tahun hingga pembuatan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu semua merupakan implementasi dari kesepakatankesepakatan kerja sama E-9 sebelumnya. ”Kita belajar banyak dari kawasan E-9,”ujarnya. Namun, dia mengakui masih banyak persoalan yang membelit pendidikan di Indonesia.
Soal pemerataan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan, misalnya,masih perlu dicarikan solusinya. Hal itu diduga terkait dengan masalah kesejahteraan guru di daerah pedesaan yang masih rendah. Indonesia, lanjut dia, juga akan belajar dari China tentang mekanisme pemberian insentif kepada guru agar mau bertugas di pedesaan.Indonesia juga sepakat untuk belajar dari Meksiko dan Brasil tentang bagaimana memberdayakan guru melalui kurikulum.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyebutkan, Deklarasi Bali sebagai kesepakatan paling riil karena berisi program-program aksi yang jelas. (ni komang ervíani/ miftachul chusna/ thomas pulungan)
Turis Australia Terancam Beralih
Koran Seputar Indonesia - Minggu, 16/03/2008
DENPASAR (SINDO) – Turis asal Australia terancam mengalihkan kunjungan wisatanya ke Singapura dan Vietnam akibat penerbangan langsung ke Bali sangat minim.
Padahal,wisatawan Australia selama ini menjadi pasar potensial pariwisata Bali. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus mengaku banyak wisatawan yang mengeluhkan atas minimnya kuantitas penerbangan langsung Australia–Bali. Untuk ke Bali, kata Perry, para turis harus melewati Jakarta atau ke Sydney terlebih dahulu. Padahal, banyak wisatawan Australia yang berasal dari Brisbane,Adelaide, atau Perth.Terpaksa turis harus menambah waktu tempuh dari daerah mereka ke Sidney atau Jakarta.
”Ini dikeluhkan. Jadi, yang dari Brisbane harus ke Sidney dulu. Malah ada juga yang harus ke Jakarta dulu,”ujar Perry di Denpasar kemarin. Dia mengaku kondisi ini membuat wisatawan Australia mulai beralih ke destinasi wisata lain dengan akses penerbangan lebih mudah.Dua negara yang kini banyak dikunjungi turis Australia,yakni Vietnam dan Singapura.”Karena susah ke Bali, mereka lebih gampang ke Vietnam atauke Singapura,”terangnya.
Perry mengaku sejauh ini memang belum menunjukkan tanda-tanda memburuknya kunjungan wisatawan Australia ke Bali.Namun, pemerintah mengabaikan kondisi ini, maka jumlah wisatawan akan terus berkurang. Dia menambahkan,berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, total kunjungan wisatawan Australia ke Bali pada Januari 2008 memang masih tinggi,yakni mencapai 20.235 orang, naik 59% dibandingkan Januari 2007 yang hanya 12.716 orang. Ke depan Perry berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan menambah penerbangan langsung rute penerbangan Denpasar–Perth, Denpasar– Brisbane, dan Denpasar– Adelide.
”Bila tidak, wisatawan Australia terancam akan beralih secara besarbesaran ke Vietnam atau Singapura. Australia adalah pasar potensial untuk kita. Mereka sangat mengharapkan ada penambahan penerbangan,” ujarnya. Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom menyesalkan minimnya akses penerbangan langsung Bali–Australia.
Di mata Anom, wisatawan Australia sangat menjanjikan, mengingat adanya kedekatan budaya antara masyarakat Australia dengan Bali. Terbukti, tragedi Bom Bali yang menewaskan ratusan warga Australia tidak mengurangi minat warga Australia berwisata di Bali. Selain itu, kendati pemerintah Australia mengeluarkan travel warning bagi warganya ke Indonesia,turis dari Australia tetap banyak yang berkunjung ke Tanah Air. ”Biar ada travel warning,mereka tetap datang.Saya harap Garuda membuka penerbangan tambahan langsung Bali-Australia.” (fahmi faisa/ni komang erviani)
DENPASAR (SINDO) – Turis asal Australia terancam mengalihkan kunjungan wisatanya ke Singapura dan Vietnam akibat penerbangan langsung ke Bali sangat minim.
Padahal,wisatawan Australia selama ini menjadi pasar potensial pariwisata Bali. Sekjen Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus mengaku banyak wisatawan yang mengeluhkan atas minimnya kuantitas penerbangan langsung Australia–Bali. Untuk ke Bali, kata Perry, para turis harus melewati Jakarta atau ke Sydney terlebih dahulu. Padahal, banyak wisatawan Australia yang berasal dari Brisbane,Adelaide, atau Perth.Terpaksa turis harus menambah waktu tempuh dari daerah mereka ke Sidney atau Jakarta.
”Ini dikeluhkan. Jadi, yang dari Brisbane harus ke Sidney dulu. Malah ada juga yang harus ke Jakarta dulu,”ujar Perry di Denpasar kemarin. Dia mengaku kondisi ini membuat wisatawan Australia mulai beralih ke destinasi wisata lain dengan akses penerbangan lebih mudah.Dua negara yang kini banyak dikunjungi turis Australia,yakni Vietnam dan Singapura.”Karena susah ke Bali, mereka lebih gampang ke Vietnam atauke Singapura,”terangnya.
Perry mengaku sejauh ini memang belum menunjukkan tanda-tanda memburuknya kunjungan wisatawan Australia ke Bali.Namun, pemerintah mengabaikan kondisi ini, maka jumlah wisatawan akan terus berkurang. Dia menambahkan,berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, total kunjungan wisatawan Australia ke Bali pada Januari 2008 memang masih tinggi,yakni mencapai 20.235 orang, naik 59% dibandingkan Januari 2007 yang hanya 12.716 orang. Ke depan Perry berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut dengan menambah penerbangan langsung rute penerbangan Denpasar–Perth, Denpasar– Brisbane, dan Denpasar– Adelide.
”Bila tidak, wisatawan Australia terancam akan beralih secara besarbesaran ke Vietnam atau Singapura. Australia adalah pasar potensial untuk kita. Mereka sangat mengharapkan ada penambahan penerbangan,” ujarnya. Ketua Program Studi Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom menyesalkan minimnya akses penerbangan langsung Bali–Australia.
Di mata Anom, wisatawan Australia sangat menjanjikan, mengingat adanya kedekatan budaya antara masyarakat Australia dengan Bali. Terbukti, tragedi Bom Bali yang menewaskan ratusan warga Australia tidak mengurangi minat warga Australia berwisata di Bali. Selain itu, kendati pemerintah Australia mengeluarkan travel warning bagi warganya ke Indonesia,turis dari Australia tetap banyak yang berkunjung ke Tanah Air. ”Biar ada travel warning,mereka tetap datang.Saya harap Garuda membuka penerbangan tambahan langsung Bali-Australia.” (fahmi faisa/ni komang erviani)
Sabtu, 15 Maret 2008
Jumat, 14 Maret 2008
MNC Sky Vision Ekspansi ke Bali
Koran Seputar Indonesia - Jum'at, 14/03/2008
DENPASAR (SINDO) – PT MNC Sky Vision melakukan ekspansi ke wilayah Bali,Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hingga akhir tahun ini, operator TV berbayar Indovision itu menargetkan tambahan 20.000 pelanggan baru di wilayah-wilayah tersebut. Wakil Presiden Direktur MNC Sky Vision Handhi S Kentjono menegaskan, pihaknya optimistis mencapai target pelanggan baru tersebut mengingatjumlahpelangganIndovision di Bali dan Nusa Tenggara saatinisudahmencapai15.000.
”Padahal kita belum buka kantor perwakilan di Bali,tapi kitasudahdapat15.000pelanggan. Jadi saya sangat optimistis target ini akan tercapai,”ujarnya seusai membuka kantor perwakilan Indovision di Denpasar kemarin. Handhi mengatakan,selama ini banyak permintaan berlangganan dari masyarakat Bali yang tidak bisa digarap karena ketiadaan kantor perwakilan.
Bali, NTB, dan NTT merupakan pasar yang potensial dengan populasi mencapai 4,7 juta orang. Selain pelanggan rumahan, MNC Sky Vision juga menargetkan tambahan pelanggan korporasi dari kalangan perhotelan. Saat ini lebih dari 50 hotel berbintang empat dan lima di Bali telah menjadi pelangganIndovision.
Untukskalanasional, sekitar 70% hotel berbintang empat dan lima di Indonesia dipastikan merupakan pelanggan Indovision.Adapununtukpelangganrumahan secara nasional, MNC Sky Vision saat ini memiliki lebih dari 350.000 pelanggan. Wakil Presiden Penjualan MNC Skyvision Wesly Parapat menjelaskan, perusahaan akan melakukan strategi pemasaran door to door untuk menambah jumlah pelanggan.
Strategi itu juga dilakukan untuk mendekatkan produk- produk perusahaan kepada masyarakat. Untuk mengakomodasi segmen pasar yang lebih menyukai tontonan bermuatan lokal, imbuh dia, MNC Sky Vision kini menyediakan produk Top TVyangmenyediakan paket layanan 25 saluran unggulan Indovision yang kebanyakan bermuatan lokal.
Wesly optimistis produk Top TV akan digemari masyarakat Bali mengingat harga berlangganan yang ditawarkan lebih murah. ”Bila iuran Indovision sebesar Rp149.000 per bulan, masyarakat dapat mendapatkan layanan Top TV hanya dengan Rp85.000 per bulan.Jadi kami memberi alternatif yang bisa dipilih konsumen,”ujarnya.
Sebelum Bali, MNC Sky Visionjugatelahmembukakantor perwakilan di sejumlah daerah, yakni Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Bandung, Semarang, dan Pekanbaru. Dalam waktu dekat,perusahaan pun berencana membuka kantor perwakilan lain di kota-kota potensial lainnya. (ni komang erviani)
DENPASAR (SINDO) – PT MNC Sky Vision melakukan ekspansi ke wilayah Bali,Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hingga akhir tahun ini, operator TV berbayar Indovision itu menargetkan tambahan 20.000 pelanggan baru di wilayah-wilayah tersebut. Wakil Presiden Direktur MNC Sky Vision Handhi S Kentjono menegaskan, pihaknya optimistis mencapai target pelanggan baru tersebut mengingatjumlahpelangganIndovision di Bali dan Nusa Tenggara saatinisudahmencapai15.000.
”Padahal kita belum buka kantor perwakilan di Bali,tapi kitasudahdapat15.000pelanggan. Jadi saya sangat optimistis target ini akan tercapai,”ujarnya seusai membuka kantor perwakilan Indovision di Denpasar kemarin. Handhi mengatakan,selama ini banyak permintaan berlangganan dari masyarakat Bali yang tidak bisa digarap karena ketiadaan kantor perwakilan.
Bali, NTB, dan NTT merupakan pasar yang potensial dengan populasi mencapai 4,7 juta orang. Selain pelanggan rumahan, MNC Sky Vision juga menargetkan tambahan pelanggan korporasi dari kalangan perhotelan. Saat ini lebih dari 50 hotel berbintang empat dan lima di Bali telah menjadi pelangganIndovision.
Untukskalanasional, sekitar 70% hotel berbintang empat dan lima di Indonesia dipastikan merupakan pelanggan Indovision.Adapununtukpelangganrumahan secara nasional, MNC Sky Vision saat ini memiliki lebih dari 350.000 pelanggan. Wakil Presiden Penjualan MNC Skyvision Wesly Parapat menjelaskan, perusahaan akan melakukan strategi pemasaran door to door untuk menambah jumlah pelanggan.
Strategi itu juga dilakukan untuk mendekatkan produk- produk perusahaan kepada masyarakat. Untuk mengakomodasi segmen pasar yang lebih menyukai tontonan bermuatan lokal, imbuh dia, MNC Sky Vision kini menyediakan produk Top TVyangmenyediakan paket layanan 25 saluran unggulan Indovision yang kebanyakan bermuatan lokal.
Wesly optimistis produk Top TV akan digemari masyarakat Bali mengingat harga berlangganan yang ditawarkan lebih murah. ”Bila iuran Indovision sebesar Rp149.000 per bulan, masyarakat dapat mendapatkan layanan Top TV hanya dengan Rp85.000 per bulan.Jadi kami memberi alternatif yang bisa dipilih konsumen,”ujarnya.
Sebelum Bali, MNC Sky Visionjugatelahmembukakantor perwakilan di sejumlah daerah, yakni Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Bandung, Semarang, dan Pekanbaru. Dalam waktu dekat,perusahaan pun berencana membuka kantor perwakilan lain di kota-kota potensial lainnya. (ni komang erviani)
Kamis, 13 Maret 2008
Negara E-9 Percepat Kualitas Pendidikan
Koran Seputar Indonesia - Kamis, 13/03/2008
NUSA DUA (SINDO) – Para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar dunia (E-9) sepakat untuk memperkuat kerja sama dan mempercepat pencapaian target pendidikan untuk semua atau (education for all/EFA).
”Tanpa upaya itu, kita akan kesulitan mencapai tujuan education for all (EFA) pada 2015 mendatang,” kata Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura seusai menutup pertemuan ketujuh para menteri pendidikan kawasan negara E-9 di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Dalam pertemuan selama tiga hari tersebut terungkap bahwa sebagian besar pengajar di negara E-9 masih bekerjadalamkondisikerjayang memprihatinkan,seperti pendapatan minim, karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Di sisi lain, kawasan ini masih kekurangan sebanyak tujuh juta guru berkualitas dari total kekurangan guru di seluruh dunia sebanyak 18 juta orang.
Sementara itu,Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, Indonesia dalam dua tahun mendatang akan memegang peranan penting sebagai ketua Kelompok E-9 bersama Nigeria sebagai wakilnya.
”Jadi, Indonesia akan jadi ukuran penting dari implementasi resolusi ini,” terangnya dalam kesempatan sama. Bambang menambahkan, Indonesia telah mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan jarak jauh oleh lebih dari 100 perguruan tinggi dan menjadi yangterbesardikawasan Asia. (ni komang erviani/ miftachul chusna)
NUSA DUA (SINDO) – Para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar dunia (E-9) sepakat untuk memperkuat kerja sama dan mempercepat pencapaian target pendidikan untuk semua atau (education for all/EFA).
”Tanpa upaya itu, kita akan kesulitan mencapai tujuan education for all (EFA) pada 2015 mendatang,” kata Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura seusai menutup pertemuan ketujuh para menteri pendidikan kawasan negara E-9 di Nusa Dua, Bali, kemarin.
Dalam pertemuan selama tiga hari tersebut terungkap bahwa sebagian besar pengajar di negara E-9 masih bekerjadalamkondisikerjayang memprihatinkan,seperti pendapatan minim, karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Di sisi lain, kawasan ini masih kekurangan sebanyak tujuh juta guru berkualitas dari total kekurangan guru di seluruh dunia sebanyak 18 juta orang.
Sementara itu,Mendiknas Bambang Sudibyo mengatakan, Indonesia dalam dua tahun mendatang akan memegang peranan penting sebagai ketua Kelompok E-9 bersama Nigeria sebagai wakilnya.
”Jadi, Indonesia akan jadi ukuran penting dari implementasi resolusi ini,” terangnya dalam kesempatan sama. Bambang menambahkan, Indonesia telah mengembangkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendidikan jarak jauh oleh lebih dari 100 perguruan tinggi dan menjadi yangterbesardikawasan Asia. (ni komang erviani/ miftachul chusna)
Dana SPMB Tak Pernah Diaudit
Koran Seputar Indonesia - Kamis, 13/03/2008
NUSA DUA(SINDO) – Pengelolaan keuangan SPMB ternyata tidak pernah diaudit pemerintah.Pemicu terjadinya perpecahan inilah yang akan diluruskan Depdiknas.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas) Fasli Jalal mengatakan, aspek keuangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang diterapkan 2006 dan 2007 memang tidak pernah diaudit pemerintah.
Pasalnya, penerimaan itu dianggap bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut dia, sistem pengelolaan keuangan SPMB selama ini hanya berdasarkan kesepakatan antarrektor perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia.“Semuanya didasarkan pada kesepakatan antarrektor saja,” ungkap Fasli di sela-sela pertemuan tingkat menteri pendidikan negara-negara E-9 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, kemarin.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 19/2001, semua penerimaan PTN harus dicatat sebagai PNBP. Namun, pengelolaan dana SPMB selama ini tidak pernah dikelola sesuai ketentuan PNBP. Berdasarkan Keputusan Menkeu,seharusnya model swakelola dana SPMB dalam pembelanjaan jelas dan transparan.
“Konsekuensinya, semua itemharus transparan dan harus ada detail rencana pembelanjaan terlebih dahulu. Kuitansinya harus disusun sesuai jumlah dana yang diterima.Itu merupakan ketentuan umum, bukan khusus untuk SPMB,” jelasnya.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Priyo Suprobomenegaskan,keinginan mereka agar penerimaan mahasiswa baru tidak merugikan negara dan tidak menimbulkan masalah hukum bagi para rektor. Sikap hati-hati para rektor ini berdasarkan pengalaman adanya dua rektor PTN di Jawa Timur yang diaudit dan diperiksa aparat kepolisian terkait dana penerimaan mahasiswa baru.
“Jadi, bukan karena pengelolaan keuangan SPMB kurang transparan,” tegasnya. Penolakan terhadap SPMB, menurut dia, bukan semata-mata karena takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum lainnya.Namun,yang paling penting, PTN harus mengutamakan asas kepatuhan.
“ Jadi, masalah pertanggungjawaban yang harus diubah,”tandasnya. Dia menegaskan, kepanitiaan nasional tetap diperlukan sehingga tidak akan menyulitkan para calon mahasiswa. Apalagi,ada keharusan agar panitia seleksi dilakukan terpadu. (ni komang erviani)
NUSA DUA(SINDO) – Pengelolaan keuangan SPMB ternyata tidak pernah diaudit pemerintah.Pemicu terjadinya perpecahan inilah yang akan diluruskan Depdiknas.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikti Depdiknas) Fasli Jalal mengatakan, aspek keuangan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) yang diterapkan 2006 dan 2007 memang tidak pernah diaudit pemerintah.
Pasalnya, penerimaan itu dianggap bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurut dia, sistem pengelolaan keuangan SPMB selama ini hanya berdasarkan kesepakatan antarrektor perguruan tinggi negeri (PTN) se-Indonesia.“Semuanya didasarkan pada kesepakatan antarrektor saja,” ungkap Fasli di sela-sela pertemuan tingkat menteri pendidikan negara-negara E-9 di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, kemarin.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No 19/2001, semua penerimaan PTN harus dicatat sebagai PNBP. Namun, pengelolaan dana SPMB selama ini tidak pernah dikelola sesuai ketentuan PNBP. Berdasarkan Keputusan Menkeu,seharusnya model swakelola dana SPMB dalam pembelanjaan jelas dan transparan.
“Konsekuensinya, semua itemharus transparan dan harus ada detail rencana pembelanjaan terlebih dahulu. Kuitansinya harus disusun sesuai jumlah dana yang diterima.Itu merupakan ketentuan umum, bukan khusus untuk SPMB,” jelasnya.
Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Priyo Suprobomenegaskan,keinginan mereka agar penerimaan mahasiswa baru tidak merugikan negara dan tidak menimbulkan masalah hukum bagi para rektor. Sikap hati-hati para rektor ini berdasarkan pengalaman adanya dua rektor PTN di Jawa Timur yang diaudit dan diperiksa aparat kepolisian terkait dana penerimaan mahasiswa baru.
“Jadi, bukan karena pengelolaan keuangan SPMB kurang transparan,” tegasnya. Penolakan terhadap SPMB, menurut dia, bukan semata-mata karena takut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau aparat hukum lainnya.Namun,yang paling penting, PTN harus mengutamakan asas kepatuhan.
“ Jadi, masalah pertanggungjawaban yang harus diubah,”tandasnya. Dia menegaskan, kepanitiaan nasional tetap diperlukan sehingga tidak akan menyulitkan para calon mahasiswa. Apalagi,ada keharusan agar panitia seleksi dilakukan terpadu. (ni komang erviani)
Rabu, 12 Maret 2008
Kisruh SPMB Berakhir
Sindo Sore - Rabu, 12/03/2008
NUSA DUA (SINDO) – Rektor perguruan tinggi negeri (PTN) sepakat membentuk panitia bersama dengan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Pusat. Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan antara Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal dengan perwakilan perguruan tinggi negeri di Bali Internasional Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, yang berakhir pukul 00.30 Wita,dini hari tadi. Dalam pertemuan tersebut, Fasli menjelaskan, seluruh perwakilan rektor bersedia bergabung jika itu jalan terbaik bagi calon mahasiswa memilih PTN yang diinginkannya.
Kesediaan para rektor itu akan dibicarakan dengan Perhimpunan SPMB yang mengelola pelaksanaan SPMB selama ini.’’Diperkirakan, hal itu dilaksanakan pada Jumat (14/3) nanti,”tuturnya. Selain itu,Depdiknas akan berkonsultasi dengan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk membahas masalah pendanaan yang akan digelar besok (13/3). Fasli menambahkan, untuk masalah keuangan akan disesuaikan dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pola swakelola. Artinya, uang yang akan masuk ke rekening rektor masing-masing akan dimasukkan ke kas negara. Sementarauntukbelanjanya, akan diusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November( ITS) Prof Ins Priyo Suprobo menyatakan, pada dasarnya, penolakan terhadap SPMB bukan karena takut dengan KPK,melainkan PTN lebih mengutamakan asas kepatuhan.’’ Namun,yang harus diubah yakni masalah pertanggung jawaban keuangannya,” jelasnya. Hal serupa juga dicetuskan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ins Herry Suhardiyanto MSc.Sebenarnya, yang dilakukan IPB tidak berpengaruh karena saat ini telah berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang sudah bisa mengambil kebijakan sendiri.
Namun, sebagai bentuk kebersamaan terhadap terbangunnya sistem pendidikan yang lebih baik, pihaknya perlu ikut turun rembuk.’’Menurut kami, sistem yang ditanamkan 41 PTN itu lebih baik,” ujarnya. Pertemuan yang dilaksanakan malam tadi itu dimulai dari pukul 22.00 hingga 24.30 Wita. Acara dihadiri Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Jalal,Rektor IPB Dr Ins Herry Suhardiyanto, Rektor Unair Prof DR Fasikh, Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo, Rektor ITS Prof Ins Priyo Suprobo,Rektor UNY Prof Sugeng Murdiono Phd,dan Pembantu Rektor II Unisa Drs Nurhasan Mkes. Seperti diberitakan,ke-41 PTN menolak SPMB 2008 jika masih ditangani Perhimpunan SPMB Nusantara.Penolakan ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan rektor di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada Minggu (9/4) lalu. (helmi syarif/miftachul chusna/ni komang erviani)
NUSA DUA (SINDO) – Rektor perguruan tinggi negeri (PTN) sepakat membentuk panitia bersama dengan Perhimpunan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Pusat. Kesepakatan itu lahir dalam pertemuan antara Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal dengan perwakilan perguruan tinggi negeri di Bali Internasional Convention Centre (BICC) Nusa Dua, Bali, yang berakhir pukul 00.30 Wita,dini hari tadi. Dalam pertemuan tersebut, Fasli menjelaskan, seluruh perwakilan rektor bersedia bergabung jika itu jalan terbaik bagi calon mahasiswa memilih PTN yang diinginkannya.
Kesediaan para rektor itu akan dibicarakan dengan Perhimpunan SPMB yang mengelola pelaksanaan SPMB selama ini.’’Diperkirakan, hal itu dilaksanakan pada Jumat (14/3) nanti,”tuturnya. Selain itu,Depdiknas akan berkonsultasi dengan Departemen Keuangan (Depkeu) untuk membahas masalah pendanaan yang akan digelar besok (13/3). Fasli menambahkan, untuk masalah keuangan akan disesuaikan dengan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan pola swakelola. Artinya, uang yang akan masuk ke rekening rektor masing-masing akan dimasukkan ke kas negara. Sementarauntukbelanjanya, akan diusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).
Sementara itu, Rektor Institut Teknologi Sepuluh November( ITS) Prof Ins Priyo Suprobo menyatakan, pada dasarnya, penolakan terhadap SPMB bukan karena takut dengan KPK,melainkan PTN lebih mengutamakan asas kepatuhan.’’ Namun,yang harus diubah yakni masalah pertanggung jawaban keuangannya,” jelasnya. Hal serupa juga dicetuskan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Dr Ins Herry Suhardiyanto MSc.Sebenarnya, yang dilakukan IPB tidak berpengaruh karena saat ini telah berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang sudah bisa mengambil kebijakan sendiri.
Namun, sebagai bentuk kebersamaan terhadap terbangunnya sistem pendidikan yang lebih baik, pihaknya perlu ikut turun rembuk.’’Menurut kami, sistem yang ditanamkan 41 PTN itu lebih baik,” ujarnya. Pertemuan yang dilaksanakan malam tadi itu dimulai dari pukul 22.00 hingga 24.30 Wita. Acara dihadiri Dirjen Dikti Depdiknas Fasli Jalal,Rektor IPB Dr Ins Herry Suhardiyanto, Rektor Unair Prof DR Fasikh, Rektor Undip Prof Dr dr Susilo Wibowo, Rektor ITS Prof Ins Priyo Suprobo,Rektor UNY Prof Sugeng Murdiono Phd,dan Pembantu Rektor II Unisa Drs Nurhasan Mkes. Seperti diberitakan,ke-41 PTN menolak SPMB 2008 jika masih ditangani Perhimpunan SPMB Nusantara.Penolakan ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan rektor di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya pada Minggu (9/4) lalu. (helmi syarif/miftachul chusna/ni komang erviani)
Sistem Ganda Penerimaan Maba
Koran Seputar Indonesia - Rabu, 12/03/2008
PENOLAKAN 41 perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) menuai protes.
Selain memberatkan calon mahasiswa baru (maba) dalam memilih universitas favorit, penolakan SPMB juga melahirkan sistem ganda dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mengatakan, penyelenggaraan SPMB yang selama ini dijalankan sudah tepat.
Rektor yang menolak SPMB juga diminta tidak kembali ke sistem ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). ”Tentu cara ini akan menyulitkan calon mahasiswa yang jauh dari universitas yang mereka minati.Kalau sistem SPMB,anak Medan yang ingin di ITB tidak perlu jauh-jauh ke Bandung,”tuturnya kepada SINDO kemarin.
Namun,sejumlah PTN lain tetap akan mengikuti SPMB. Sikap yang berbeda tersebut jelas memunculkan sistem ganda penerimaan maba. Menurut Irwan, jika ada dua proses penerimaan mahasiswa antara SPMB dan UMPTN, malah semakin membingungkan.
”Saya sangat menyesalkan kalau memang hal itu benar- benar terjadi,”ujar politikus dari PKS ini. Padahal,PTN sudah diperbolehkan menjalankan seleksi calon mahasiswa sendiri melalui penelusuran minat bakat dan potensi (PMBP).Irwan mengatakan,persentase penyaringan mahasiswanya pun ditentukan tiap PTN.
”Namanya bisa macam-macam seperti PMBP atau ujian mandiri. Selama ini kan berjalan seperti itu.UGM dan UI juga melakukan hal itu. Itu kan boleh dijalankan selain SPMB,”paparnya. Anggota Komisi X DPR Anwar Arifin juga menyesalkan langkah 41 PTN yang menolak SPMB tersebut.
Menurut dia, persoalan di internal Perhimpunan SPMB Nusantara tidak seharusnya memecah PTN. Sementara anggota Perhimpunan SPMB Nusantara yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bejo Sujanto berharap, pemerintah segera membuat kebijakan baru tentang SPMB.
Dia khawatir akan terjadi kepanitiaan ganda dalam penyelenggaraan penerimaan maba tahun 2008 ini.”Kemungkinan paling jelek, akan ada dua panitia.Tapi kita berharap ini tidak terjadi,”tandasnya. Kepanitiaan ganda,menurut dia,akan menyulitkan para calon maba. Selain itu, penyelenggaraan SPMB akan menjadi lebih mahal. (rendra hanggara/ ni komang erviani/ fahmi faisa)
PENOLAKAN 41 perguruan tinggi negeri (PTN) terhadap sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) menuai protes.
Selain memberatkan calon mahasiswa baru (maba) dalam memilih universitas favorit, penolakan SPMB juga melahirkan sistem ganda dalam penerimaan mahasiswa baru. Ketua Komisi X DPR Irwan Prayitno mengatakan, penyelenggaraan SPMB yang selama ini dijalankan sudah tepat.
Rektor yang menolak SPMB juga diminta tidak kembali ke sistem ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). ”Tentu cara ini akan menyulitkan calon mahasiswa yang jauh dari universitas yang mereka minati.Kalau sistem SPMB,anak Medan yang ingin di ITB tidak perlu jauh-jauh ke Bandung,”tuturnya kepada SINDO kemarin.
Namun,sejumlah PTN lain tetap akan mengikuti SPMB. Sikap yang berbeda tersebut jelas memunculkan sistem ganda penerimaan maba. Menurut Irwan, jika ada dua proses penerimaan mahasiswa antara SPMB dan UMPTN, malah semakin membingungkan.
”Saya sangat menyesalkan kalau memang hal itu benar- benar terjadi,”ujar politikus dari PKS ini. Padahal,PTN sudah diperbolehkan menjalankan seleksi calon mahasiswa sendiri melalui penelusuran minat bakat dan potensi (PMBP).Irwan mengatakan,persentase penyaringan mahasiswanya pun ditentukan tiap PTN.
”Namanya bisa macam-macam seperti PMBP atau ujian mandiri. Selama ini kan berjalan seperti itu.UGM dan UI juga melakukan hal itu. Itu kan boleh dijalankan selain SPMB,”paparnya. Anggota Komisi X DPR Anwar Arifin juga menyesalkan langkah 41 PTN yang menolak SPMB tersebut.
Menurut dia, persoalan di internal Perhimpunan SPMB Nusantara tidak seharusnya memecah PTN. Sementara anggota Perhimpunan SPMB Nusantara yang juga Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Bejo Sujanto berharap, pemerintah segera membuat kebijakan baru tentang SPMB.
Dia khawatir akan terjadi kepanitiaan ganda dalam penyelenggaraan penerimaan maba tahun 2008 ini.”Kemungkinan paling jelek, akan ada dua panitia.Tapi kita berharap ini tidak terjadi,”tandasnya. Kepanitiaan ganda,menurut dia,akan menyulitkan para calon maba. Selain itu, penyelenggaraan SPMB akan menjadi lebih mahal. (rendra hanggara/ ni komang erviani/ fahmi faisa)
Dikti Panggil Penolak SPMB
Koran Seputar Indonesia - Rabu, 12/03/2008
NUSA DUA(SINDO) – Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal memanggil perwakilan 41 perguruan tinggi negeri (PTN) yang menolak SPMB.
Dirjen Dikti Fasli Jalal mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan masing-masing kelompok. Perwakilan 41 PTN tersebut dikumpulkan menyusul penolakan mereka atas penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2008.
Mereka menolak ikut SPMB yang diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nusantara akibat pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan. Sebaliknya, 41 PTN ini menyepakati ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). Menurut Fasli Jalal, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) telah mengeluarkan Permendiknas No 6/2008 yang menegaskan bahwa tugas penerimaan mahasiswa ada di tangan rektor masing- masing PTN.
Dengan demikian, seharusnya pelaksanaan seleksi mahasiswa baru boleh ditangani sendiri atau bekerja sama dengan rektor universitas lain atau dengan melibatkan pihak ketiga. ”Masalahnya,SPMB harus tetap menjamin adanya kemudahan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar ke universitas manapun,”ujarnya.
Hingga pukul 22.00 Wita tadi malam,pertemuan tertutup di Hotel Westin, Nusa Dua,Bali tersebut belum berakhir. Dari kalangan rektor, hadir Herry Suhardiyanto (IPB), Fasikh (Unair), Susilo Wibowo (Undip), Priyo Suprobo MS (ITS), Sugeng Mardiyono (UNY), dan Pembatu Rektor II Unesa Nurhasan.
Selama ini,kata Fasli,pendapatan panitia di PTN dari SPMB disetor ke panitia pusat terlebih dahulu baru kemudian dibagikan ke PTN. Meski demikian,keberadaan panitia bersama tetap diperlukan untuk mengatasi masalah pendaftaran lintas wilayah dan lintas PTN, mengatasi kualitas soal, dan pemeriksaan soal.
Panitia bersama juga akan mengatur komponen biaya yang bersifat lintas PTN. Untuk itu, ia menilai tetap perlu adanya perhimpunan SPMB yang selama ini sudah berpengalaman mengelola SPMB. Fasli menambahkan, pihaknya juga berencana membuat pertemuan dengan kelompok pro Perhimpunan SPMB Nusantara, Jumat (14/3).
Selain itu,akan dilakukan juga konsultasi dengan Departemen Keuangan, Kamis (13/3) mendatang. ”Soal keuangan akan disesuaikan dengan ketentuan PNBP dengan pola swakelola, dimana uang masuk ke rekening masing–masing rektor kemudian masuk ke kas negara dan untuk pembelanjaan di-usulkan ke Menteri Keuangan,” tuntasnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sugeng Mardiyono di Yogyakarta mengatakan, Dirjen Dikti memanggil para rektor dari 41 PTN itu untuk mendengar langsung penjelasan mengenai hal tersebut, termasuk hasil pertemuan 41 PTN di Surabaya, akhir pekan lalu.
Menurut dia,sebenarnya para rektor dari 41 PTN yang mengancam akan memboikot SPMB 2008 tersebut, pada prinsipnya, menilai SPMB memiliki nilai positif. Tetapi,kata Sugeng,hasil pertemuan 41 PTN di Surabaya pekan lalu juga memiliki pandangan lebih maju dan lebih baik mengenai perkembangan dan pelaksanaan SPMB.
”Kami sebenarnya tidak ingin memboikot SPMB, dan kami memiliki ide serta pandangan yang menurut kami lebih bagus dibandingkan pelaksanaan SPMB selama ini,” katanya. Menurut dia,jika ada yang tidak sepaham mengenai pelaksanaan SPMB, itu wajar.
”Kami berharap masalah ini atau polemik tentang SPMB tidak berkepanjangan, karena apabila berlarut-larut dikhawatirkan justru membuat bingung dan meresahkan masyarakat,” katanya. (ni komang erviani/ miftachul chusna/ant)
NUSA DUA(SINDO) – Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal memanggil perwakilan 41 perguruan tinggi negeri (PTN) yang menolak SPMB.
Dirjen Dikti Fasli Jalal mengatakan, pertemuan tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan kepentingan masing-masing kelompok. Perwakilan 41 PTN tersebut dikumpulkan menyusul penolakan mereka atas penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2008.
Mereka menolak ikut SPMB yang diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nusantara akibat pengelolaan keuangan yang dinilai tidak transparan. Sebaliknya, 41 PTN ini menyepakati ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN). Menurut Fasli Jalal, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) telah mengeluarkan Permendiknas No 6/2008 yang menegaskan bahwa tugas penerimaan mahasiswa ada di tangan rektor masing- masing PTN.
Dengan demikian, seharusnya pelaksanaan seleksi mahasiswa baru boleh ditangani sendiri atau bekerja sama dengan rektor universitas lain atau dengan melibatkan pihak ketiga. ”Masalahnya,SPMB harus tetap menjamin adanya kemudahan bagi calon mahasiswa untuk mendaftar ke universitas manapun,”ujarnya.
Hingga pukul 22.00 Wita tadi malam,pertemuan tertutup di Hotel Westin, Nusa Dua,Bali tersebut belum berakhir. Dari kalangan rektor, hadir Herry Suhardiyanto (IPB), Fasikh (Unair), Susilo Wibowo (Undip), Priyo Suprobo MS (ITS), Sugeng Mardiyono (UNY), dan Pembatu Rektor II Unesa Nurhasan.
Selama ini,kata Fasli,pendapatan panitia di PTN dari SPMB disetor ke panitia pusat terlebih dahulu baru kemudian dibagikan ke PTN. Meski demikian,keberadaan panitia bersama tetap diperlukan untuk mengatasi masalah pendaftaran lintas wilayah dan lintas PTN, mengatasi kualitas soal, dan pemeriksaan soal.
Panitia bersama juga akan mengatur komponen biaya yang bersifat lintas PTN. Untuk itu, ia menilai tetap perlu adanya perhimpunan SPMB yang selama ini sudah berpengalaman mengelola SPMB. Fasli menambahkan, pihaknya juga berencana membuat pertemuan dengan kelompok pro Perhimpunan SPMB Nusantara, Jumat (14/3).
Selain itu,akan dilakukan juga konsultasi dengan Departemen Keuangan, Kamis (13/3) mendatang. ”Soal keuangan akan disesuaikan dengan ketentuan PNBP dengan pola swakelola, dimana uang masuk ke rekening masing–masing rektor kemudian masuk ke kas negara dan untuk pembelanjaan di-usulkan ke Menteri Keuangan,” tuntasnya.
Sebelumnya, Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sugeng Mardiyono di Yogyakarta mengatakan, Dirjen Dikti memanggil para rektor dari 41 PTN itu untuk mendengar langsung penjelasan mengenai hal tersebut, termasuk hasil pertemuan 41 PTN di Surabaya, akhir pekan lalu.
Menurut dia,sebenarnya para rektor dari 41 PTN yang mengancam akan memboikot SPMB 2008 tersebut, pada prinsipnya, menilai SPMB memiliki nilai positif. Tetapi,kata Sugeng,hasil pertemuan 41 PTN di Surabaya pekan lalu juga memiliki pandangan lebih maju dan lebih baik mengenai perkembangan dan pelaksanaan SPMB.
”Kami sebenarnya tidak ingin memboikot SPMB, dan kami memiliki ide serta pandangan yang menurut kami lebih bagus dibandingkan pelaksanaan SPMB selama ini,” katanya. Menurut dia,jika ada yang tidak sepaham mengenai pelaksanaan SPMB, itu wajar.
”Kami berharap masalah ini atau polemik tentang SPMB tidak berkepanjangan, karena apabila berlarut-larut dikhawatirkan justru membuat bingung dan meresahkan masyarakat,” katanya. (ni komang erviani/ miftachul chusna/ant)
Selasa, 11 Maret 2008
SPMB 2008 Ditinjau Ulang
Koran Seputar Indonesia - Selasa, 11/03/2008
NUSA DUA(SINDO) – Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan akan meninjau ulang seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2008.
”Permasalahannya mereka (para rektor PTN) menolak atau menyatakan diri keluar, tetapi hal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali,” kata Mendiknas saat menghadiri pertemuan Menteri Pendidikan Sembilan Negara (E-9) di Hotel Westin, Nusa Dua,Bali,kemarin.
Seperti diberitakan, 41 perguruan tinggi negeri (PTN) menolak SPMB 2008 jika masih ditangani Perhimpunan SPMB Nusantara. Penolakan ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan rektor di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Minggu (9/4) lalu.
Mereka beralasan, pelaksanaan SPMB oleh Perhimpunan SPMB tidak transparan karena uang pendaftaran calon mahasiswa masuk ke perhimpunan, bukan kas negara sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 80/ 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mereka lantas menyepakati ujian masuk perguruan tinggi nasional (UMPTN). Mendiknas membenarkan keluhan tersebut.Dia mengakui memang ada proses dalam pelaksanaan SPMB yang kurang sesuai Keppres No 80/2003. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal mengatakan, pemerintah segera melakukan pertemuan dengan semua rektor PTN se-Indonesia untuk meninjau ulang pelaksanaan SPMB.
”Diharapkan akan keluar keputusan terbaik dari Dirjen Dikti yang intinya bisa diterima semua pihak,”katanya. Menurut dia, kegiatan SPMB sepenuhnya tanggung jawab setiap rektor PTN.”Boleh melakukan sendiri atau kelompok. Itu terserah rektor. Tetapi,dalam konteks keputusan rektor PTN seluruh Indonesia,”tuturnya.
Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Komisi X DPR Didik J Rachbini mengusulkan penerimaan seleksi mahasiswa baru dilakukan di kampus masing- masing. Menurutnya,hal itu dapat membuat setiap PTN lebih mudah menyaring calon mahasiswa.
”SPMB secara nasional sebenarnya tidak perlu ada. Biarlah setiap universitas menyelenggarakan sendiri-sendiri. Biar nggak ngerepotin,”katanya. Sementara itu, dua perguruan tinggi di Sulsel, Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM), belum mengambil sikap terkait penolakan SPMB 2008. Rektor Unhas Prof Dr Idrus Paturusi yang dihubungi SINDO tadi malam berharap polemik ini segera dituntaskan guna mendapatkan solusi yang lebih baik.
”Jadi, kami akan menunggu petunjuk dari Dirjen Dikti,” kata Idrus. Sikap yang sama juga disampaikan Pembantu Rektor Bidang Akademik UNM Prof Dr Anwar Pasau.Apalagi, sebelum pertemuan Surabaya yang menghasilkan rekomendasi penolakan 51 PTN terhadap SPMB,pihaknya telah lebih dulu menandatangani persetujuannya di Jakarta.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Sumantri memastikan tetap ikut SPMB seperti tahun lalu yang diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nusantara. Selain efisiensi, pelaksanaan SPMB dinilai positif karena mempererat keutuhan dan integrasi bangsa.
”Siswa dari Aceh hingga Papua dapat ikut tes untuk kuliah di UI di tempatnya masing-masing,”ujarnya. Hal senada dilontarkan Wakil Rektor I Universitas Airlangga M Zainuddin. Dia tidak mempersoalkan sistem SPMB. (rendra hanggara/ haryuna rahman/kukuh/ni komang erviani/fahmi faisa)
NUSA DUA(SINDO) – Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan akan meninjau ulang seleksi penerimaan mahasiswa baru (SPMB) 2008.
”Permasalahannya mereka (para rektor PTN) menolak atau menyatakan diri keluar, tetapi hal itu merupakan kebijakan pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali,” kata Mendiknas saat menghadiri pertemuan Menteri Pendidikan Sembilan Negara (E-9) di Hotel Westin, Nusa Dua,Bali,kemarin.
Seperti diberitakan, 41 perguruan tinggi negeri (PTN) menolak SPMB 2008 jika masih ditangani Perhimpunan SPMB Nusantara. Penolakan ini merupakan hasil kesepakatan pertemuan rektor di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Minggu (9/4) lalu.
Mereka beralasan, pelaksanaan SPMB oleh Perhimpunan SPMB tidak transparan karena uang pendaftaran calon mahasiswa masuk ke perhimpunan, bukan kas negara sesuai Keputusan Presiden (Keppres) 80/ 2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Mereka lantas menyepakati ujian masuk perguruan tinggi nasional (UMPTN). Mendiknas membenarkan keluhan tersebut.Dia mengakui memang ada proses dalam pelaksanaan SPMB yang kurang sesuai Keppres No 80/2003. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Depdiknas Fasli Jalal mengatakan, pemerintah segera melakukan pertemuan dengan semua rektor PTN se-Indonesia untuk meninjau ulang pelaksanaan SPMB.
”Diharapkan akan keluar keputusan terbaik dari Dirjen Dikti yang intinya bisa diterima semua pihak,”katanya. Menurut dia, kegiatan SPMB sepenuhnya tanggung jawab setiap rektor PTN.”Boleh melakukan sendiri atau kelompok. Itu terserah rektor. Tetapi,dalam konteks keputusan rektor PTN seluruh Indonesia,”tuturnya.
Menanggapi hal itu,Wakil Ketua Komisi X DPR Didik J Rachbini mengusulkan penerimaan seleksi mahasiswa baru dilakukan di kampus masing- masing. Menurutnya,hal itu dapat membuat setiap PTN lebih mudah menyaring calon mahasiswa.
”SPMB secara nasional sebenarnya tidak perlu ada. Biarlah setiap universitas menyelenggarakan sendiri-sendiri. Biar nggak ngerepotin,”katanya. Sementara itu, dua perguruan tinggi di Sulsel, Universitas Hasanuddin (Unhas) dan Universitas Negeri Makassar (UNM), belum mengambil sikap terkait penolakan SPMB 2008. Rektor Unhas Prof Dr Idrus Paturusi yang dihubungi SINDO tadi malam berharap polemik ini segera dituntaskan guna mendapatkan solusi yang lebih baik.
”Jadi, kami akan menunggu petunjuk dari Dirjen Dikti,” kata Idrus. Sikap yang sama juga disampaikan Pembantu Rektor Bidang Akademik UNM Prof Dr Anwar Pasau.Apalagi, sebelum pertemuan Surabaya yang menghasilkan rekomendasi penolakan 51 PTN terhadap SPMB,pihaknya telah lebih dulu menandatangani persetujuannya di Jakarta.
Rektor Universitas Indonesia (UI) Gumilar Sumantri memastikan tetap ikut SPMB seperti tahun lalu yang diselenggarakan Perhimpunan SPMB Nusantara. Selain efisiensi, pelaksanaan SPMB dinilai positif karena mempererat keutuhan dan integrasi bangsa.
”Siswa dari Aceh hingga Papua dapat ikut tes untuk kuliah di UI di tempatnya masing-masing,”ujarnya. Hal senada dilontarkan Wakil Rektor I Universitas Airlangga M Zainuddin. Dia tidak mempersoalkan sistem SPMB. (rendra hanggara/ haryuna rahman/kukuh/ni komang erviani/fahmi faisa)
Jumat, 29 Februari 2008
Pelanggan Speedy di Bali Kecewa
Okezone-29 Feb 2008
DENPASAR-Sekitar 6.000 pengguna layanan internet Speedy di Bali harus kecewa selama seharian kemarin. Terputusnya jaringan Speedy di seluruh Indonesia membuat fasilitas jaringan internet Speedy tidak dapat diakses dengan baik.
Kekecewaan akibat terputusnya jaringan Speedy dirasakan salah seorang pelanggan layanan milik PT. Telkom ini, I Ketut Rahmadiana. Pria yang bekerja di sebuah kantor di Renon Denpasar itu mengaku kecewa dengan sulitnya akses speedy selama seharian.
Akibat hal tersebut, laki-laki yang bekerja sebagai web desainer menjadi tidak bisa bekerja. ?Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau begini. Saya jadi nggak bisa kerja,? keluh Rahma.
Humas PT. Telkom Area Bali Ketut Purwa mengakui jaringan internet Speedy mengalami masalah sejak dini hari kemarin. Hal itu menurutnya akibat terputusnya serat optik di bawah laut milik Speedy. Tak hanya di Bali, gangguan akses akibat terputusnya serat optic itu juga dirasakan seluruh pelanggan speedy di seluruh Indonesia.
Dikatakan, kerusakan hanya mengakibatkan terputusnya jaringan ke luar negeri. Dia memastikan bahwa website yang servernya berada di dalam negeri masih bisa diakses. ?Untuk internet ke luar negeri memang terganggu. Tapi kalau untuk mengakses website yang servernya ada di dalam negeri, nggak masalah,? ujar Purwa.
Purwa mengakui, ada beberapa pelanggan Speedy yang menelpon untuk menyampaikan keluhannya. Hal itu menurutnya wajar karena pelanggan berharap layanan yang terbaik. ?Kami minta maaf kepada pelanggan,? ujarnya.
Menurut Purwa, upaya perbaikan jaringan kini sedang dilakukan agar akses internet bisa segera dilakukan oleh pelanggan. ?Sekarang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa,? tambahnya.
Sejak masuk Bali pada 2006 lalu, jaringan internet Speedy sudah memiliki 6.000 pelanggan di Bali. Namun daerah yang sudah tercover jaringan Speedy hanya kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar (Ubud dan Sukawati,red). Hingga akhir 2008 ini, Telkom menargetkan jumlah pelanggan Speedy mencapai 31.000 orang. ?Kami harap bisa cover seluruh Bali sampai akhir tahun ini,? tegasnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/srn)
DENPASAR-Sekitar 6.000 pengguna layanan internet Speedy di Bali harus kecewa selama seharian kemarin. Terputusnya jaringan Speedy di seluruh Indonesia membuat fasilitas jaringan internet Speedy tidak dapat diakses dengan baik.
Kekecewaan akibat terputusnya jaringan Speedy dirasakan salah seorang pelanggan layanan milik PT. Telkom ini, I Ketut Rahmadiana. Pria yang bekerja di sebuah kantor di Renon Denpasar itu mengaku kecewa dengan sulitnya akses speedy selama seharian.
Akibat hal tersebut, laki-laki yang bekerja sebagai web desainer menjadi tidak bisa bekerja. ?Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau begini. Saya jadi nggak bisa kerja,? keluh Rahma.
Humas PT. Telkom Area Bali Ketut Purwa mengakui jaringan internet Speedy mengalami masalah sejak dini hari kemarin. Hal itu menurutnya akibat terputusnya serat optik di bawah laut milik Speedy. Tak hanya di Bali, gangguan akses akibat terputusnya serat optic itu juga dirasakan seluruh pelanggan speedy di seluruh Indonesia.
Dikatakan, kerusakan hanya mengakibatkan terputusnya jaringan ke luar negeri. Dia memastikan bahwa website yang servernya berada di dalam negeri masih bisa diakses. ?Untuk internet ke luar negeri memang terganggu. Tapi kalau untuk mengakses website yang servernya ada di dalam negeri, nggak masalah,? ujar Purwa.
Purwa mengakui, ada beberapa pelanggan Speedy yang menelpon untuk menyampaikan keluhannya. Hal itu menurutnya wajar karena pelanggan berharap layanan yang terbaik. ?Kami minta maaf kepada pelanggan,? ujarnya.
Menurut Purwa, upaya perbaikan jaringan kini sedang dilakukan agar akses internet bisa segera dilakukan oleh pelanggan. ?Sekarang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa,? tambahnya.
Sejak masuk Bali pada 2006 lalu, jaringan internet Speedy sudah memiliki 6.000 pelanggan di Bali. Namun daerah yang sudah tercover jaringan Speedy hanya kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar (Ubud dan Sukawati,red). Hingga akhir 2008 ini, Telkom menargetkan jumlah pelanggan Speedy mencapai 31.000 orang. ?Kami harap bisa cover seluruh Bali sampai akhir tahun ini,? tegasnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/srn)
Pelanggan Speedy di Bali Kecewa
Okezone-29 Feb 2008
DENPASAR-Sekitar 6.000 pengguna layanan internet Speedy di Bali harus kecewa selama seharian kemarin. Terputusnya jaringan Speedy di seluruh Indonesia membuat fasilitas jaringan internet Speedy tidak dapat diakses dengan baik.
Kekecewaan akibat terputusnya jaringan Speedy dirasakan salah seorang pelanggan layanan milik PT. Telkom ini, I Ketut Rahmadiana. Pria yang bekerja di sebuah kantor di Renon Denpasar itu mengaku kecewa dengan sulitnya akses speedy selama seharian.
Akibat hal tersebut, laki-laki yang bekerja sebagai web desainer menjadi tidak bisa bekerja. ?Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau begini. Saya jadi nggak bisa kerja,? keluh Rahma.
Humas PT. Telkom Area Bali Ketut Purwa mengakui jaringan internet Speedy mengalami masalah sejak dini hari kemarin. Hal itu menurutnya akibat terputusnya serat optik di bawah laut milik Speedy. Tak hanya di Bali, gangguan akses akibat terputusnya serat optic itu juga dirasakan seluruh pelanggan speedy di seluruh Indonesia.
Dikatakan, kerusakan hanya mengakibatkan terputusnya jaringan ke luar negeri. Dia memastikan bahwa website yang servernya berada di dalam negeri masih bisa diakses. ?Untuk internet ke luar negeri memang terganggu. Tapi kalau untuk mengakses website yang servernya ada di dalam negeri, nggak masalah,? ujar Purwa.
Purwa mengakui, ada beberapa pelanggan Speedy yang menelpon untuk menyampaikan keluhannya. Hal itu menurutnya wajar karena pelanggan berharap layanan yang terbaik. ?Kami minta maaf kepada pelanggan,? ujarnya.
Menurut Purwa, upaya perbaikan jaringan kini sedang dilakukan agar akses internet bisa segera dilakukan oleh pelanggan. ?Sekarang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa,? tambahnya.
Sejak masuk Bali pada 2006 lalu, jaringan internet Speedy sudah memiliki 6.000 pelanggan di Bali. Namun daerah yang sudah tercover jaringan Speedy hanya kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar (Ubud dan Sukawati,red). Hingga akhir 2008 ini, Telkom menargetkan jumlah pelanggan Speedy mencapai 31.000 orang. ?Kami harap bisa cover seluruh Bali sampai akhir tahun ini,? tegasnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/srn)
DENPASAR-Sekitar 6.000 pengguna layanan internet Speedy di Bali harus kecewa selama seharian kemarin. Terputusnya jaringan Speedy di seluruh Indonesia membuat fasilitas jaringan internet Speedy tidak dapat diakses dengan baik.
Kekecewaan akibat terputusnya jaringan Speedy dirasakan salah seorang pelanggan layanan milik PT. Telkom ini, I Ketut Rahmadiana. Pria yang bekerja di sebuah kantor di Renon Denpasar itu mengaku kecewa dengan sulitnya akses speedy selama seharian.
Akibat hal tersebut, laki-laki yang bekerja sebagai web desainer menjadi tidak bisa bekerja. ?Jadi nggak bisa ngapa-ngapain kalau begini. Saya jadi nggak bisa kerja,? keluh Rahma.
Humas PT. Telkom Area Bali Ketut Purwa mengakui jaringan internet Speedy mengalami masalah sejak dini hari kemarin. Hal itu menurutnya akibat terputusnya serat optik di bawah laut milik Speedy. Tak hanya di Bali, gangguan akses akibat terputusnya serat optic itu juga dirasakan seluruh pelanggan speedy di seluruh Indonesia.
Dikatakan, kerusakan hanya mengakibatkan terputusnya jaringan ke luar negeri. Dia memastikan bahwa website yang servernya berada di dalam negeri masih bisa diakses. ?Untuk internet ke luar negeri memang terganggu. Tapi kalau untuk mengakses website yang servernya ada di dalam negeri, nggak masalah,? ujar Purwa.
Purwa mengakui, ada beberapa pelanggan Speedy yang menelpon untuk menyampaikan keluhannya. Hal itu menurutnya wajar karena pelanggan berharap layanan yang terbaik. ?Kami minta maaf kepada pelanggan,? ujarnya.
Menurut Purwa, upaya perbaikan jaringan kini sedang dilakukan agar akses internet bisa segera dilakukan oleh pelanggan. ?Sekarang sedang diperbaiki. Mudah-mudahan malam ini sudah bisa,? tambahnya.
Sejak masuk Bali pada 2006 lalu, jaringan internet Speedy sudah memiliki 6.000 pelanggan di Bali. Namun daerah yang sudah tercover jaringan Speedy hanya kawasan Badung, Denpasar, dan Gianyar (Ubud dan Sukawati,red). Hingga akhir 2008 ini, Telkom menargetkan jumlah pelanggan Speedy mencapai 31.000 orang. ?Kami harap bisa cover seluruh Bali sampai akhir tahun ini,? tegasnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/srn)
Jumat, 22 Februari 2008
Pelaku Pariwisata Bali Keluhkan Pemadaman Listrik
Okezone- 22 Februari 2008
DENPASAR - Pemadaman listrik besar-besaran yang sempat terjadi Kamis (21/2) lalu dan diperkirakan masih akan terjadi selama cuaca buruk ini, dikeluhkan sejumlah pelaku pariwisata Bali.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya mengatakan, sarana listrik menurutnya merupakan bagian sangat vital bagi destinasi wisata dunia seperti Bali."Kalau tidak ada listrik, semua susah. Apalagi pariwisata," keluhnya di Denpasar, Jumat (22/2/2008).
Diakui Wijaya, kalangan perhotelan di Bali sewaktu-waktu bisa mengurangi konsumsi listriknya dengan penggunaan generator. Namun tersedianya sistem kelistrikan yang andal menurutnya jauh lebih penting. "Kalau generator dipakai nonstop, lalu mati, gimana?" ujar pemilik hotel di Sanur itu.
Meski PLN memproritaskan kawasan wisata untuk tidak dipadamkan listriknya, Wijaya justru balik mempertanyakan. "Bali secara keseluruhan adalah kawasan wisata. Jadi saya rasa tidak bijak juga kalau PLN memprioritaskan wilayah-wilayah tertentu saja," terang Wijaya.
Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus juga mengeluhkan tidak andalnya sistem kelistrikan Jawa-Bali. Diakui Perry, semua hotel berbintang di Bali memiliki generator yang bisa dioperasikan ketika terjadi krisis pasokan listrik. Saat ini terdapat sebanyak 152 hotel berbintang di Bali.
Meski demikian kalangan perhotelan menurutnya tidak bisa diminta menggunakan generator secara terus menerus. Pasalnya, kemampuan generator untuk menghasilkan listrik sangat terbatas.
"Beroperasi 24 jam saja, genset sudah panas. Nggak bisa disuruh operasi terus menerus. Kalau kondisi force majeur gak masalah. Asal jangan force majeur terus terusan," keluhnya Perry.
Selain masalah kemampuan menghasilkan listrik, penggunaan generator juga menimbulkan konsekuensi pembengkakan biaya. Dikatakan, listrik dari generator menimbulkan biaya dua kali lipat lebih besar dibandingkan harga listrik PLN.
"Kalau hitung-hitungan, listrik genset jelas lebih mahal. Karena kita harus beli solar dengan harga tanpa subsidi, bayar petugas tambahan, sampai biaya pemeliharaan," tambah Perry yang juga Ketua PHRI Badung.
Hingga kini, PHRI Bali belum menghitung kerugian yang diakibatkan dari pemadaman listrik. Meski demikian, Perry berharap PLN tidak menyalahkan alam sebagai alas an krisis listrik.
"Kalau alam kan bisa diprediksi. Semua orang tahu kalau setiap Januari-Februari pasti ada hujan lebat dan cuaca buruk sampai sekarang. Ini kan musiman," tambahnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/rhs)
DENPASAR - Pemadaman listrik besar-besaran yang sempat terjadi Kamis (21/2) lalu dan diperkirakan masih akan terjadi selama cuaca buruk ini, dikeluhkan sejumlah pelaku pariwisata Bali.
Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya mengatakan, sarana listrik menurutnya merupakan bagian sangat vital bagi destinasi wisata dunia seperti Bali."Kalau tidak ada listrik, semua susah. Apalagi pariwisata," keluhnya di Denpasar, Jumat (22/2/2008).
Diakui Wijaya, kalangan perhotelan di Bali sewaktu-waktu bisa mengurangi konsumsi listriknya dengan penggunaan generator. Namun tersedianya sistem kelistrikan yang andal menurutnya jauh lebih penting. "Kalau generator dipakai nonstop, lalu mati, gimana?" ujar pemilik hotel di Sanur itu.
Meski PLN memproritaskan kawasan wisata untuk tidak dipadamkan listriknya, Wijaya justru balik mempertanyakan. "Bali secara keseluruhan adalah kawasan wisata. Jadi saya rasa tidak bijak juga kalau PLN memprioritaskan wilayah-wilayah tertentu saja," terang Wijaya.
Sekretaris Jendral Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Perry Markus juga mengeluhkan tidak andalnya sistem kelistrikan Jawa-Bali. Diakui Perry, semua hotel berbintang di Bali memiliki generator yang bisa dioperasikan ketika terjadi krisis pasokan listrik. Saat ini terdapat sebanyak 152 hotel berbintang di Bali.
Meski demikian kalangan perhotelan menurutnya tidak bisa diminta menggunakan generator secara terus menerus. Pasalnya, kemampuan generator untuk menghasilkan listrik sangat terbatas.
"Beroperasi 24 jam saja, genset sudah panas. Nggak bisa disuruh operasi terus menerus. Kalau kondisi force majeur gak masalah. Asal jangan force majeur terus terusan," keluhnya Perry.
Selain masalah kemampuan menghasilkan listrik, penggunaan generator juga menimbulkan konsekuensi pembengkakan biaya. Dikatakan, listrik dari generator menimbulkan biaya dua kali lipat lebih besar dibandingkan harga listrik PLN.
"Kalau hitung-hitungan, listrik genset jelas lebih mahal. Karena kita harus beli solar dengan harga tanpa subsidi, bayar petugas tambahan, sampai biaya pemeliharaan," tambah Perry yang juga Ketua PHRI Badung.
Hingga kini, PHRI Bali belum menghitung kerugian yang diakibatkan dari pemadaman listrik. Meski demikian, Perry berharap PLN tidak menyalahkan alam sebagai alas an krisis listrik.
"Kalau alam kan bisa diprediksi. Semua orang tahu kalau setiap Januari-Februari pasti ada hujan lebat dan cuaca buruk sampai sekarang. Ini kan musiman," tambahnya. (Ni Komang Erviani/Sindo/rhs)
Pemprov Jadikan Pilkada Bali Objek Wisata
Okezone-22 Februari 2008
DENPASAR - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali yang bakal digelar 9 Juli mendatang akan dikemas secara menarik. Sehingga layak menjadi tontonan politik berbudaya bagi turis mancanegara. Tak tanggung, dana yang dianggarkan untuk kesuksesan pesta demokrasi lokal tersebut mencapai Rp69 miliar.
"Saya akan buat pilkada berbudaya, sehingga bisa jadi tontonan politik berbudaya" ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bali, Anak Agung Oka Wisnumurti saat Konsolidasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Bali di Gedung Wiswa Sabha Denpasar, Jumat (22/2/2008).
Dengan demikian, diharapkan turis asing yang tengah berkunjung ke Bali tidak akan terganggu dengan gaung pilkada, malah sebaliknya merasa kagum dengan proses demokrasi di Bali.
Salah satu bentuknya adalah kampanye bersama dengan arak-arakan dokar hias dan gebyar tarian dan nyanyian, pembuatan website untuk sosialisasi, pembukaan call center untuk tempat pengaduan masyarakat, hingga kampanye pelepasan atribut kampanye pada hari akhir masa kampanye. Uniknya, KPU Bali bahkan membuat lagu yang jadi mars pilkada Bali.
Gubernur Bali Dewa Made Beratha menyatakan, dana yang dianggarkan untuk pilkada sesuai dengan pengajuan dari KPU. Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk diajukan dalam APBD Perubahan di tengah tahun ini. "Mudah-mudahan cukup. Kalau kurang, ya kita akan tambahkan," tegasnya.
Pilkada Bali rencananya akan digelar pada 9 Juli mendatang. Tahapan pilkada sudah akan dimulai mulai 23 Februari ini dengan pembentukan PPS dan PPK. Pada April-Juni, mulai dilakukan penetapan daftar pemilih tetap. Jumlah pemilih potensial dalam Pilkada Bali diperkirakan mencapai 2.571.840 orang atau sekitar 79% dari jumlah penduduk Bali yang mencapai 3.527.991 orang.
Pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali rencananya akan dilakukan pada April 2008. Hingga kini, telah muncul dua kandidat Gubernur Bali. PDIP menjagokan mantan Kapolda Bali Made Mangku Pastika sebagai Gubernur dan Walikota Denpasar saat ini Anak Agung Puspayoga sebagai Wakil Gubernur. Sementara Partai Golkar menjagokan Ketua DPD Golkar Cok Budi Suryawan yang hingga kini belum memiliki pasangan. (Ni Komang Erviani/Sindo/kem)
DENPASAR - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali yang bakal digelar 9 Juli mendatang akan dikemas secara menarik. Sehingga layak menjadi tontonan politik berbudaya bagi turis mancanegara. Tak tanggung, dana yang dianggarkan untuk kesuksesan pesta demokrasi lokal tersebut mencapai Rp69 miliar.
"Saya akan buat pilkada berbudaya, sehingga bisa jadi tontonan politik berbudaya" ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Bali, Anak Agung Oka Wisnumurti saat Konsolidasi Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Bali di Gedung Wiswa Sabha Denpasar, Jumat (22/2/2008).
Dengan demikian, diharapkan turis asing yang tengah berkunjung ke Bali tidak akan terganggu dengan gaung pilkada, malah sebaliknya merasa kagum dengan proses demokrasi di Bali.
Salah satu bentuknya adalah kampanye bersama dengan arak-arakan dokar hias dan gebyar tarian dan nyanyian, pembuatan website untuk sosialisasi, pembukaan call center untuk tempat pengaduan masyarakat, hingga kampanye pelepasan atribut kampanye pada hari akhir masa kampanye. Uniknya, KPU Bali bahkan membuat lagu yang jadi mars pilkada Bali.
Gubernur Bali Dewa Made Beratha menyatakan, dana yang dianggarkan untuk pilkada sesuai dengan pengajuan dari KPU. Pihaknya pun tidak menutup kemungkinan adanya penambahan anggaran untuk diajukan dalam APBD Perubahan di tengah tahun ini. "Mudah-mudahan cukup. Kalau kurang, ya kita akan tambahkan," tegasnya.
Pilkada Bali rencananya akan digelar pada 9 Juli mendatang. Tahapan pilkada sudah akan dimulai mulai 23 Februari ini dengan pembentukan PPS dan PPK. Pada April-Juni, mulai dilakukan penetapan daftar pemilih tetap. Jumlah pemilih potensial dalam Pilkada Bali diperkirakan mencapai 2.571.840 orang atau sekitar 79% dari jumlah penduduk Bali yang mencapai 3.527.991 orang.
Pendaftaran bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bali rencananya akan dilakukan pada April 2008. Hingga kini, telah muncul dua kandidat Gubernur Bali. PDIP menjagokan mantan Kapolda Bali Made Mangku Pastika sebagai Gubernur dan Walikota Denpasar saat ini Anak Agung Puspayoga sebagai Wakil Gubernur. Sementara Partai Golkar menjagokan Ketua DPD Golkar Cok Budi Suryawan yang hingga kini belum memiliki pasangan. (Ni Komang Erviani/Sindo/kem)
Jumat, 15 Februari 2008
PLN Rugi 17 Juta dalam Tiga Hari
Cuaca buruk disertai angin kencang yang terjadi di Bali sejak beberapa hari belakangan, membuat Perusahaan Listrik Negara (PLN) kelabakan. Hanya dalam tiga hari, PT. PLN Wilayah Distribusi Bali harus menanggung rugi lebih dari Rp.17 juta akibat kerusakan jaringan.
Kerugian yang dialami PLN disebabkan karena rusaknya putusnya puluhan jaringan penyulang Penyulang merupakan sebutan untuk alat berupa sekering yang mewilayahi sekitar 10 sampai 15 gardu listrik. Kerusakan penyulang menyebabkan aliran listrik ke tempat konsumen bermasalah. Akibatnya, listrik yang sudah tersalurkan oleh PLN terbuang percuma. “Kerusakan menyebabkan listrik yang sebenarnya sudah tersalurkan. Tapi tidak sampai ke konsumen,” ujar Humas PT. PLN Wilayah Distribusi Bali, I Wayan Redika, di Denpasar kemarin.
Berdasarkan perhitungan PLN, angin kencang selama 11-13 Februari lalu telah menyebabkan 61 penyulang terputus. Listrik yang terbuang akibat kerusakan itu mencapai total 24.368 KWH. Dari jumlah tersebut, total kerugian yang diderita PLN mencapai Rp. 17.059.600.
Kerugian terbesar dialami pada 12 Februari lalu dengan rusaknya 40 penyulang dan membuang listrik sebesar 17.478 KWH. Total kerugian di tanggal tersebut mencapai Rp. 12.234.600. Sementara kerugian pada 11 dan 13 Februari masing-masing hanya Rp. 2.682.400 dan Rp. 2.140.600.
Kerusakan terparah terjadi di wilayah Bali Selatan, yakni di wilayah Badung dan Denpasar. Sementara itu, kerusakan yang lebih ringan terjadi di wilayah Bali Timur dan Bali Utara.
Kerusakan tersebut diakibatkan oleh banyaknya pohon tumbang atau dahan pohon yang patah dan diterbangkan angin. Padahal menurut Redika, pihaknya sudah berupaya memasang jaringan yang aman dari posisi pohon di sekitarnya. Lebih parah lagi, gangguan sejenis sempat terjadi beberapa kali. Hal itu diakibatkan oleh angin kencang yang terus terjadi hampir sepanjang hari.[ni komang erviani]
Kerugian yang dialami PLN disebabkan karena rusaknya putusnya puluhan jaringan penyulang Penyulang merupakan sebutan untuk alat berupa sekering yang mewilayahi sekitar 10 sampai 15 gardu listrik. Kerusakan penyulang menyebabkan aliran listrik ke tempat konsumen bermasalah. Akibatnya, listrik yang sudah tersalurkan oleh PLN terbuang percuma. “Kerusakan menyebabkan listrik yang sebenarnya sudah tersalurkan. Tapi tidak sampai ke konsumen,” ujar Humas PT. PLN Wilayah Distribusi Bali, I Wayan Redika, di Denpasar kemarin.
Berdasarkan perhitungan PLN, angin kencang selama 11-13 Februari lalu telah menyebabkan 61 penyulang terputus. Listrik yang terbuang akibat kerusakan itu mencapai total 24.368 KWH. Dari jumlah tersebut, total kerugian yang diderita PLN mencapai Rp. 17.059.600.
Kerugian terbesar dialami pada 12 Februari lalu dengan rusaknya 40 penyulang dan membuang listrik sebesar 17.478 KWH. Total kerugian di tanggal tersebut mencapai Rp. 12.234.600. Sementara kerugian pada 11 dan 13 Februari masing-masing hanya Rp. 2.682.400 dan Rp. 2.140.600.
Kerusakan terparah terjadi di wilayah Bali Selatan, yakni di wilayah Badung dan Denpasar. Sementara itu, kerusakan yang lebih ringan terjadi di wilayah Bali Timur dan Bali Utara.
Kerusakan tersebut diakibatkan oleh banyaknya pohon tumbang atau dahan pohon yang patah dan diterbangkan angin. Padahal menurut Redika, pihaknya sudah berupaya memasang jaringan yang aman dari posisi pohon di sekitarnya. Lebih parah lagi, gangguan sejenis sempat terjadi beberapa kali. Hal itu diakibatkan oleh angin kencang yang terus terjadi hampir sepanjang hari.[ni komang erviani]
Organda Bali Tolak Pembatasan BBM
Organisasi angkutan darat (Organda) Bali menolak rencana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) yang rencananya diujicobakan di wilayah Jawa dan Bali. Pembatasan tersebut dinilai mengancam usaha angkutan umum di Bali yang sedang terpuruk.
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi kepada SINDO di Denpasar kemarin. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut. Menurut Widi, pembatasan BBM seharusnya tidak dilakukan terhadap usaha angkutan umum. Pasalnya, angkutan umum menggunakan BBM untuk usaha yang produktif. “Kalau angkutan umum, nggak bisa dibatasi begitu. Lagipula semua usaha angkutan umum pasti membeli BBM sesuai yang diperlukan,” ujarnya.
Pembatasan BBM menurut Widi akan menimbulkan risiko bertambahnya biaya operasional angkutan umum. Bila kuota yang diberikan tidak mencukupi, usaha angkutan secara otomatis harus membeli BBM dengan harga tanpa subsidi. Kondisi tersebut akan mengancam usaha angkutan umum di Bali yang saat ini sedang terpuruk.
Penambahan biaya operasional mengharuskan angkutan umum menaikkan tarif. Namun di sisi lain, usaha angkutan umum di Bali saat ini tengah terpuruk. Hal itu terutama disebabkan minimnya minat masyarakat menggunakan jasa angkutan umum. Akibatnya, banyak armada angkutan umum di Bali yang sudah menganggur.
Kenaikan tarif dinilai hanya akan memperburuk kondisi usaha angkutan umum di Bali. Karenanya, pembatasan BBM hanya akan membuat usaha angkutan umum mengalami dilemma, antara menaikkan tariff atau merugi karena adanya tambahan biaya operasional. “Permasalahannya, kalau kita menaikkan tariff, apakah akan diterima oleh masyarakat pemakai jasa? Kalau tidak diterima, apakah ini tidak malah menurunkan animo masyarakat menggunakan angkutan umum?” Widi mengeluh.
Dijelaskan Widi, usaha angkutan umum harus berpikir seribu kali untuk menaikkan tarif angkutan umum. Pasalnya, dengan tariff yang berlaku saat ini, banyak masyarakat yang menawar hingga tariff batas bawah. “Jangankan menaikkan tarif, tarif yang sekarang saja banyak ditawar. Kalau benar-benar ada pembatasan BBM, ya tinggal tunggu hancurnya,” keluh pria asal Buleleng Bali itu.
Berdasarkan catatan PT. Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar, konsumsi BBM di Bali mencapai rata-rata 2.200 kilo liter per hari. Jumlah tersebut terdiri atas 1.700 kilo liter premium dan 500 kilo liter solar. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Bali selama 2007 mencapai 477.595 kilo liter premium dan 148.050 kilo liter solar. Jumlah tersebut naik 3 % dibandingkan tahun 2006. [ni komang erviani]
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi kepada SINDO di Denpasar kemarin. Pemerintah diharapkan mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut. Menurut Widi, pembatasan BBM seharusnya tidak dilakukan terhadap usaha angkutan umum. Pasalnya, angkutan umum menggunakan BBM untuk usaha yang produktif. “Kalau angkutan umum, nggak bisa dibatasi begitu. Lagipula semua usaha angkutan umum pasti membeli BBM sesuai yang diperlukan,” ujarnya.
Pembatasan BBM menurut Widi akan menimbulkan risiko bertambahnya biaya operasional angkutan umum. Bila kuota yang diberikan tidak mencukupi, usaha angkutan secara otomatis harus membeli BBM dengan harga tanpa subsidi. Kondisi tersebut akan mengancam usaha angkutan umum di Bali yang saat ini sedang terpuruk.
Penambahan biaya operasional mengharuskan angkutan umum menaikkan tarif. Namun di sisi lain, usaha angkutan umum di Bali saat ini tengah terpuruk. Hal itu terutama disebabkan minimnya minat masyarakat menggunakan jasa angkutan umum. Akibatnya, banyak armada angkutan umum di Bali yang sudah menganggur.
Kenaikan tarif dinilai hanya akan memperburuk kondisi usaha angkutan umum di Bali. Karenanya, pembatasan BBM hanya akan membuat usaha angkutan umum mengalami dilemma, antara menaikkan tariff atau merugi karena adanya tambahan biaya operasional. “Permasalahannya, kalau kita menaikkan tariff, apakah akan diterima oleh masyarakat pemakai jasa? Kalau tidak diterima, apakah ini tidak malah menurunkan animo masyarakat menggunakan angkutan umum?” Widi mengeluh.
Dijelaskan Widi, usaha angkutan umum harus berpikir seribu kali untuk menaikkan tarif angkutan umum. Pasalnya, dengan tariff yang berlaku saat ini, banyak masyarakat yang menawar hingga tariff batas bawah. “Jangankan menaikkan tarif, tarif yang sekarang saja banyak ditawar. Kalau benar-benar ada pembatasan BBM, ya tinggal tunggu hancurnya,” keluh pria asal Buleleng Bali itu.
Berdasarkan catatan PT. Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar, konsumsi BBM di Bali mencapai rata-rata 2.200 kilo liter per hari. Jumlah tersebut terdiri atas 1.700 kilo liter premium dan 500 kilo liter solar. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Bali selama 2007 mencapai 477.595 kilo liter premium dan 148.050 kilo liter solar. Jumlah tersebut naik 3 % dibandingkan tahun 2006. [ni komang erviani]
Kamis, 14 Februari 2008
RUU Kepariwisataan Ditolak
Pelaku pariwisata Bali menolak rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisata yang kini tengah dibahas di DPR RI. Banyak pasal-pasal dalam RUU tersebut yang dinilai sangat merugikan industri pariwisata.
Penolakan atas RUU Kepariwisataan yang akan menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tersebut, disampaikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali dan Bali Tourism Board. Kedua lembaga yang mewadahi industri pariwisata di Bali itu menilai RUU tersebut cenderung merugikan kalangan swasta yang notabene menjadi motor penggerak kepariwisataan.
Sekjen PHRI Bali, Perry Markus menjelaskan ada sejumlah poin yang memberatkan bagi industri pariwisata. Salah satunya tentang penetapan status hotel dan restoran sebagai usaha pariwisata, bukan industri jasa. Padahal, banyak disinsentif yang didapat hotel dan restoran dengan status hanya sebagai usaha pariwisata. Ia mencontohkan, pentarifan listrik oleh PLN kepada hotel cenderung lebih mahal karena masuk dalam kategori pelanggan bisnis.
Perry berharap hotel dan restoran diakui sebagai industri pariwisata, sehingga mendapat berbagai insentif yang banyak diberikan kepada industri. “Pengertian industri ka nada sejumlah usaha yang saling menguatkan satu sama lain. Saya pikir hotel dan restoran harusnya dimasukkan dalam kategori industri jasa, bukan usaha pariwisata,” tegas Perry di Denpasar kemarin.
PHRI juga mengeluhkan pasal tentang uji sertifikasi dan klasifikasi bidang yang bakal ditarik oleh pemerintah. Menurut Perry, bila uji sertifikasi dan klasifikasi bidang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya, maka akan menjadi langkah mundur bagi kepariwisataan nasional. Sistem yang ada sekarang dengan sertifikasi dan klasifikasi dilakukan asosiasi, menurutnya sudah merupakan sistem terbaik. “Klasifikasi hotel sekarang sudah dilakukan PHRI. Menurut saya, ini sudah paling bagus. Pemerintah cukup membuat standarisasinya saja,” tambah pria asal Palangkaraya itu.
Pasal yang mengatur tugas pokok dan wewenang dalam RUU Kepariwisataan juga menjadi perhatian. Perry menilai RUU terlalu banyak membebankan kewajiban kepada industri pariwisata, sementara hak yang diberikan sangat minim. Contoh sederhananya berupa keharusan industri pariwisata mengasuransikan semua turisnya. Hal terkait asuransi tersebut seharusnya sudah diatur dalam UU Asuransi. “Takutnya nanti orang yang mau makan di tempat kita juga harus diasuransikan,” keluhnya.
PHRI juga mengeluhkan poin yang mengharuskan pengusaha mencegah kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, judi, perbuatan terlarang, dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Menurut Perry, pengusaha tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kamar hotel. Beban atas pasal itu menurutnya sangat berat bagi pengusaha. “Lagipula, soal narkoba kan sudah diatur di UU Narkotika dan Psikotropika. Jadi cukup diatur di sana,” usulnya.
Penolakan atas RUU Kepariwisataan juga disampaikan Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya. Menurut pemilik salah satu hotel di Sanur itu, UU Kepariwisataan pada dasarnya dibuat untuk semua stakeholder pariwisata nasional. Karenanya, pihaknya sangat mengharapkan UU Pariwisata yang kondusif bagi industri pariwisata. Dengan demikian, industri pariwisata akan gampang berpromosi. “RUU ini akan sangat memberatkan sekali bila benar-benar disahkan. Padahal industri pariwisata kan mengakomodasi banyak sekali tenaga kerja,” keluhnya. [ni komang erviani]
Penolakan atas RUU Kepariwisataan yang akan menggantikan Undang-Undang No. 9 Tahun 1990 tersebut, disampaikan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali dan Bali Tourism Board. Kedua lembaga yang mewadahi industri pariwisata di Bali itu menilai RUU tersebut cenderung merugikan kalangan swasta yang notabene menjadi motor penggerak kepariwisataan.
Sekjen PHRI Bali, Perry Markus menjelaskan ada sejumlah poin yang memberatkan bagi industri pariwisata. Salah satunya tentang penetapan status hotel dan restoran sebagai usaha pariwisata, bukan industri jasa. Padahal, banyak disinsentif yang didapat hotel dan restoran dengan status hanya sebagai usaha pariwisata. Ia mencontohkan, pentarifan listrik oleh PLN kepada hotel cenderung lebih mahal karena masuk dalam kategori pelanggan bisnis.
Perry berharap hotel dan restoran diakui sebagai industri pariwisata, sehingga mendapat berbagai insentif yang banyak diberikan kepada industri. “Pengertian industri ka nada sejumlah usaha yang saling menguatkan satu sama lain. Saya pikir hotel dan restoran harusnya dimasukkan dalam kategori industri jasa, bukan usaha pariwisata,” tegas Perry di Denpasar kemarin.
PHRI juga mengeluhkan pasal tentang uji sertifikasi dan klasifikasi bidang yang bakal ditarik oleh pemerintah. Menurut Perry, bila uji sertifikasi dan klasifikasi bidang dilakukan oleh pemerintah sepenuhnya, maka akan menjadi langkah mundur bagi kepariwisataan nasional. Sistem yang ada sekarang dengan sertifikasi dan klasifikasi dilakukan asosiasi, menurutnya sudah merupakan sistem terbaik. “Klasifikasi hotel sekarang sudah dilakukan PHRI. Menurut saya, ini sudah paling bagus. Pemerintah cukup membuat standarisasinya saja,” tambah pria asal Palangkaraya itu.
Pasal yang mengatur tugas pokok dan wewenang dalam RUU Kepariwisataan juga menjadi perhatian. Perry menilai RUU terlalu banyak membebankan kewajiban kepada industri pariwisata, sementara hak yang diberikan sangat minim. Contoh sederhananya berupa keharusan industri pariwisata mengasuransikan semua turisnya. Hal terkait asuransi tersebut seharusnya sudah diatur dalam UU Asuransi. “Takutnya nanti orang yang mau makan di tempat kita juga harus diasuransikan,” keluhnya.
PHRI juga mengeluhkan poin yang mengharuskan pengusaha mencegah kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba, judi, perbuatan terlarang, dan perbuatan melanggar hukum lainnya. Menurut Perry, pengusaha tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam kamar hotel. Beban atas pasal itu menurutnya sangat berat bagi pengusaha. “Lagipula, soal narkoba kan sudah diatur di UU Narkotika dan Psikotropika. Jadi cukup diatur di sana,” usulnya.
Penolakan atas RUU Kepariwisataan juga disampaikan Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya. Menurut pemilik salah satu hotel di Sanur itu, UU Kepariwisataan pada dasarnya dibuat untuk semua stakeholder pariwisata nasional. Karenanya, pihaknya sangat mengharapkan UU Pariwisata yang kondusif bagi industri pariwisata. Dengan demikian, industri pariwisata akan gampang berpromosi. “RUU ini akan sangat memberatkan sekali bila benar-benar disahkan. Padahal industri pariwisata kan mengakomodasi banyak sekali tenaga kerja,” keluhnya. [ni komang erviani]
Rabu, 13 Februari 2008
Pembatasan BBM Dikeluhkan
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Wilayah Bali mengeluhkan rencana pemerintah melakukan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jawa dan Bali. Kebijakan yang rencananya diterapkan pada Mei mendatang itu, dinilai akan membuat perekonomian masyarakat makin terpuruk.
Ketua YLKI Bali I Nyoman Suwidjana mengatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jelas akan merugikan. Apalagi bila dilakukan pada saat-saat sekarang, di mana masyarakat sedang dipusingkan dengan kenaikan harga-harga.
Menurut Suwidjana, masyarakat punya hak yang sama sebagai warga negara. Karenanya, ia tak sepakat bila pemerintah menakar jumlah pemberian subsidi atas konsumsi masyarakat terhadap BBM. Pasalnya, besar tidaknya konsumsi BBM tidak terkait langsung dengan tingkat ekonomi masyarakat, tetapi karena kebutuhan.
Semua konsumsi BBM oleh masyarakat, dipastikan untuk tujuan berproduksi. Suwidjaya yakin, masyarakat tidak akan membeli BBM bila tidak diperlukan. “Saya yakin konsumen bisa memanfaatkan BBMnya pada tingkat optimal. Kalau tidak perlu, mereka tidak akan beli. Ini jelas merugikan,” tegas Suwidjana di Denpasar kemarin.
Pemerintah menurutnya tidak bisa menganggap subsidi BBM yang selama ini diberikan sebagai untuk perorangan. Subsidi BBM justru diberikan untuk menopang perekonomian. Pembatasan BBM dinilai hanya akan membatasi ruang gerak konsumen. Diakui pemilik salah satu hotel melati di Sanur itu, ekonomi yang ditopang oleh subsidi akan sangat rapuh. Namun harga premium saat ini menurutnya masih jauh di bawah kemampuan konsumen dalam negeri.
Upaya pengurangan subsidi menurutnya belum siap dilakukan saat ini. Bila pemerintan menetapkan harga BBM internasional, masyarakat akan terpuruh. “Kalau mengenakan harga internasional sekarang, konsumen akan sakit sekali. Bisa mandek perekonomian. Daya beli masyarakat akan mandek. Industri pun akan kehilangan kesempatan untuk berproduksi, karena produknya tidak laku,” ujarnya.
Bila teknik pembatasan BBM benar-benar dilakukan, Suwidjana melihat akan terjadi kenaikan harga harga yang memicu melambungnya inflasi. “Akhirnya akan kembali pada kotak pertama, kemelaratan. Ada barangjnya tapi gak terjangkau oleh masyarakat. Pabrik tidak bisa produksi. Subsidi memang tidak baik, tapi saat ini lebih dibandingkan tidak,” tambahnya.
Pengurangan subsidi menrutnya paling tepat dilakukan bila perekonomian nasional benar-benar terjamin. Indikatornya berupa peningkatan produktivitas SDM, peningkatan pendidikan, serta kemampuan masyarakat yang menciptakan lapangan kerja sendiri.
Sementara itu, PT. Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar hingga kemarin belum mendapat petunjuk pelaksana (juklak) untuk implementasi pembatasan BBM di Bali. Menurut Wira Penjualan Retail Rayon IX Pertamina Denpasar Putut Andrianto, pihaknya belum tahu persis bagaimana penerapan pembatasan BBM tersebut nantinya. “Kita belum tahu persis nanti teknisnya seperti apa,” ujarnya.
Selama ini, konsumsi BBM di Bali mencapai rata-rata 2.200 kilo liter per hari, terdiri dari 1.700 kilo liter premium dan 500 kilo liter solar. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Bali selama 2007 mencapai 477.595 kilo liter premium dan 148.050 kilo liter solar. Jumlah tersebut naik 3 % dibandingkan tahun 2006. Sementara jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seluruh Bali mencapai 130 unit. “Pembatasan BBM akan diterapkan di seluruh SPBU yang ada di Bali,” ujarnya. [ni komang erviani]
Ketua YLKI Bali I Nyoman Suwidjana mengatakan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jelas akan merugikan. Apalagi bila dilakukan pada saat-saat sekarang, di mana masyarakat sedang dipusingkan dengan kenaikan harga-harga.
Menurut Suwidjana, masyarakat punya hak yang sama sebagai warga negara. Karenanya, ia tak sepakat bila pemerintah menakar jumlah pemberian subsidi atas konsumsi masyarakat terhadap BBM. Pasalnya, besar tidaknya konsumsi BBM tidak terkait langsung dengan tingkat ekonomi masyarakat, tetapi karena kebutuhan.
Semua konsumsi BBM oleh masyarakat, dipastikan untuk tujuan berproduksi. Suwidjaya yakin, masyarakat tidak akan membeli BBM bila tidak diperlukan. “Saya yakin konsumen bisa memanfaatkan BBMnya pada tingkat optimal. Kalau tidak perlu, mereka tidak akan beli. Ini jelas merugikan,” tegas Suwidjana di Denpasar kemarin.
Pemerintah menurutnya tidak bisa menganggap subsidi BBM yang selama ini diberikan sebagai untuk perorangan. Subsidi BBM justru diberikan untuk menopang perekonomian. Pembatasan BBM dinilai hanya akan membatasi ruang gerak konsumen. Diakui pemilik salah satu hotel melati di Sanur itu, ekonomi yang ditopang oleh subsidi akan sangat rapuh. Namun harga premium saat ini menurutnya masih jauh di bawah kemampuan konsumen dalam negeri.
Upaya pengurangan subsidi menurutnya belum siap dilakukan saat ini. Bila pemerintan menetapkan harga BBM internasional, masyarakat akan terpuruh. “Kalau mengenakan harga internasional sekarang, konsumen akan sakit sekali. Bisa mandek perekonomian. Daya beli masyarakat akan mandek. Industri pun akan kehilangan kesempatan untuk berproduksi, karena produknya tidak laku,” ujarnya.
Bila teknik pembatasan BBM benar-benar dilakukan, Suwidjana melihat akan terjadi kenaikan harga harga yang memicu melambungnya inflasi. “Akhirnya akan kembali pada kotak pertama, kemelaratan. Ada barangjnya tapi gak terjangkau oleh masyarakat. Pabrik tidak bisa produksi. Subsidi memang tidak baik, tapi saat ini lebih dibandingkan tidak,” tambahnya.
Pengurangan subsidi menrutnya paling tepat dilakukan bila perekonomian nasional benar-benar terjamin. Indikatornya berupa peningkatan produktivitas SDM, peningkatan pendidikan, serta kemampuan masyarakat yang menciptakan lapangan kerja sendiri.
Sementara itu, PT. Pertamina Cabang Pemasaran Denpasar hingga kemarin belum mendapat petunjuk pelaksana (juklak) untuk implementasi pembatasan BBM di Bali. Menurut Wira Penjualan Retail Rayon IX Pertamina Denpasar Putut Andrianto, pihaknya belum tahu persis bagaimana penerapan pembatasan BBM tersebut nantinya. “Kita belum tahu persis nanti teknisnya seperti apa,” ujarnya.
Selama ini, konsumsi BBM di Bali mencapai rata-rata 2.200 kilo liter per hari, terdiri dari 1.700 kilo liter premium dan 500 kilo liter solar. Secara keseluruhan, konsumsi BBM di Bali selama 2007 mencapai 477.595 kilo liter premium dan 148.050 kilo liter solar. Jumlah tersebut naik 3 % dibandingkan tahun 2006. Sementara jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) seluruh Bali mencapai 130 unit. “Pembatasan BBM akan diterapkan di seluruh SPBU yang ada di Bali,” ujarnya. [ni komang erviani]
Selasa, 12 Februari 2008
Kriminal Warga Asing Rusak Citra Pariwisata
Pelaku pariwisata menyayangkan maraknya aksi kriminal terhadap warga asing di Bali belakangan ini, karena berpotensi merusak citra pariwisata Bali. Pihak kepolisian diharapkan bertindak cepat dalam kasus kriminalisasi warga asing.
Aksi kriminal terhadap warga asing yang belakangan makin marak di Bali, mengundang prihatin Kepala Dinas Pariwisata Bali I Gede Nurjaya. Apalagi, aksi-aksi kriminal tersebut banyak terjadi ketika Bali baru saja mendapat penghargaan sebagai destinasi eksotik dunia dari majalah Travel and Leisure, sebuah majalah paiwisata berkelas dunia. Penghargaan tersebut diterima Bali pada 18 Januari lalu. “Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, kita sedang bahagia karena baru terima award, di sisi lain ada kejadian seperti ini,” ujarnya di Denpasar kemarin.
Di samping ada kebanggaan, menurut Nurjaya, pariwisata Bali kini juga menghadapi tantangan berat terkait ketertiban, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Kasus kriminal terhadap warga asing dipastikan akan berpengaruh pada pariwisata Bali bila aparat kepolisian tidak bertindak cepat.
Menurut Nurjaya, maraknya kasus criminal berpotensi merusak citra pariwisata Bali di dunia internasional. Karenanya, kasus yang ada harus disikapi dengan cepat. “Dan kita berharap polisi cepat temukan pelaku aksi-aksi kejahatan itu,” tegas pria asal Buleleng itu.
Dikatakan, aksi-aksi kriminal terhadap warga negara asing sebenarnya juga banyak terjadi di sejumlah destinasi pariwisata lainnya di dunia. Hanya saja, pemberitaannya tidak sampai ke luar. “Kejadian begini sebenarnya sering terjadi di mana-mana. Hanya saja, pemberitaannya tidak sampai ke negara kita,” tambah Nurjaya.
Di samping polisi, Nurjaya juga mengingatkan pentingnya peranan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan Bali. “Pengamanan kan bukan hanya tugas polisi. Semua pihak ikut menjaga keamanan, termasuk wisatawan yang datang ke Bali,” tandasnya.
Nurjaya menegaskan bahwa sistem keamanan pariwisata Bali sudah diupayakan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan program sertifikasi keamanan di hotel-hotel di Bali. Namun ia mengingatkan bahwa perlu ada kesinambungan pengamanan oleh semua pihak. “Kalau tidak dijaga, kasus seperti ini akan bertambah terus. Harus ada sikap proaktif dari seluruh masyarakat. Keamanan itu kan kebutuhan semua pihak, tidak hanya wisatawan,”ujar dia.
Untuk mengurangi dampak negatif dari kasus-kasu criminal terhadap warga asing, Nurjaya mengaku berupaya memberi dorongan psikis kepada korban atau keluarga korban. Hal itu dilakukan selain untuk membantu menguatkan psikis korban atau keluarganya, juga untuk memberi kesan positif atas pariwisata Bali.
Secara terpisah, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menegaskan pentingnya peningkatan keamanan di fasilitas-fasilitas akomodasi seperti hotel, villa atau bungalow. Namun senada dengan Nurjaya, Wijaya juga mengingatkan bahwa keamanan tidak melulu hanya tugas aparat. “Tapi kiranya bukan hanya aparat, tapi masyarakat juga harus tingkatkan keamanan. Karena Bali sudah jadi destinasi dunia,” tegasnya.
Aksi kriminal yang menyasar warga negara asing belakangan makin marak di Bali. Terakhir, kasus pembunuhan menimpa seorang warga negara Australia bernama Heidi Murphy, 10 Feb. Perempuan 35 tahun itu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di penginapan yang disewanya, Vila Mekar Sari, Kuta Utara, Badung. Sebelumnya, pada 9 Feb, aksi perampokan dan pembacokan menimpa warna negara Flipina bernama Fransisco Eli Zalden yang menginap di Villa Mebeline. Beruntung, Zalden selamat. [ni komang erviani]
Aksi kriminal terhadap warga asing yang belakangan makin marak di Bali, mengundang prihatin Kepala Dinas Pariwisata Bali I Gede Nurjaya. Apalagi, aksi-aksi kriminal tersebut banyak terjadi ketika Bali baru saja mendapat penghargaan sebagai destinasi eksotik dunia dari majalah Travel and Leisure, sebuah majalah paiwisata berkelas dunia. Penghargaan tersebut diterima Bali pada 18 Januari lalu. “Ini sangat memprihatinkan. Di satu sisi, kita sedang bahagia karena baru terima award, di sisi lain ada kejadian seperti ini,” ujarnya di Denpasar kemarin.
Di samping ada kebanggaan, menurut Nurjaya, pariwisata Bali kini juga menghadapi tantangan berat terkait ketertiban, keamanan, dan kenyamanan wisatawan. Kasus kriminal terhadap warga asing dipastikan akan berpengaruh pada pariwisata Bali bila aparat kepolisian tidak bertindak cepat.
Menurut Nurjaya, maraknya kasus criminal berpotensi merusak citra pariwisata Bali di dunia internasional. Karenanya, kasus yang ada harus disikapi dengan cepat. “Dan kita berharap polisi cepat temukan pelaku aksi-aksi kejahatan itu,” tegas pria asal Buleleng itu.
Dikatakan, aksi-aksi kriminal terhadap warga negara asing sebenarnya juga banyak terjadi di sejumlah destinasi pariwisata lainnya di dunia. Hanya saja, pemberitaannya tidak sampai ke luar. “Kejadian begini sebenarnya sering terjadi di mana-mana. Hanya saja, pemberitaannya tidak sampai ke negara kita,” tambah Nurjaya.
Di samping polisi, Nurjaya juga mengingatkan pentingnya peranan seluruh masyarakat dalam menjaga keamanan Bali. “Pengamanan kan bukan hanya tugas polisi. Semua pihak ikut menjaga keamanan, termasuk wisatawan yang datang ke Bali,” tandasnya.
Nurjaya menegaskan bahwa sistem keamanan pariwisata Bali sudah diupayakan semaksimal mungkin. Salah satunya dengan program sertifikasi keamanan di hotel-hotel di Bali. Namun ia mengingatkan bahwa perlu ada kesinambungan pengamanan oleh semua pihak. “Kalau tidak dijaga, kasus seperti ini akan bertambah terus. Harus ada sikap proaktif dari seluruh masyarakat. Keamanan itu kan kebutuhan semua pihak, tidak hanya wisatawan,”ujar dia.
Untuk mengurangi dampak negatif dari kasus-kasu criminal terhadap warga asing, Nurjaya mengaku berupaya memberi dorongan psikis kepada korban atau keluarga korban. Hal itu dilakukan selain untuk membantu menguatkan psikis korban atau keluarganya, juga untuk memberi kesan positif atas pariwisata Bali.
Secara terpisah, Ketua Bali Tourism Board (BTB) Ida Bagus Ngurah Wijaya menegaskan pentingnya peningkatan keamanan di fasilitas-fasilitas akomodasi seperti hotel, villa atau bungalow. Namun senada dengan Nurjaya, Wijaya juga mengingatkan bahwa keamanan tidak melulu hanya tugas aparat. “Tapi kiranya bukan hanya aparat, tapi masyarakat juga harus tingkatkan keamanan. Karena Bali sudah jadi destinasi dunia,” tegasnya.
Aksi kriminal yang menyasar warga negara asing belakangan makin marak di Bali. Terakhir, kasus pembunuhan menimpa seorang warga negara Australia bernama Heidi Murphy, 10 Feb. Perempuan 35 tahun itu ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di penginapan yang disewanya, Vila Mekar Sari, Kuta Utara, Badung. Sebelumnya, pada 9 Feb, aksi perampokan dan pembacokan menimpa warna negara Flipina bernama Fransisco Eli Zalden yang menginap di Villa Mebeline. Beruntung, Zalden selamat. [ni komang erviani]
Senin, 04 Februari 2008
Impor Cina Macet, Stok Pernik Imlek Merosot
Pernak-pernik Imlek diserbu warga keturunan Tionghoa di Denpasar Bali. Sayang, stok pernak-pernik yang tersedia jauh merosot dibandingkan Imlek tahun lalu. Para pedagang mengaku kesulitan mendatangkan produk asal Cina.
Imlek tahun ini tidak cukup menguntungkan bagi para pedagang pernak pernik Imlek. Di tengah tingginya permintaan, para pedagang justru kesulitan mendatangkan produk asal Cina. Padahal sebagian besar pernak-pernik Imlek merupakan produk impor dari Cina.
Gara-gara tak ada produk Cina, stok yang tersedia di toko-toko penjualan pernak pernik imlek menjadi sangat terbatas. Hal itu dialami oleh hampir semua tokoh pernak-pernik Imlek yang ada di Denpasar. Akibatnya, omset penjualan yang bisa didapat pada Imlek tahun ini pun jauh merosot dibandingkan tahun lalu.
Salah satu toko pernak-pernik Imlek di Jalan Kartini Denpasar, Toko Usaha Baru, termasuk salah satu yang merasakan dampak macetnya impor produk Cina, Menurut pemiliknya Indra, omset penjualan pada Imlek tahun ini turun sekitar 20% dibandingkan tahun lalu. Nenek lima cucu itu mengeluhkan minimnya produk Cina sebagai salah satu penyebab penurunan omset tahun ini. “Omset memang naik dibandingkan hari biasa. Tapi kalau dibandingkan Imlek tahun lalu, turun,” ujarnya.
Dijelaskan Indra, pernak-pernik yang dijualnya tahun ini hanyalah sisa stok pada Imlek tahun lalu. Padahal biasanya ia khusus mendatangkan barang asal Cina dari Jakarta atau Surabaya, khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada saat Imlek. Barang asal Cina umumnya berupa lampion, patung, hingga pernak-pernik lainnya. “Sekarang saya cuma jual stok lama aja. Semuanya sisa jualan tahun lalu,” ujar ibu lima anak itu.
Menurut Indra, pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengorder produk Cina dari Jakarta atau Surabaya. “Tapi di Jakarta stoknya juga tipis. Jadi sulit sekali cari dagangan,” ujarnya. Minimnya stok diperkirakan merupakan dampak dari aksi pencabutan dan pelarangan impor produk Cina ke Indonesia tahun lalu. Pelarangan impor akibat beberapa produk Cina diduga mengandung formalin itu, diduga mengimbas pada sulitnya melakukan impor produk-produk Cina lainnya.
Minimnya stok pernak-pernik impor juga diakui pedagang lainnya di kawasan Jalan Raya Sesetan Denpasar, Winasih.Menurutnya, ia sama sekali tidak mendapat pasokan barang dari Jakarta. Selain karena pasokan yang menipis, Winarsih menduga banjir di Jakarta juga membuat barang yang dipesannya tidak dapat dikirim. “Mungkin juga karena banjir di Jakarta. Tapi memang agak sulit cari barang sekarang,” ujarnya.
Akibat tidak punya banyak stok, Winarsih terpaksa hanya menjual beberapa pernak-pernik imlek buatan lokal. “Terpaksa jual buatan sini. Memang barangnya nggak jelek, tapi kalau barang lokal, kita nggak bisa cari banyak karena mereka buatnya dalam jumlah kecil,” keluhnya.
Dampak pelarangan impor permen Cina karena diduga mengandung formalin, diakui Winarsih, paling terasa. Pasalnya, para konsumen umumnya mempertanyakan permen-permen rasa buah yang biasanya sangat digemari untuk Imlek. Hal itu membuat sejumlah pedagang memilih menjual permen-permen produksi dalam negeri. “Tapi nggak banyak yang mau beli permen biasa. Dulu kalau kita jual permen buah dari Cina, pembelinya banyak sekali,” tegasnya. [ni komang erviani]
Imlek tahun ini tidak cukup menguntungkan bagi para pedagang pernak pernik Imlek. Di tengah tingginya permintaan, para pedagang justru kesulitan mendatangkan produk asal Cina. Padahal sebagian besar pernak-pernik Imlek merupakan produk impor dari Cina.
Gara-gara tak ada produk Cina, stok yang tersedia di toko-toko penjualan pernak pernik imlek menjadi sangat terbatas. Hal itu dialami oleh hampir semua tokoh pernak-pernik Imlek yang ada di Denpasar. Akibatnya, omset penjualan yang bisa didapat pada Imlek tahun ini pun jauh merosot dibandingkan tahun lalu.
Salah satu toko pernak-pernik Imlek di Jalan Kartini Denpasar, Toko Usaha Baru, termasuk salah satu yang merasakan dampak macetnya impor produk Cina, Menurut pemiliknya Indra, omset penjualan pada Imlek tahun ini turun sekitar 20% dibandingkan tahun lalu. Nenek lima cucu itu mengeluhkan minimnya produk Cina sebagai salah satu penyebab penurunan omset tahun ini. “Omset memang naik dibandingkan hari biasa. Tapi kalau dibandingkan Imlek tahun lalu, turun,” ujarnya.
Dijelaskan Indra, pernak-pernik yang dijualnya tahun ini hanyalah sisa stok pada Imlek tahun lalu. Padahal biasanya ia khusus mendatangkan barang asal Cina dari Jakarta atau Surabaya, khusus untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada saat Imlek. Barang asal Cina umumnya berupa lampion, patung, hingga pernak-pernik lainnya. “Sekarang saya cuma jual stok lama aja. Semuanya sisa jualan tahun lalu,” ujar ibu lima anak itu.
Menurut Indra, pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengorder produk Cina dari Jakarta atau Surabaya. “Tapi di Jakarta stoknya juga tipis. Jadi sulit sekali cari dagangan,” ujarnya. Minimnya stok diperkirakan merupakan dampak dari aksi pencabutan dan pelarangan impor produk Cina ke Indonesia tahun lalu. Pelarangan impor akibat beberapa produk Cina diduga mengandung formalin itu, diduga mengimbas pada sulitnya melakukan impor produk-produk Cina lainnya.
Minimnya stok pernak-pernik impor juga diakui pedagang lainnya di kawasan Jalan Raya Sesetan Denpasar, Winasih.Menurutnya, ia sama sekali tidak mendapat pasokan barang dari Jakarta. Selain karena pasokan yang menipis, Winarsih menduga banjir di Jakarta juga membuat barang yang dipesannya tidak dapat dikirim. “Mungkin juga karena banjir di Jakarta. Tapi memang agak sulit cari barang sekarang,” ujarnya.
Akibat tidak punya banyak stok, Winarsih terpaksa hanya menjual beberapa pernak-pernik imlek buatan lokal. “Terpaksa jual buatan sini. Memang barangnya nggak jelek, tapi kalau barang lokal, kita nggak bisa cari banyak karena mereka buatnya dalam jumlah kecil,” keluhnya.
Dampak pelarangan impor permen Cina karena diduga mengandung formalin, diakui Winarsih, paling terasa. Pasalnya, para konsumen umumnya mempertanyakan permen-permen rasa buah yang biasanya sangat digemari untuk Imlek. Hal itu membuat sejumlah pedagang memilih menjual permen-permen produksi dalam negeri. “Tapi nggak banyak yang mau beli permen biasa. Dulu kalau kita jual permen buah dari Cina, pembelinya banyak sekali,” tegasnya. [ni komang erviani]
Pengusaha Bali Akan Berinvestasi Bareng
Ratusan pengusaha Bali berencana membangun investasi bersama. Pasalnya, banyak dana-dana pengusaha Bali yang belum dimanfaatkan secara produktif. Investasi bersama diharapkan memperkuat sendi-sendi perekonomian Bali.
Rencana investasi bersama tersebut disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, I Gde Wiratha, di Denpasar kemarin. Menurut Wiratha, investasi bersama penting dilakukan untuk memanfaatkan dana-dana milik pengusaha Bali yang tidak produktif.
Pemilik Paddy’s Pub yang sempat jadi sasaran teroris tahun 2002 lalu itu mengakui, banyak pengusaha Bali yang belum mampu mengolah dana-dananya ke dalam investasi produktif. Akibatnya, banyak dana-dana menganggur yang dimiliki pengusaha Bali.
Investasi bersama diharapkan mampu memperkuat ikatan antar pengusaha Bali. Investasi tersebut juga diharapkan makin membuka lebar lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di Bali. “Saya yakin, kalau semua pengusaha Bali mau melakukan ini, kekuatan ekonomi Bali yang kita kehendaki, bukan jadi hal yang muluk-muluk lagi,” tegasnya yakin.
Namun Wiratha belum menjelaskan bentuk riil dari investasi bersama itu. Rencana investasi bersama itu akan dibahas kembali secara konkrit dalam Silaturahmi Saudagar Nusantara yang bakal digelar di Denpasar Bali pada 17-19 Februari mendatang. Sekitar 500 orang pengusaha dari berbagai daerah di Bali diperkirakan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, pengusaha Bali akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas secara konkrit bentuk invetasi yang akan dibangun.
Rencana investasi bersama tersebut juga disambut positif Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali, Panudiana Kuhn. Menurut Kuhn, investasi bersama merupakan salah satu solusi bagi pengusaha Bali di tengah makin ketatnya persaingan bisnis belakangan ini. Dengan menanam modal secara bersama-sama, ia optimis pengusaha Bali akan menjadi lebih bertahan di tengah serbuan penanaman modal asing.
Investasi bersama juga diharapkan mampu memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali. Dikatakan, investasi bersama dapat dilakukan pada bidang-bidang penting yang menyangkut pengembangan ekonomi Bali.
Ia mencontohkan, investasi bersama bisa dilakukan dalam perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai. Menurut Kuhn, landasan bandara saat ini tidak memadai untuk pendaratan pesawat berukuran besar. Bila tidak ada upaya perpanjangan landasan, ia khawatir kunjungan wisatawan ke Bali akan menurun. “Apalagi Lombok sekarang sudah punya bandara sendiri. Kalau kita nggak punya, bisa-bisa wisatawan lebih memilih ke Lombok daripada ke Bali,” tegasnya.
Ketua panitia acara silaturahmi saudagar nusantara Jro Gde Karang Tangkid Suarshana berharap investasi bersama tersebut benar-benar terwujud pada acara yang dibuatnya. Investasi bersama yang akan dibangun melalui Bali Funds itu diharapkan mampu memperkuat daya saing pengusaha Bali di persaingan internasional. “Kami berharap pertemuan nanti bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha Bali,” harap pemilik hotel berbintang di kawasan Pecatu Badung Bali itu. [ni komang erviani]
Rencana investasi bersama tersebut disampaikan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bali, I Gde Wiratha, di Denpasar kemarin. Menurut Wiratha, investasi bersama penting dilakukan untuk memanfaatkan dana-dana milik pengusaha Bali yang tidak produktif.
Pemilik Paddy’s Pub yang sempat jadi sasaran teroris tahun 2002 lalu itu mengakui, banyak pengusaha Bali yang belum mampu mengolah dana-dananya ke dalam investasi produktif. Akibatnya, banyak dana-dana menganggur yang dimiliki pengusaha Bali.
Investasi bersama diharapkan mampu memperkuat ikatan antar pengusaha Bali. Investasi tersebut juga diharapkan makin membuka lebar lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di Bali. “Saya yakin, kalau semua pengusaha Bali mau melakukan ini, kekuatan ekonomi Bali yang kita kehendaki, bukan jadi hal yang muluk-muluk lagi,” tegasnya yakin.
Namun Wiratha belum menjelaskan bentuk riil dari investasi bersama itu. Rencana investasi bersama itu akan dibahas kembali secara konkrit dalam Silaturahmi Saudagar Nusantara yang bakal digelar di Denpasar Bali pada 17-19 Februari mendatang. Sekitar 500 orang pengusaha dari berbagai daerah di Bali diperkirakan hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan itu, pengusaha Bali akan melakukan pertemuan khusus untuk membahas secara konkrit bentuk invetasi yang akan dibangun.
Rencana investasi bersama tersebut juga disambut positif Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bali, Panudiana Kuhn. Menurut Kuhn, investasi bersama merupakan salah satu solusi bagi pengusaha Bali di tengah makin ketatnya persaingan bisnis belakangan ini. Dengan menanam modal secara bersama-sama, ia optimis pengusaha Bali akan menjadi lebih bertahan di tengah serbuan penanaman modal asing.
Investasi bersama juga diharapkan mampu memperkuat sendi-sendi perekonomian masyarakat Bali. Dikatakan, investasi bersama dapat dilakukan pada bidang-bidang penting yang menyangkut pengembangan ekonomi Bali.
Ia mencontohkan, investasi bersama bisa dilakukan dalam perluasan Bandara Internasional Ngurah Rai. Menurut Kuhn, landasan bandara saat ini tidak memadai untuk pendaratan pesawat berukuran besar. Bila tidak ada upaya perpanjangan landasan, ia khawatir kunjungan wisatawan ke Bali akan menurun. “Apalagi Lombok sekarang sudah punya bandara sendiri. Kalau kita nggak punya, bisa-bisa wisatawan lebih memilih ke Lombok daripada ke Bali,” tegasnya.
Ketua panitia acara silaturahmi saudagar nusantara Jro Gde Karang Tangkid Suarshana berharap investasi bersama tersebut benar-benar terwujud pada acara yang dibuatnya. Investasi bersama yang akan dibangun melalui Bali Funds itu diharapkan mampu memperkuat daya saing pengusaha Bali di persaingan internasional. “Kami berharap pertemuan nanti bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha Bali,” harap pemilik hotel berbintang di kawasan Pecatu Badung Bali itu. [ni komang erviani]
Imlek Gairahkan Usaha Angkutan Wisata
Libur tahun baru imlek tahun ini benar-benar menggairahkan industri pariwisata Bali. Tak hanya hotel, usaha angkutan wisata pun ikut bergairah. Selama libur Imlek,. permintaan atas jasa angkutan wisata naik 50% dibandingkan hari biasa.
Kenaikan permintaan atas angkutan wisata, diakui Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) Bagus Soediana di Denpasar, kemarin. Menurut Soediana, permintaan atas jasa angkutan wisata naik hingga 50% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. “Kalau dari semua anggota Pawiba, kenaikannya rata-rata sekitar 50%,” terang Soediana.
Berdasarkan catatan Pawiba, saat ini ada sedikitnya 2.500 armada kendaraan sewa yang beroperasi secara resmi di Bali. Terdiri atas kendaraan biasa, mini bus, hingga bus berukuran besar.Dari keseluruhan armada, lebih dari separuhnya diperkirakan bakal beroperasi pada libur Imlek.
Tingginya permintaan atas angkutan wisata tak terlepas dari tingginya kunjungan wisatawan asal Cina yang memilih merayakan imlek di Bali. Menurut Soediana, peningkatan jumlah permintaan jasa angkutan wisata sudah mulai terjadi sejak Senin hari ini. Hal tersebut sesuai dengan jadwal kedatangan wisatawan asal Cina yang rata-rata datang mulai hari ini.
Selain wisatawan Cina, Soediana memperkirakan usaha angkutan wisata juga akan digairahkan oleh wisatawan domestik. Diakui, hingga kini belum banyak booking yang diterima dari wisatawan domestik. Namun ia optimis kunjungan wisatawan domestik akan membludak mulai libur Imlek hingga akhir pekan ini. “Wisatawan domestik biasanya nggak booking. Mereka biasanya datang tiba-tiba, lalu sewa kendaraan,” ujar Soediana yakin.
Ditanya tariff, Soediana mengakui ada banyak variasi tariff kendaraan sewa di Bali. Namun untuk layanan full day tour rata-rata dikenakan biaya Rp. 800 ribu per kendaraan. Sementara untuk half day tour, atau perjalanan wisata setengah hari, dikenakan biaya Rp. 500 ribu per satu kendaraan.
Soediana mengaku bersyukur dengan banyaknya wisatawan ke Bali pada Imlek tahun ini. Setidaknya, hal itu menjadi pertanda baik bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Apalagi pada Konvensi PBB Menentang Korupsi yang berakhir 1 Februari lalu, jasa angkutan wisata banyak digunakan. “Pada saat UNCAC, ada 40 armada kendaraan sewa yang dipakai. Ini sangat membantu pengusaha angkutan wisata,” ujarnya.
Pengusaha angkutan wisata lainnya, Yus Suhartana, juga mengakui adanya peningkatan permintaan armada kendaraan sewa pada Imlek tahun ini. Bahkan Yus mengaku mengalami kenaikan hingga sekitar 60% dibandingkan hari biasa. Pengusaha yang banyak menggarap pasar wisatawan Cina itu berharap citra pariwisata Bali makin baik di mata dunia internasional. Dengan begitu, tidak ada lagi wisatawan yang ragu datang ke Bali. “Semoga nggak cuma Imlek. Semoga setiap momen, wisatawan memilih berlibur ke Bali,” harapnya. [ni komang erviani]
Kenaikan permintaan atas angkutan wisata, diakui Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) Bagus Soediana di Denpasar, kemarin. Menurut Soediana, permintaan atas jasa angkutan wisata naik hingga 50% jika dibandingkan dengan hari-hari biasa. “Kalau dari semua anggota Pawiba, kenaikannya rata-rata sekitar 50%,” terang Soediana.
Berdasarkan catatan Pawiba, saat ini ada sedikitnya 2.500 armada kendaraan sewa yang beroperasi secara resmi di Bali. Terdiri atas kendaraan biasa, mini bus, hingga bus berukuran besar.Dari keseluruhan armada, lebih dari separuhnya diperkirakan bakal beroperasi pada libur Imlek.
Tingginya permintaan atas angkutan wisata tak terlepas dari tingginya kunjungan wisatawan asal Cina yang memilih merayakan imlek di Bali. Menurut Soediana, peningkatan jumlah permintaan jasa angkutan wisata sudah mulai terjadi sejak Senin hari ini. Hal tersebut sesuai dengan jadwal kedatangan wisatawan asal Cina yang rata-rata datang mulai hari ini.
Selain wisatawan Cina, Soediana memperkirakan usaha angkutan wisata juga akan digairahkan oleh wisatawan domestik. Diakui, hingga kini belum banyak booking yang diterima dari wisatawan domestik. Namun ia optimis kunjungan wisatawan domestik akan membludak mulai libur Imlek hingga akhir pekan ini. “Wisatawan domestik biasanya nggak booking. Mereka biasanya datang tiba-tiba, lalu sewa kendaraan,” ujar Soediana yakin.
Ditanya tariff, Soediana mengakui ada banyak variasi tariff kendaraan sewa di Bali. Namun untuk layanan full day tour rata-rata dikenakan biaya Rp. 800 ribu per kendaraan. Sementara untuk half day tour, atau perjalanan wisata setengah hari, dikenakan biaya Rp. 500 ribu per satu kendaraan.
Soediana mengaku bersyukur dengan banyaknya wisatawan ke Bali pada Imlek tahun ini. Setidaknya, hal itu menjadi pertanda baik bagi pelaku industri pariwisata di Bali. Apalagi pada Konvensi PBB Menentang Korupsi yang berakhir 1 Februari lalu, jasa angkutan wisata banyak digunakan. “Pada saat UNCAC, ada 40 armada kendaraan sewa yang dipakai. Ini sangat membantu pengusaha angkutan wisata,” ujarnya.
Pengusaha angkutan wisata lainnya, Yus Suhartana, juga mengakui adanya peningkatan permintaan armada kendaraan sewa pada Imlek tahun ini. Bahkan Yus mengaku mengalami kenaikan hingga sekitar 60% dibandingkan hari biasa. Pengusaha yang banyak menggarap pasar wisatawan Cina itu berharap citra pariwisata Bali makin baik di mata dunia internasional. Dengan begitu, tidak ada lagi wisatawan yang ragu datang ke Bali. “Semoga nggak cuma Imlek. Semoga setiap momen, wisatawan memilih berlibur ke Bali,” harapnya. [ni komang erviani]
Senin, 28 Januari 2008
Daftar UNCAC, Ditarik Ongkos
Okezone - Senin, 28 Januari 2008 - 01:05 wib
NUSA DUA - Persiapan Konvensi PBB untuk Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC) mendapat protes wartawan. Pasalnya, proses akreditasi pers di ajang internasional itu beraroma diskriminatif dan dan dimintai ongkos.
Insiden itu berawal saat panitia sempat menolak memberi akreditasi kepada sejumlah wartawan yang tidak membawa surat penugasan khusus. Namun di saat bersamaan, panitia mengabulkan akreditasi pers meski tanpa surat tugas khusus.
Salah seorang panitia, Adilla Arief, beralasan bahwa surat penugasan dari media sangat penting sebagai persyaratan standar dari PBB. "Kalau syaratnya seperti itu, kenapa ada yang mendapat identity card meski tanpa surat khusus," ptotes salah seorang wartawan.
Beruntung, sebagian besar wartawan akhirnya berhasil mendapatkan akreditasi setelah panitia dihubungi kantor pusat media masing-masing.
Proses akreditasi di ajang UNCAC kemarin juga agak berbeda dibandingkan ajang-ajang internasional lainnya. Pasalnya, peserta wajib memfotocopy sendiri identitas di tempat photocopy center yang tersedia di arena eksibisi UNCAC.
Parahnya lagi, wartawan juga ditarik biaya fotokopi sebesar Rp1.000. "Uang sih tak seberapa. Tapi apakah PBB tidak menganggarkan dana sehingga harus menarik biaya," ujar wartawan lainnya jengkel.
Meski dongkol, para wartawan hanya bisa menuruti aturan itu. Mereka hanya mempertanyakan profesionalitas dalam mengurusi gawe besar seperti UNCAC.
(Ni Komang Erviani/Sindo/kem)
NUSA DUA - Persiapan Konvensi PBB untuk Anti Korupsi (United Nation Convention Against Corruption/UNCAC) mendapat protes wartawan. Pasalnya, proses akreditasi pers di ajang internasional itu beraroma diskriminatif dan dan dimintai ongkos.
Insiden itu berawal saat panitia sempat menolak memberi akreditasi kepada sejumlah wartawan yang tidak membawa surat penugasan khusus. Namun di saat bersamaan, panitia mengabulkan akreditasi pers meski tanpa surat tugas khusus.
Salah seorang panitia, Adilla Arief, beralasan bahwa surat penugasan dari media sangat penting sebagai persyaratan standar dari PBB. "Kalau syaratnya seperti itu, kenapa ada yang mendapat identity card meski tanpa surat khusus," ptotes salah seorang wartawan.
Beruntung, sebagian besar wartawan akhirnya berhasil mendapatkan akreditasi setelah panitia dihubungi kantor pusat media masing-masing.
Proses akreditasi di ajang UNCAC kemarin juga agak berbeda dibandingkan ajang-ajang internasional lainnya. Pasalnya, peserta wajib memfotocopy sendiri identitas di tempat photocopy center yang tersedia di arena eksibisi UNCAC.
Parahnya lagi, wartawan juga ditarik biaya fotokopi sebesar Rp1.000. "Uang sih tak seberapa. Tapi apakah PBB tidak menganggarkan dana sehingga harus menarik biaya," ujar wartawan lainnya jengkel.
Meski dongkol, para wartawan hanya bisa menuruti aturan itu. Mereka hanya mempertanyakan profesionalitas dalam mengurusi gawe besar seperti UNCAC.
(Ni Komang Erviani/Sindo/kem)
Rabu, 16 Januari 2008
Sulit, Bangun RSH di Bali
Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH), rumah bersubsidi bagi masyarakat tidak mampu, sulit diwujudkan di Bali. Harga tanah yang melambung membuat banyak pengembang enggan membangun rumah seharga Rp. 49 juta tersebut. Minimnya dukungan pemerintah daerah menjadi penghambat.
Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APPERSI) Bali, I Ketut Sugita, jumlah RSH yang berhasil dibangun di Bali selama 2007 hanya mencapai sekitar 300 unit. RSH tersebut tersebar di wilayah kabupaten Tabanan, Negara, dan Buleleng.Rata-rata luasnya sekitar 60 – 80 meter persegi.
Sugita menjelaskan, pembangunan RSH di Bali bukan hal mudah. Pasalnya, sebagian besar perusahaan pengembang di Bali enggan membangun rumah mungil dengan harga hanya Rp. 49 juta. Harga tanah yang cukup mahal diakui menjadi salah satu kendala dari para pengembang.
Selain itu, Sugita menilai minimnya dukungan pemerintah daerah menjadi kendala lain yang cukup mendasar. Upaya pemerintah daerah untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat di daerahnya, dinilai masih minim. Hal itu terbukti dari sulitnya mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSH, serta urusan birokrasi perizinan yang masih dibuat berbelit-belit.
Dijelaskan Sugita, RSH merupakan program rumah bersubsidi yang konsepnya harus dikoordinasikan bersama antara pengembang, pemerintah daerah, dan perbankan. Pasalnya, RSH dibangun di atas tanah negara yang tak terpakai untuk kemudian dijual kepada masyarakat umum yang tidak memiliki rumah. Subsidi seharusnya diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembeli RSH juga berhak atas subsidi bunga bank. Dalam prosesnya, pembeli RSH hanya wajib membayar bunga bank selama dua tahun pertama. Selanjutnya di tahun ketiga, wajib membayar sebagian pokok dan bunga bank senilai 11 persen saja.
Namun dalam praktiknya, dukungan pemerintah dirasakan Sugita sangat minim. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat minim. Pihak bank pemerintah pun tak banyak merespon program tersebut, kecuali Bank Tabungan Negara. “Padahal seharusnya semua bank pemerintah melakukan program ini,” keluh Sugita.
Meski demikian, upaya membangun RSH menurutnya masih bisa diwujudkan bila ada keinginan kuat dari semua pihak. ”Kalau kita tidak peduli, siapa yang akan menyediakan rumah untuk masyarakat kecil. Burung aja punya rumah, masak kita manusia nggak punya,” tegasnya.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, Putu Agus Suradnyana, mengakui sulitnya membangun RSH di Bali. Apalagi untuk wilayah Denpasar Badung yang harga tanahnya kini sudah melambung hingga rata-rata ratusan juta rupiah per are. “Program RSH mungkin cuma bisa di Kabupaten Jembrana dan Buleleng,” ujarnya.
Harga Rp. 49 juta per unit RSH dinilai Agus sudah sangat tidak visible dengan harga tanah di wilayah Bali. Dengan harga tersebut, Agus menilai RSH hanya bisa dibangun di tanah seharga Rp. 4 – 6 juta per are. “Susah sekali cari tanah harga segitu sekarang ini. Rata-rata di luar Denpasar sudah Rp. 10 – 15 juta per are,” keluhnya.
Dikatakan, REI mengusulkan agar plafon sebesar Rp. 49 juta dinaikkan menjadi Rp. 72 juta. Nilai tersebut dinilai lebih logis untuk kondisi Bali. “Kalau tidak dinaikkan jadi Rp. 72 juta, saya pesimis RSH bisa dibangun di Bali,” ujar Anggota DPRD bali itu. [ni komang erviani]
Menurut Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APPERSI) Bali, I Ketut Sugita, jumlah RSH yang berhasil dibangun di Bali selama 2007 hanya mencapai sekitar 300 unit. RSH tersebut tersebar di wilayah kabupaten Tabanan, Negara, dan Buleleng.Rata-rata luasnya sekitar 60 – 80 meter persegi.
Sugita menjelaskan, pembangunan RSH di Bali bukan hal mudah. Pasalnya, sebagian besar perusahaan pengembang di Bali enggan membangun rumah mungil dengan harga hanya Rp. 49 juta. Harga tanah yang cukup mahal diakui menjadi salah satu kendala dari para pengembang.
Selain itu, Sugita menilai minimnya dukungan pemerintah daerah menjadi kendala lain yang cukup mendasar. Upaya pemerintah daerah untuk menyediakan rumah murah bagi masyarakat di daerahnya, dinilai masih minim. Hal itu terbukti dari sulitnya mencari tanah untuk lokasi pembangunan RSH, serta urusan birokrasi perizinan yang masih dibuat berbelit-belit.
Dijelaskan Sugita, RSH merupakan program rumah bersubsidi yang konsepnya harus dikoordinasikan bersama antara pengembang, pemerintah daerah, dan perbankan. Pasalnya, RSH dibangun di atas tanah negara yang tak terpakai untuk kemudian dijual kepada masyarakat umum yang tidak memiliki rumah. Subsidi seharusnya diberikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, pembeli RSH juga berhak atas subsidi bunga bank. Dalam prosesnya, pembeli RSH hanya wajib membayar bunga bank selama dua tahun pertama. Selanjutnya di tahun ketiga, wajib membayar sebagian pokok dan bunga bank senilai 11 persen saja.
Namun dalam praktiknya, dukungan pemerintah dirasakan Sugita sangat minim. Dukungan pemerintah daerah dinilai sangat minim. Pihak bank pemerintah pun tak banyak merespon program tersebut, kecuali Bank Tabungan Negara. “Padahal seharusnya semua bank pemerintah melakukan program ini,” keluh Sugita.
Meski demikian, upaya membangun RSH menurutnya masih bisa diwujudkan bila ada keinginan kuat dari semua pihak. ”Kalau kita tidak peduli, siapa yang akan menyediakan rumah untuk masyarakat kecil. Burung aja punya rumah, masak kita manusia nggak punya,” tegasnya.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bali, Putu Agus Suradnyana, mengakui sulitnya membangun RSH di Bali. Apalagi untuk wilayah Denpasar Badung yang harga tanahnya kini sudah melambung hingga rata-rata ratusan juta rupiah per are. “Program RSH mungkin cuma bisa di Kabupaten Jembrana dan Buleleng,” ujarnya.
Harga Rp. 49 juta per unit RSH dinilai Agus sudah sangat tidak visible dengan harga tanah di wilayah Bali. Dengan harga tersebut, Agus menilai RSH hanya bisa dibangun di tanah seharga Rp. 4 – 6 juta per are. “Susah sekali cari tanah harga segitu sekarang ini. Rata-rata di luar Denpasar sudah Rp. 10 – 15 juta per are,” keluhnya.
Dikatakan, REI mengusulkan agar plafon sebesar Rp. 49 juta dinaikkan menjadi Rp. 72 juta. Nilai tersebut dinilai lebih logis untuk kondisi Bali. “Kalau tidak dinaikkan jadi Rp. 72 juta, saya pesimis RSH bisa dibangun di Bali,” ujar Anggota DPRD bali itu. [ni komang erviani]
Ratusan Guide Liar Ajukan Lisensi
DENPASAR (SINDO) – Keberadaan guide (pemandu wisata,red) tak berlisensi alias liar dalam kepariwisataan Bali, kini mulai ditata. Ratusan orang guide liar dipastikan bakal mengikuti uji lisensi pada Maret mendatang.
Uji lesensi yang digelar atas kerjasama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Dinas Pariwisata Bali itu merupakan salah satu upaya menata guide-guide liar yang banyak berpraktik di Bali. Sejak dibuka pada 29 Desember 2007 lalu, pendaftaran uji lisensi langsung diserbu peminat. Sedikitnya, 571 orang guide telah mendaftar untuk uji sertifikasi lisensi tersebut. Sebagian besar diantaranya diduga merupakan guide liar yang sudah berpraktik ilegal di Bali selama bertahun-tahun.
Menurut Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Made Sukadana, banyaknya guide liar diperkirakan karena uji lisensi sudah tidak pernah dilakukan sejak tahun 2003 lalu. Dari 571 pendaftar, diperkirakan 300 orang diantaranya merupakan guide liar yang sudah bertahun-tahun berpraktik melayani wisatawan secara illegal. “Jadi kemungkinan besar diantara pendaftar-pendaftar itu, sudah jadi guide sejak bertahun-tahun. Mungkin dulunya dia guide liar yang sekarang ingin cari lisensi,” ujar Sukadana di Denpasar kemarin.
Sukadana menyebut, keberadaan guide liar yang banyak berpraktik di Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan guide liar tidak memiliki pemahaman benar tentang budaya Bali. “Ini merusak citra Bali,” demikian Sukadana.
Dalam proses uji lisensi, guide calon pemegang lisesnsi diwajibkan mengikuti kursus budaya Bali selama satu setengah bulan. Kursus itu diharapkan memberi pemahaman kepada para guide tentang budaya Bali dan segala filosofinya.
Sekitar 260 orang yang mendaftar hingga kemarin, bermaksud mencari lisensi guide berbahasa Korea dan Mandarin. Sementara sisanya mencari lisensi guide berbahasa Jepang, Inggris, Rusia, Jerman, dan Belanda. Hingga akhir masa pendaftaran pada 20 Januari mendatang, Sukadana optimis akan ada 700 orang pendaftar.
Sukadana berharap dengan uji lisensi tersebut, ada tambahan tenaga guide untuk menghadapi booming kembali pariwisata Bali. Beberapa guide yang diutamakan yakni berbahasa Rusia, dan Arab. Kedua pasar tersebut diakui mengalami peningkatan lumayan tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya bahkan mengaku akan mencari 40 orang guide berbahasa Rusia. “Yang sulit cari guide berbahasa arab. Padahal potensi wisata Timur Tengah sangat besar sekali,” tambahnya.
Berdasarkan catatan HPI Bali, saat ini terdapat terdapat 4.786 guide aktif pemegang lisensi. Terdiri dari guide berbahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Korea, Perancis, dan Italia.
Pebisnis travel agent yang khusus menangani pasar Rusia, Iwan Taruna, menyambut positif upaya mencari bibit-bibit baru guide Rusia. Pasalnya, selama ini pasar Rusia terus mengalami peningkatan, sementara tenaga guide yang ada sangat terbatas. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Bali pada pada 2007 mencapai 31.267 orang, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 23.649 orang. [ni komang erviani]
Uji lesensi yang digelar atas kerjasama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Dinas Pariwisata Bali itu merupakan salah satu upaya menata guide-guide liar yang banyak berpraktik di Bali. Sejak dibuka pada 29 Desember 2007 lalu, pendaftaran uji lisensi langsung diserbu peminat. Sedikitnya, 571 orang guide telah mendaftar untuk uji sertifikasi lisensi tersebut. Sebagian besar diantaranya diduga merupakan guide liar yang sudah berpraktik ilegal di Bali selama bertahun-tahun.
Menurut Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Made Sukadana, banyaknya guide liar diperkirakan karena uji lisensi sudah tidak pernah dilakukan sejak tahun 2003 lalu. Dari 571 pendaftar, diperkirakan 300 orang diantaranya merupakan guide liar yang sudah bertahun-tahun berpraktik melayani wisatawan secara illegal. “Jadi kemungkinan besar diantara pendaftar-pendaftar itu, sudah jadi guide sejak bertahun-tahun. Mungkin dulunya dia guide liar yang sekarang ingin cari lisensi,” ujar Sukadana di Denpasar kemarin.
Sukadana menyebut, keberadaan guide liar yang banyak berpraktik di Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan guide liar tidak memiliki pemahaman benar tentang budaya Bali. “Ini merusak citra Bali,” demikian Sukadana.
Dalam proses uji lisensi, guide calon pemegang lisesnsi diwajibkan mengikuti kursus budaya Bali selama satu setengah bulan. Kursus itu diharapkan memberi pemahaman kepada para guide tentang budaya Bali dan segala filosofinya.
Sekitar 260 orang yang mendaftar hingga kemarin, bermaksud mencari lisensi guide berbahasa Korea dan Mandarin. Sementara sisanya mencari lisensi guide berbahasa Jepang, Inggris, Rusia, Jerman, dan Belanda. Hingga akhir masa pendaftaran pada 20 Januari mendatang, Sukadana optimis akan ada 700 orang pendaftar.
Sukadana berharap dengan uji lisensi tersebut, ada tambahan tenaga guide untuk menghadapi booming kembali pariwisata Bali. Beberapa guide yang diutamakan yakni berbahasa Rusia, dan Arab. Kedua pasar tersebut diakui mengalami peningkatan lumayan tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya bahkan mengaku akan mencari 40 orang guide berbahasa Rusia. “Yang sulit cari guide berbahasa arab. Padahal potensi wisata Timur Tengah sangat besar sekali,” tambahnya.
Berdasarkan catatan HPI Bali, saat ini terdapat terdapat 4.786 guide aktif pemegang lisensi. Terdiri dari guide berbahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Korea, Perancis, dan Italia.
Pebisnis travel agent yang khusus menangani pasar Rusia, Iwan Taruna, menyambut positif upaya mencari bibit-bibit baru guide Rusia. Pasalnya, selama ini pasar Rusia terus mengalami peningkatan, sementara tenaga guide yang ada sangat terbatas. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Bali pada pada 2007 mencapai 31.267 orang, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 23.649 orang. [ni komang erviani]
Ratusan Guide Liar Ajukan Lisensi
DENPASAR (SINDO) – Keberadaan guide (pemandu wisata,red) tak berlisensi alias liar dalam kepariwisataan Bali, kini mulai ditata. Ratusan orang guide liar dipastikan bakal mengikuti uji lisensi pada Maret mendatang.
Uji lesensi yang digelar atas kerjasama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Dinas Pariwisata Bali itu merupakan salah satu upaya menata guide-guide liar yang banyak berpraktik di Bali. Sejak dibuka pada 29 Desember 2007 lalu, pendaftaran uji lisensi langsung diserbu peminat. Sedikitnya, 571 orang guide telah mendaftar untuk uji sertifikasi lisensi tersebut. Sebagian besar diantaranya diduga merupakan guide liar yang sudah berpraktik ilegal di Bali selama bertahun-tahun.
Menurut Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Made Sukadana, banyaknya guide liar diperkirakan karena uji lisensi sudah tidak pernah dilakukan sejak tahun 2003 lalu. Dari 571 pendaftar, diperkirakan 300 orang diantaranya merupakan guide liar yang sudah bertahun-tahun berpraktik melayani wisatawan secara illegal. “Jadi kemungkinan besar diantara pendaftar-pendaftar itu, sudah jadi guide sejak bertahun-tahun. Mungkin dulunya dia guide liar yang sekarang ingin cari lisensi,” ujar Sukadana di Denpasar kemarin.
Sukadana menyebut, keberadaan guide liar yang banyak berpraktik di Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan guide liar tidak memiliki pemahaman benar tentang budaya Bali. “Ini merusak citra Bali,” demikian Sukadana.
Dalam proses uji lisensi, guide calon pemegang lisesnsi diwajibkan mengikuti kursus budaya Bali selama satu setengah bulan. Kursus itu diharapkan memberi pemahaman kepada para guide tentang budaya Bali dan segala filosofinya.
Sekitar 260 orang yang mendaftar hingga kemarin, bermaksud mencari lisensi guide berbahasa Korea dan Mandarin. Sementara sisanya mencari lisensi guide berbahasa Jepang, Inggris, Rusia, Jerman, dan Belanda. Hingga akhir masa pendaftaran pada 20 Januari mendatang, Sukadana optimis akan ada 700 orang pendaftar.
Sukadana berharap dengan uji lisensi tersebut, ada tambahan tenaga guide untuk menghadapi booming kembali pariwisata Bali. Beberapa guide yang diutamakan yakni berbahasa Rusia, dan Arab. Kedua pasar tersebut diakui mengalami peningkatan lumayan tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya bahkan mengaku akan mencari 40 orang guide berbahasa Rusia. “Yang sulit cari guide berbahasa arab. Padahal potensi wisata Timur Tengah sangat besar sekali,” tambahnya.
Berdasarkan catatan HPI Bali, saat ini terdapat terdapat 4.786 guide aktif pemegang lisensi. Terdiri dari guide berbahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Korea, Perancis, dan Italia.
Pebisnis travel agent yang khusus menangani pasar Rusia, Iwan Taruna, menyambut positif upaya mencari bibit-bibit baru guide Rusia. Pasalnya, selama ini pasar Rusia terus mengalami peningkatan, sementara tenaga guide yang ada sangat terbatas. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Bali pada pada 2007 mencapai 31.267 orang, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 23.649 orang. [ni komang erviani]
Uji lesensi yang digelar atas kerjasama Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali dan Dinas Pariwisata Bali itu merupakan salah satu upaya menata guide-guide liar yang banyak berpraktik di Bali. Sejak dibuka pada 29 Desember 2007 lalu, pendaftaran uji lisensi langsung diserbu peminat. Sedikitnya, 571 orang guide telah mendaftar untuk uji sertifikasi lisensi tersebut. Sebagian besar diantaranya diduga merupakan guide liar yang sudah berpraktik ilegal di Bali selama bertahun-tahun.
Menurut Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Made Sukadana, banyaknya guide liar diperkirakan karena uji lisensi sudah tidak pernah dilakukan sejak tahun 2003 lalu. Dari 571 pendaftar, diperkirakan 300 orang diantaranya merupakan guide liar yang sudah bertahun-tahun berpraktik melayani wisatawan secara illegal. “Jadi kemungkinan besar diantara pendaftar-pendaftar itu, sudah jadi guide sejak bertahun-tahun. Mungkin dulunya dia guide liar yang sekarang ingin cari lisensi,” ujar Sukadana di Denpasar kemarin.
Sukadana menyebut, keberadaan guide liar yang banyak berpraktik di Bali sudah sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, kebanyakan guide liar tidak memiliki pemahaman benar tentang budaya Bali. “Ini merusak citra Bali,” demikian Sukadana.
Dalam proses uji lisensi, guide calon pemegang lisesnsi diwajibkan mengikuti kursus budaya Bali selama satu setengah bulan. Kursus itu diharapkan memberi pemahaman kepada para guide tentang budaya Bali dan segala filosofinya.
Sekitar 260 orang yang mendaftar hingga kemarin, bermaksud mencari lisensi guide berbahasa Korea dan Mandarin. Sementara sisanya mencari lisensi guide berbahasa Jepang, Inggris, Rusia, Jerman, dan Belanda. Hingga akhir masa pendaftaran pada 20 Januari mendatang, Sukadana optimis akan ada 700 orang pendaftar.
Sukadana berharap dengan uji lisensi tersebut, ada tambahan tenaga guide untuk menghadapi booming kembali pariwisata Bali. Beberapa guide yang diutamakan yakni berbahasa Rusia, dan Arab. Kedua pasar tersebut diakui mengalami peningkatan lumayan tinggi sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya bahkan mengaku akan mencari 40 orang guide berbahasa Rusia. “Yang sulit cari guide berbahasa arab. Padahal potensi wisata Timur Tengah sangat besar sekali,” tambahnya.
Berdasarkan catatan HPI Bali, saat ini terdapat terdapat 4.786 guide aktif pemegang lisensi. Terdiri dari guide berbahasa Inggris, Jepang, Mandarin, Korea, Perancis, dan Italia.
Pebisnis travel agent yang khusus menangani pasar Rusia, Iwan Taruna, menyambut positif upaya mencari bibit-bibit baru guide Rusia. Pasalnya, selama ini pasar Rusia terus mengalami peningkatan, sementara tenaga guide yang ada sangat terbatas. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Bali, jumlah kunjungan wisatawan Rusia ke Bali pada pada 2007 mencapai 31.267 orang, naik dari tahun sebelumnya yang hanya 23.649 orang. [ni komang erviani]
Selasa, 15 Januari 2008
Jelang Galungan, Stok Janur dan Pisang Aman
DENPASAR (SINDO) – Menjelang hari raya Galungan dan Kuningan pada 23 Januari dan 2 Februari mendatang, stok janur dan pisang di Bali dipastikan aman. Sekitar 1.088 ton pisang akan didatangkan dari Jawa setiap harinya.
Janur dan pisang merupakan dua kebutuhan utama yang paling dicari umat Hindu di Bali pada setiap perayaan keagamaan. Pasalnya, janur dan pisang termasuk unsur wajib yang harus ada dalam setiap upacara keagamaan. Peningkatan permintaan atas janur dan pisang biasanya mengalami lonjakan luar biasa ketika hari raya tiba.
Namun pada Galungan dan Kuningan mendatang, persediaan janur dan pisang dipastikan bakal mencukupi seluruh permintaan masyarakat Bali. Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Bagus Ketut Wijaya, menegaskan hal itu di Denpasar kemarin.
Menurut Wijaya, timnya sudah melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional di Denpasar. Dari pantauan tersebut, diketahui bakal ada kiriman sebanyak 1.088 ton pisang dari Jawa Timur setiap hari sejak H-7 Galungan. Jumlah tersebut empat kali lipat lebih banyak dibandingkan hari biasa.
Kiriman sebanyak itu akan didatangkan oleh 34 pemilik kios penjualan pisang di Pasar Anyar Ubung, pasar induk yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan janur dan pisang asal Jawa. Rupanya, para pedagang pisang dan janur sudah mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Galungan dan Kuningan. Pasalnya, pada hari biasa masing-masing kios hanya mendatangkan satu truk pisang ke Bali setiap harinya, atau setara dengan 8 ton pisang. Menjelang Galungan, masing-masing kios meningkatkan pasokan menjadi 4 truk pisang per hari, atau setara dengan 32 ton per hari. “Jadi kalau dihitung keseluruhan, ada 1.088 ton pisang yang didatangkan ke Bali setiap hari,” terang Wijaya.
Hal yang sama juga terjadi pada janur. Menurut Wijaya, kiriman janur ke Bali dari sentra-sentra penghasil janur akan ditingkatkan. Selama ini, banyaknya kebutuhan janur di Bali memaksa pedagang mendatangkan janur dari sejumlah daerah di luar Bali, seperti dari Jawa Timur, Lampung, bahkan Sulawesi.
Wijaya optimis langkah pedagang mendatangkan lebih banyak pisang dan janur ke Bali, akan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Saya yakin, persediaan janur dan pisang cukup melimpah. Apalagi ka nada pasokan janur dan pisang dari Bali sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, harga Janur dan pisang di pasar-pasar tradisional di Bali sudah mengalami peningkatan. Menurut salah seorang pedagang pisang di Pasar Badung, Ni Nyoman Mendri, harga pisang ambon sudah mengalami kenaikan dari rata-rata Rp. 4.000 per kg menjadi Rp. 5.500 per kg. Pisang raja juga mengalami kenaikan dari Rp. 6.000 per kg menjadi Rp. 7.500 per kg. Mendri memperkirakan harga pisang akan terus melambung hingga hari raya Galungan dan Kuningan berakhir.
Kanaikan juga sudah terjadi pada harga Janur. Salah seorang pedagang Janur di Pasar Badung, Ni Wayan Ayu, mengakui ada kenaikan harga janur dari rata-rata 3.000 per ikat ukuran kecil menjadi Rp. 4.000.
Terkait kenaikan harga tersebut, Wijaya mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, harga janur dan pisang sangat ditentukan mekanisme pasar. “Kami dari Disperindag hanya akan memastikan bahwa persediaan mencukupi. Soal harga, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Toh, saya piker wajar kalau para pedagang mencoba cari untung lebih di saat-saat seperti ini,” tandasnya. [ni komang erviani]
Janur dan pisang merupakan dua kebutuhan utama yang paling dicari umat Hindu di Bali pada setiap perayaan keagamaan. Pasalnya, janur dan pisang termasuk unsur wajib yang harus ada dalam setiap upacara keagamaan. Peningkatan permintaan atas janur dan pisang biasanya mengalami lonjakan luar biasa ketika hari raya tiba.
Namun pada Galungan dan Kuningan mendatang, persediaan janur dan pisang dipastikan bakal mencukupi seluruh permintaan masyarakat Bali. Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Bagus Ketut Wijaya, menegaskan hal itu di Denpasar kemarin.
Menurut Wijaya, timnya sudah melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional di Denpasar. Dari pantauan tersebut, diketahui bakal ada kiriman sebanyak 1.088 ton pisang dari Jawa Timur setiap hari sejak H-7 Galungan. Jumlah tersebut empat kali lipat lebih banyak dibandingkan hari biasa.
Kiriman sebanyak itu akan didatangkan oleh 34 pemilik kios penjualan pisang di Pasar Anyar Ubung, pasar induk yang selama ini dikenal sebagai pusat penjualan janur dan pisang asal Jawa. Rupanya, para pedagang pisang dan janur sudah mengantisipasi meningkatnya permintaan menjelang Galungan dan Kuningan. Pasalnya, pada hari biasa masing-masing kios hanya mendatangkan satu truk pisang ke Bali setiap harinya, atau setara dengan 8 ton pisang. Menjelang Galungan, masing-masing kios meningkatkan pasokan menjadi 4 truk pisang per hari, atau setara dengan 32 ton per hari. “Jadi kalau dihitung keseluruhan, ada 1.088 ton pisang yang didatangkan ke Bali setiap hari,” terang Wijaya.
Hal yang sama juga terjadi pada janur. Menurut Wijaya, kiriman janur ke Bali dari sentra-sentra penghasil janur akan ditingkatkan. Selama ini, banyaknya kebutuhan janur di Bali memaksa pedagang mendatangkan janur dari sejumlah daerah di luar Bali, seperti dari Jawa Timur, Lampung, bahkan Sulawesi.
Wijaya optimis langkah pedagang mendatangkan lebih banyak pisang dan janur ke Bali, akan sangat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. “Saya yakin, persediaan janur dan pisang cukup melimpah. Apalagi ka nada pasokan janur dan pisang dari Bali sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, harga Janur dan pisang di pasar-pasar tradisional di Bali sudah mengalami peningkatan. Menurut salah seorang pedagang pisang di Pasar Badung, Ni Nyoman Mendri, harga pisang ambon sudah mengalami kenaikan dari rata-rata Rp. 4.000 per kg menjadi Rp. 5.500 per kg. Pisang raja juga mengalami kenaikan dari Rp. 6.000 per kg menjadi Rp. 7.500 per kg. Mendri memperkirakan harga pisang akan terus melambung hingga hari raya Galungan dan Kuningan berakhir.
Kanaikan juga sudah terjadi pada harga Janur. Salah seorang pedagang Janur di Pasar Badung, Ni Wayan Ayu, mengakui ada kenaikan harga janur dari rata-rata 3.000 per ikat ukuran kecil menjadi Rp. 4.000.
Terkait kenaikan harga tersebut, Wijaya mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Pasalnya, harga janur dan pisang sangat ditentukan mekanisme pasar. “Kami dari Disperindag hanya akan memastikan bahwa persediaan mencukupi. Soal harga, kami nggak bisa berbuat apa-apa. Toh, saya piker wajar kalau para pedagang mencoba cari untung lebih di saat-saat seperti ini,” tandasnya. [ni komang erviani]
Industri Tahu Tempe Terancam Bangkrut
DENPASAR (SINDO) – Kenaikan tajam harga kedelai, membuat sekitar 83 unit industri tahu dan 109 unit industri tempe di Bali terancam bangkrut. Memperkecil ukuran produk jadi strategi andalan untuk tetap eksis meraih pasar.
Harga kedelai yang melambung, hingga kemarin belum beranjak turun. Menurut salah seorang pedagang kedelai kering di Pasar Badung, Agung Dewantara, harga kedelai kering impor masih seharga Rp. 8.000 per kg. Padahal dulu, harga kedelai impor rata-rata hanya Rp. 4.000 per kg. Menurut Agung, kenaikan terjadi sejak sekitar dua bulan lalu. Sementara Agung tidak menyediakan kedelai lokal karena minim peminat.“Sejak dua bulan, harganya nggak turun-turun. Saya juga nggak tahu persis kenapa,” ujarnya.
Tingginya harga kedelai, membuat industri pembuatan tempe dan tahu terpuruk. Iwan, salah satu pembuat tahu di Denpasar, mengaku sangat dipusingkan oleh kenaikan harga kedelai. “Lha wong dulu cuma Rp. 4.000, sekarang Rp. 8.000 per kg. Siapa yang nggak pusing,” keluhnya.
Akibat kenaikan harga kedelai, Iwan terpaksa menaikkan harga eceran tahu buatannya dari Rp. 1.500 per bungkus menjadi Rp. 2.000 per bungkus. Tak cukup dengan menaikkkan harga. Ia juga memperkecil ukuran tahu buatannya menjadi hanya dua per tiga dari ukuran biasa. Jumlah tahu dalam satu bungkusnya juga dikurangi dari enam potong, menjadi hanya lima potong.
Strategi memperkecil ukuran, menurut Iwan, dilakukan agar masyarakat tidak makin merasa terbebani. “Sebab kalau ukurannya tetap seperti dulu, harganya harus naik dua kali lipat. Takutnya nggak ada yang mau beli,” terang Iwan.
Salah seorang pedagang tahu tempe di Pasar Badung, Maemunah, mengaku banyak mendapat protes dari pelanggan terkait kenaikan harga tahu tempe. Apalagi, ukuran tahu tempe yang dijualnya kini diperkecil. “Banyak sih yang protes. Tapi dulu. Sekarang sudah banyak yang ngerti kalau harga kedelai mahal,” tambahnya.
Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Bagus Ketut Wijaya, mengakui sejumlah industri tahu tempe di Bali sedang terancam bangkrut. Pasalnya, sebagian besar industri tahu tempe di Bali sangat tergantung pada kedelai impor karena alasan kualitas. Padahal, lonjakan paling tinggi sedang terjadi pada kedelai impor.
Dijelaskan Wijaya, kebutuhan masyarakat Bali terhadap kedelai cukup tinggi. Total kebutuhan kedelai di Bali diperkirakan mencapai 20.909 ton per tahun. Bila dirinci, kebutuhan kedelai untuk tempe dan tahu tergolong paling tinggi, yakni masing-masing 8.688 ton dan 5.705 ton. Sementara kebutuhan kedelai kering dan kedelai tauge masing-masing hanya 4.927 ton dan 1.589 ton.
Padahal total produksi kedelai Bali pada 2007 lalu hanya sebanyak 10.844 ton. Sisanya sangat tergantung pada kiriman kedelai impor. Ironisnya, industri tahu tempe seratus persen tergantung pada kedelai impor. “Katanya kalau nggak pakai kedelai impor, hasilnya jelek,” ujar Wijaya.
Namun pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan harga kedelai. Pasalnya, kedelai merupakan produk bebas yang harganya diatur sesuai mekanisme pasar. “Kami tidak bisa mengatur harga kedelai. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya pasrah. [ni komang erviani]
Kebutuhan Kedelai di Bali
Kedelai Tempe 8.688 ton
Kedelai Tahu 5.705 ton
Kedelai Kering 4.927 ton
Kedelai Tauge 1.589 ton
Total 20.909 ton
Pasokan Kedelai Bali
Produksi Kedelai Lokal Bali 10.844 ton
Impor 10.065 ton
Total 20.909 ton
Data diolah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali
Harga kedelai yang melambung, hingga kemarin belum beranjak turun. Menurut salah seorang pedagang kedelai kering di Pasar Badung, Agung Dewantara, harga kedelai kering impor masih seharga Rp. 8.000 per kg. Padahal dulu, harga kedelai impor rata-rata hanya Rp. 4.000 per kg. Menurut Agung, kenaikan terjadi sejak sekitar dua bulan lalu. Sementara Agung tidak menyediakan kedelai lokal karena minim peminat.“Sejak dua bulan, harganya nggak turun-turun. Saya juga nggak tahu persis kenapa,” ujarnya.
Tingginya harga kedelai, membuat industri pembuatan tempe dan tahu terpuruk. Iwan, salah satu pembuat tahu di Denpasar, mengaku sangat dipusingkan oleh kenaikan harga kedelai. “Lha wong dulu cuma Rp. 4.000, sekarang Rp. 8.000 per kg. Siapa yang nggak pusing,” keluhnya.
Akibat kenaikan harga kedelai, Iwan terpaksa menaikkan harga eceran tahu buatannya dari Rp. 1.500 per bungkus menjadi Rp. 2.000 per bungkus. Tak cukup dengan menaikkkan harga. Ia juga memperkecil ukuran tahu buatannya menjadi hanya dua per tiga dari ukuran biasa. Jumlah tahu dalam satu bungkusnya juga dikurangi dari enam potong, menjadi hanya lima potong.
Strategi memperkecil ukuran, menurut Iwan, dilakukan agar masyarakat tidak makin merasa terbebani. “Sebab kalau ukurannya tetap seperti dulu, harganya harus naik dua kali lipat. Takutnya nggak ada yang mau beli,” terang Iwan.
Salah seorang pedagang tahu tempe di Pasar Badung, Maemunah, mengaku banyak mendapat protes dari pelanggan terkait kenaikan harga tahu tempe. Apalagi, ukuran tahu tempe yang dijualnya kini diperkecil. “Banyak sih yang protes. Tapi dulu. Sekarang sudah banyak yang ngerti kalau harga kedelai mahal,” tambahnya.
Kepala Sub Dinas Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Bagus Ketut Wijaya, mengakui sejumlah industri tahu tempe di Bali sedang terancam bangkrut. Pasalnya, sebagian besar industri tahu tempe di Bali sangat tergantung pada kedelai impor karena alasan kualitas. Padahal, lonjakan paling tinggi sedang terjadi pada kedelai impor.
Dijelaskan Wijaya, kebutuhan masyarakat Bali terhadap kedelai cukup tinggi. Total kebutuhan kedelai di Bali diperkirakan mencapai 20.909 ton per tahun. Bila dirinci, kebutuhan kedelai untuk tempe dan tahu tergolong paling tinggi, yakni masing-masing 8.688 ton dan 5.705 ton. Sementara kebutuhan kedelai kering dan kedelai tauge masing-masing hanya 4.927 ton dan 1.589 ton.
Padahal total produksi kedelai Bali pada 2007 lalu hanya sebanyak 10.844 ton. Sisanya sangat tergantung pada kiriman kedelai impor. Ironisnya, industri tahu tempe seratus persen tergantung pada kedelai impor. “Katanya kalau nggak pakai kedelai impor, hasilnya jelek,” ujar Wijaya.
Namun pihaknya mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengendalikan harga kedelai. Pasalnya, kedelai merupakan produk bebas yang harganya diatur sesuai mekanisme pasar. “Kami tidak bisa mengatur harga kedelai. Jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya pasrah. [ni komang erviani]
Kebutuhan Kedelai di Bali
Kedelai Tempe 8.688 ton
Kedelai Tahu 5.705 ton
Kedelai Kering 4.927 ton
Kedelai Tauge 1.589 ton
Total 20.909 ton
Pasokan Kedelai Bali
Produksi Kedelai Lokal Bali 10.844 ton
Impor 10.065 ton
Total 20.909 ton
Data diolah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali
Sabtu, 12 Januari 2008
NTB Gaet Wisatawan Bali
SANUR (SINDO) – Tingginya kunjungan wisatawan asing ke Bali, membuat pelaku pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB) berinisiatif untuk menggaet wisatawan dari Bali. Untuk mengurangi ketergantungan pariwisata NTB terhadap Bali, pelaku pariwisata NTB melakukan aksi jemput bola ke Bali.
Aksi jemput bola dilakukan dengan menggelar ajang Best of Lombok Table Top di salah satu hotel di Sanur Denpasar, kemarin. Sebanyak 16 pelaku industri pariwisata NTB yang terdiri dari hotel, tour operator dan biro perjalanan wisata NTB, mempresentasikan produknya di hadapan 65 pelaku wisata Bali. Ajang tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku wisata Bali untuk mempromosikan NTB sebagai destinasi kedua setelah Bali.
Penyelenggara kegiatan, Awan Aswinabawa, mengaku tidak punya spesifik terkait nilai transaksi yang bisa dibukukan dari acara tersebut. Sebaliknya, kegiatan itu diharapkan jadi media komunikasi antara pelaku wisata NTB dengan Bali. “Dalam jangka panjang, kami inginkan ada komunikasi intens dan saling pengertian antara pelaku wisata Bali dan Lombok,” ujarnya.
Menurut Awan, selama ini masih ada gap yang cukup lebar antara pariwisata Bali dan NTB. Ia mencontohkan, total kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Bali selama 2007 mencapai 5,7 juta orang. Sementara jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB hanya 500 ribu. ”Padahal antara Bali dan Lombok sangat dekat sekali. Nah, gap ini yang coba kami persempit dengan berpromosi langsung ke Bali. Jadi dari total 7 hari kunjungan wisatawan asing ke Bali, dua harinya kan bisa dibawa ke Lombok,” ujarnya.
Awan menjelaskan, ada banyak produk wisata baru di NTB yang cocok untuk dipasarkan ke pasar wisatawan di Bali. Bahkan menurut Awan, tarif wisata di Lombok sangat kompetitif. Untuk paket tiga hari empat malam misalnya, hanya diberi tarif USD 70–80 di luar flight.
Selain itu, jalur penerbangan dari Bali ke Lombok juga cukup banyak, mencapai 9 penerbangan sehari. Ada sekitar 800 seat penerbangan dari Bali ke lombok per harinya.” Antara Bali Lombok juga tidak terlalu jauh. Gampang tambah flight sewaktu-waktu,” tambahnya lagi. .
Namun Awan tegas menyebut bahwa Lombok bukan pesaing Bali. Justru, Lombok diharapkan bisa menjadi pelengkap pariwisata Bali. Meski infrastruktur di Lombok tak selengkap Bali, namun Awan memastikan segala fasilitas cukup memadai. Saat ini terdapat sedikitnya 2000 kamar hotel berbintang di Lombok.
Tingginya tingkat ketergantungan pariwisata NTB terhadap Bali juga diakui Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Lombok Barat, Tjok Sutendra, yang hadir dalam acara Best Of Lombok Table Top. Menurut Sutendra, wisatawan yang datang ke Kabupaten Lombok Barat selama 2007 lalu mencapai 250 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat tipis dibandingkan kunjungan tahun 2006. Sekitar 55% dari total kunjungan tersebut, merupakan wisatawan asing. “Sekitar 70 persen wisatawan asing yang datang ke NTB berasal dari Bali. Jadi kami memang benar-benar tergantung pada pasar wisatawan Bali,” ujarnya.
Ajang Best of Lombok Table Top diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi kunjungan wisatawan Bali ke NTB. Dengan promosi jemput bola ke Bali, Sutendra optimis target kenaikan kunjungan wisatawan ke Lombok sebesar 20 persen bisa tercapai. [ni komang erviani]
Aksi jemput bola dilakukan dengan menggelar ajang Best of Lombok Table Top di salah satu hotel di Sanur Denpasar, kemarin. Sebanyak 16 pelaku industri pariwisata NTB yang terdiri dari hotel, tour operator dan biro perjalanan wisata NTB, mempresentasikan produknya di hadapan 65 pelaku wisata Bali. Ajang tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku wisata Bali untuk mempromosikan NTB sebagai destinasi kedua setelah Bali.
Penyelenggara kegiatan, Awan Aswinabawa, mengaku tidak punya spesifik terkait nilai transaksi yang bisa dibukukan dari acara tersebut. Sebaliknya, kegiatan itu diharapkan jadi media komunikasi antara pelaku wisata NTB dengan Bali. “Dalam jangka panjang, kami inginkan ada komunikasi intens dan saling pengertian antara pelaku wisata Bali dan Lombok,” ujarnya.
Menurut Awan, selama ini masih ada gap yang cukup lebar antara pariwisata Bali dan NTB. Ia mencontohkan, total kunjungan wisatawan asing dan domestik ke Bali selama 2007 mencapai 5,7 juta orang. Sementara jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB hanya 500 ribu. ”Padahal antara Bali dan Lombok sangat dekat sekali. Nah, gap ini yang coba kami persempit dengan berpromosi langsung ke Bali. Jadi dari total 7 hari kunjungan wisatawan asing ke Bali, dua harinya kan bisa dibawa ke Lombok,” ujarnya.
Awan menjelaskan, ada banyak produk wisata baru di NTB yang cocok untuk dipasarkan ke pasar wisatawan di Bali. Bahkan menurut Awan, tarif wisata di Lombok sangat kompetitif. Untuk paket tiga hari empat malam misalnya, hanya diberi tarif USD 70–80 di luar flight.
Selain itu, jalur penerbangan dari Bali ke Lombok juga cukup banyak, mencapai 9 penerbangan sehari. Ada sekitar 800 seat penerbangan dari Bali ke lombok per harinya.” Antara Bali Lombok juga tidak terlalu jauh. Gampang tambah flight sewaktu-waktu,” tambahnya lagi. .
Namun Awan tegas menyebut bahwa Lombok bukan pesaing Bali. Justru, Lombok diharapkan bisa menjadi pelengkap pariwisata Bali. Meski infrastruktur di Lombok tak selengkap Bali, namun Awan memastikan segala fasilitas cukup memadai. Saat ini terdapat sedikitnya 2000 kamar hotel berbintang di Lombok.
Tingginya tingkat ketergantungan pariwisata NTB terhadap Bali juga diakui Kepala Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Lombok Barat, Tjok Sutendra, yang hadir dalam acara Best Of Lombok Table Top. Menurut Sutendra, wisatawan yang datang ke Kabupaten Lombok Barat selama 2007 lalu mencapai 250 ribu orang. Jumlah tersebut meningkat tipis dibandingkan kunjungan tahun 2006. Sekitar 55% dari total kunjungan tersebut, merupakan wisatawan asing. “Sekitar 70 persen wisatawan asing yang datang ke NTB berasal dari Bali. Jadi kami memang benar-benar tergantung pada pasar wisatawan Bali,” ujarnya.
Ajang Best of Lombok Table Top diharapkan bisa menjadi salah satu upaya untuk lebih mengoptimalkan potensi kunjungan wisatawan Bali ke NTB. Dengan promosi jemput bola ke Bali, Sutendra optimis target kenaikan kunjungan wisatawan ke Lombok sebesar 20 persen bisa tercapai. [ni komang erviani]
IITF 2008 Targetkan Transaksi 25 M
SANUR (SINDO) – Sebuah ajang promosi pariwisata bertajuk Indonesia International Travel Fair 2008 (IITF 2008), bakal digelar di Jakarta pada 27-30 Maret mendatang. IITF 2008 ditargetkan mampu membukukan transaksi wisata senilai Rp. 25 miliar.
IITF rencananya digelar di Balai Kartini Expo Jakartaa. Pihak panitia mengklaim ajang tersebut sebagai salah satu perhelatan travel fair terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu agenda penting pada kalender Visit Indonesia Year 2008 (VIY 2008). Acara empat hari itu akan berlangsung dengan format satu trade show dan tiga hari consumer fair dimana masyarakat Jakarta dapat membeli paket domestik dan internasional dengan harga sangat spesial.
Menurut Panca R Sarungu, Projesct Director IITF 2008, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat agar merencanakan wisatanya lebih awal. Termasuk merencanakan wisatanya untuk musim liburan sekolah bulan Juni dan Juli mendatang dengan harga spesial. “Kami bahkan meminta pihak peserta pameran untuk memberikan harga sangat spesial yang hanya berlaku untuk pemesanan serta pembayaran selama acara ini berlangsung,” ujarnya berpromosi di hadapan pelaku industri pariwisata Bali di Sanur Denpasar kemarin.
Untuk mendukung program VIY 2008, penyelenggara juga akan mengundang sedikitnya 50 buyer asing yaitu wholesaler dan top outboud agent dari negara ASEAN dan China dalam program semi hosted buyer. Untuk mensukseskan program tersebut, Panca mengaku mendapat dukungan dari pihak hotel yang memberikan fasilitas akomodasi cuma cuma serta pihak perusahaan penerbangan yang memberikan diskon khusus.
Untuk mempromosikan ajang IITF 2008, panitia menganggarkan dana yang cukup besar mencapai senilai Rp.1,8 milyar. Kegiatan tersebut ditargetkan mampu menarik 30.000 pengunjung dan berhasil membukukan transaksi senilai Rp. 25 miliar. “Kami yakin target pengujung sebanyak 30.000 dari kalangan menengah keatas serta pembukuan transaksi senilai Rp.25 milyar akan tercapai,” demikian Panca.
Bali yang merupakan tujuan wisata utama dari pasar domestik, diharapkan bisa menjadi pemain penting dalam penyelenggaraan IITF 2008. Pasalnya menurut Panca, Bali telah membukukan sedikitnya Rp. 87 triliun transaksi dari kunjungan wisatawan domestik.
Rencana penyelenggaraan even IITF 2008, mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan pelaku pariwisata di Bali. Shawal A Mohamed, manager salah satu hotel di Denpasar Mengakui, potensi wisatawan domestik yang Sangay besar Belem digarap secara optimal oleh pelaku pariwisata. Padahal, berwisata sudah menjadi salah satu gaya hidup yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia.
Oleh Shawal, peningkatan potensi wisatawan domestik itu dirasakan sendiri di hotelnya. Bahkan pasar domestik menurutnya jauh lebih menguntungkan, karena biasanya berwisata dengan keluarga dalam kelompok besar. “Kalau wisatawan Eropa, biasanya berpasangan dua orang. Tapi kalau wisatawan domestik, bareng keluarga. Jadi sebetulnya lebih menguntungkan,” tegasnya.
Sayangnya, Shawal menilai Belem ada upaya optimal menggarap pasar domestik. Ajang IITF 2008 diharapkan menjadi perintis dalam upaya menggarap pasar wisatawan domestik secara lebih serius. [ni komang erviani]
IITF rencananya digelar di Balai Kartini Expo Jakartaa. Pihak panitia mengklaim ajang tersebut sebagai salah satu perhelatan travel fair terbesar di Indonesia yang menjadi salah satu agenda penting pada kalender Visit Indonesia Year 2008 (VIY 2008). Acara empat hari itu akan berlangsung dengan format satu trade show dan tiga hari consumer fair dimana masyarakat Jakarta dapat membeli paket domestik dan internasional dengan harga sangat spesial.
Menurut Panca R Sarungu, Projesct Director IITF 2008, pihaknya ingin mengedukasi masyarakat agar merencanakan wisatanya lebih awal. Termasuk merencanakan wisatanya untuk musim liburan sekolah bulan Juni dan Juli mendatang dengan harga spesial. “Kami bahkan meminta pihak peserta pameran untuk memberikan harga sangat spesial yang hanya berlaku untuk pemesanan serta pembayaran selama acara ini berlangsung,” ujarnya berpromosi di hadapan pelaku industri pariwisata Bali di Sanur Denpasar kemarin.
Untuk mendukung program VIY 2008, penyelenggara juga akan mengundang sedikitnya 50 buyer asing yaitu wholesaler dan top outboud agent dari negara ASEAN dan China dalam program semi hosted buyer. Untuk mensukseskan program tersebut, Panca mengaku mendapat dukungan dari pihak hotel yang memberikan fasilitas akomodasi cuma cuma serta pihak perusahaan penerbangan yang memberikan diskon khusus.
Untuk mempromosikan ajang IITF 2008, panitia menganggarkan dana yang cukup besar mencapai senilai Rp.1,8 milyar. Kegiatan tersebut ditargetkan mampu menarik 30.000 pengunjung dan berhasil membukukan transaksi senilai Rp. 25 miliar. “Kami yakin target pengujung sebanyak 30.000 dari kalangan menengah keatas serta pembukuan transaksi senilai Rp.25 milyar akan tercapai,” demikian Panca.
Bali yang merupakan tujuan wisata utama dari pasar domestik, diharapkan bisa menjadi pemain penting dalam penyelenggaraan IITF 2008. Pasalnya menurut Panca, Bali telah membukukan sedikitnya Rp. 87 triliun transaksi dari kunjungan wisatawan domestik.
Rencana penyelenggaraan even IITF 2008, mendapat sambutan positif dari beberapa kalangan pelaku pariwisata di Bali. Shawal A Mohamed, manager salah satu hotel di Denpasar Mengakui, potensi wisatawan domestik yang Sangay besar Belem digarap secara optimal oleh pelaku pariwisata. Padahal, berwisata sudah menjadi salah satu gaya hidup yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia.
Oleh Shawal, peningkatan potensi wisatawan domestik itu dirasakan sendiri di hotelnya. Bahkan pasar domestik menurutnya jauh lebih menguntungkan, karena biasanya berwisata dengan keluarga dalam kelompok besar. “Kalau wisatawan Eropa, biasanya berpasangan dua orang. Tapi kalau wisatawan domestik, bareng keluarga. Jadi sebetulnya lebih menguntungkan,” tegasnya.
Sayangnya, Shawal menilai Belem ada upaya optimal menggarap pasar domestik. Ajang IITF 2008 diharapkan menjadi perintis dalam upaya menggarap pasar wisatawan domestik secara lebih serius. [ni komang erviani]
Selasa, 01 Januari 2008
Transaksi Ritel Naik 50 %
DENPASAR (SINDO) – Tansaksi ritel di Bali mengalami kenaikan sekitar 50 % selama libur akhir tahun ini. Kenaikan terutama ditopang oleh transaksi pembelian makanan dan minuman.
Transaksi perdagangan riitel di Bali mengalami kenaikan gara-gara antusiasme masyarakat menyambut tahun baru 2008. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, sejumlah swalayan diserbu pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Antrian panjang juga terlihat di kasir-kasir swalayan, hampir sepanjang hari. Bahkan sejumlah swalayan menambah tenaga kasirnya untuk mengurangi panjangnya antrian. Seperti terlihat di Swalayan Ramayana Jl. Sesetan Denpasar dan Tiara Dewata Jl. Letjen Sutoyo Denpasar.
Store Manager Ramayana cabang Sesetan, Benny Santoso, menjelaskan peningkatan transaksi penjualan sudah terjadi lima hari sebelum tahun baru. Bila omset penjualannya di hari biasa hanya Rp. 100 juta per hari, menjelang tahun baru naik menjadi sekitar Rp.150 juta per hari.
Kenaikan nilai transaksi penjualan terutama disebabkan oleh transaksi penjualan snack dan minuman. Dikatakan Benny, transaksi penjualan snack sejak jelang tahun baru naik hingga 30 % dibanding hari biasa. Sementara transaksi penjualan minuman naik hingga 50%. “Yang paling banyak dibeli soft drink dan bir. Malah kami kehabisan stok karena suppliernya sendiri sudah nggak punya stok,” terang Benny.
Untuk produk fashion, Benny mengakui adanya kenaikan transaksi penjualan. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan hari biasa. “Produk fashion banyak dicari pada saat Natal lalu. Sekarang juga ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan,” tandasnya.
Pasar Swalayan Tiara Dewata juga mengalami kenaikan transaksi penjualan jelang tahun baru. Menurut Operation Manager Tiara Dewata, Novie Setyo Utomo, transaksi penjualan naik sekitar 30 hingga 50% sejak Jumat pekan lalu. Sayang, Novie enggan menyebut nominalnya.
Kenaikan transaksi di Tiara Dewata terutama terlihat pada penjualan makanan dan minuman. “Yang paling banyak dibeli adalah soft drink dan kue kering. Mungkin untuk persiapan malam tahun baru,”terangnya.
Hebatnya, kenaikan transaksi penjualan ikan pada detik-detik pergantian tahun kemarin mencapai 500 persen, atau 5 kali lipat dari hari biasa. Kenaikan penjualan ikan pada tahun baru, jelas Novie, merupakan kecenderungan yang selalu terjadi setiap tahunnya. Hal itu diduga karena tradisi masyarakat Bali yang biasa menghabiskan malam tahun baru dengan barbeque party. “Kami memang sudah siap dengan kenaikan dengan manambah stok ikan. Karena di Bali ini sudah sangat khas di mana masyarakat merayakan detik-detik tahun baru dengan barbeque party,” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi atas keamanan malam tahun baru, sejumlah swalayan kemarin juga menyiagakan personil keamanannya dalam jumlah yang lebih banyak dari hari biasa. Selain itu, sejumlah swalayan juga melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian setempat untuk pengamanan. “Hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Novie. [ni komang erviani]
Transaksi perdagangan riitel di Bali mengalami kenaikan gara-gara antusiasme masyarakat menyambut tahun baru 2008. Berdasarkan pantauan SINDO kemarin, sejumlah swalayan diserbu pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Antrian panjang juga terlihat di kasir-kasir swalayan, hampir sepanjang hari. Bahkan sejumlah swalayan menambah tenaga kasirnya untuk mengurangi panjangnya antrian. Seperti terlihat di Swalayan Ramayana Jl. Sesetan Denpasar dan Tiara Dewata Jl. Letjen Sutoyo Denpasar.
Store Manager Ramayana cabang Sesetan, Benny Santoso, menjelaskan peningkatan transaksi penjualan sudah terjadi lima hari sebelum tahun baru. Bila omset penjualannya di hari biasa hanya Rp. 100 juta per hari, menjelang tahun baru naik menjadi sekitar Rp.150 juta per hari.
Kenaikan nilai transaksi penjualan terutama disebabkan oleh transaksi penjualan snack dan minuman. Dikatakan Benny, transaksi penjualan snack sejak jelang tahun baru naik hingga 30 % dibanding hari biasa. Sementara transaksi penjualan minuman naik hingga 50%. “Yang paling banyak dibeli soft drink dan bir. Malah kami kehabisan stok karena suppliernya sendiri sudah nggak punya stok,” terang Benny.
Untuk produk fashion, Benny mengakui adanya kenaikan transaksi penjualan. Namun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan hari biasa. “Produk fashion banyak dicari pada saat Natal lalu. Sekarang juga ada kenaikan, tapi tidak terlalu signifikan,” tandasnya.
Pasar Swalayan Tiara Dewata juga mengalami kenaikan transaksi penjualan jelang tahun baru. Menurut Operation Manager Tiara Dewata, Novie Setyo Utomo, transaksi penjualan naik sekitar 30 hingga 50% sejak Jumat pekan lalu. Sayang, Novie enggan menyebut nominalnya.
Kenaikan transaksi di Tiara Dewata terutama terlihat pada penjualan makanan dan minuman. “Yang paling banyak dibeli adalah soft drink dan kue kering. Mungkin untuk persiapan malam tahun baru,”terangnya.
Hebatnya, kenaikan transaksi penjualan ikan pada detik-detik pergantian tahun kemarin mencapai 500 persen, atau 5 kali lipat dari hari biasa. Kenaikan penjualan ikan pada tahun baru, jelas Novie, merupakan kecenderungan yang selalu terjadi setiap tahunnya. Hal itu diduga karena tradisi masyarakat Bali yang biasa menghabiskan malam tahun baru dengan barbeque party. “Kami memang sudah siap dengan kenaikan dengan manambah stok ikan. Karena di Bali ini sudah sangat khas di mana masyarakat merayakan detik-detik tahun baru dengan barbeque party,” terangnya.
Sebagai langkah antisipasi atas keamanan malam tahun baru, sejumlah swalayan kemarin juga menyiagakan personil keamanannya dalam jumlah yang lebih banyak dari hari biasa. Selain itu, sejumlah swalayan juga melakukan kerjasama dengan aparat kepolisian setempat untuk pengamanan. “Hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelas Novie. [ni komang erviani]
Langganan:
Postingan (Atom)
