Oase di Gurun Gersang

Koran Seputar Indonesia - Minggu, 16/03/2008

Negara-negara berpenduduk terbesar di dunia sepakat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Sebab, selama ini mereka tertinggal dibandingkan bangsa lain.

Tiga unit mobil pintar (smart car) terparkirrapididepanlobi Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, saat digelar pertemuan ketujuh para menteri pendidikan dari sembilan negara berpenduduk terbesar (E-9), 10–12 Maret lalu. Melengkapi itu, sejumlah anak sekolah taman kanakkanak sengaja didatangkan untuk menyapa para delegasi.

Hari berikutnya, para delegasi juga diajak berkunjung ke SMA Negeri 4 Denpasar. Di sekolah favorit di Denpasar yang berstandar internasional ini, para delegasi dari Indonesia, Bangladesh, Mesir, Brasil, India, China, Meksiko, Nigeria, dan Pakistan disuguhi berbagai kecanggihan teknologi yang diterapkan dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut.

Ada juga berbagai peragaan ilmu pengetahuan dan seni budaya dari berbagai bidang ekstrakurikuler yang diterapkan di sana. Dua agenda tambahan dalam pertemuan sembilan negara berpenduduk terbesar dunia itu sukses membuat kagum para delegasi. Sekretaris Menteri Pendidikan Bangladesh M Musharraf Hossain Bhuiyan mengaku terkesan dengan pembelajaran di SMA Negeri 4 Denpasar ini.

”Sekolah ini bagus, baik dari segi intrakurikuler maupun ekstrakurikulernya. Ini patut ditiru sekolah lain di negara kawasan E-9,”ujarnya. Potret pendidikan sekolah favorit di Pulau Dewata tersebut tentu berbanding terbalik dengan kenyataan wajah pendidikan di negeri ini.

Soal infrastruktur pendidikan, misalnya, kerusakan gedung sekolah masih menimpa sekitar 50% gedung sekolah di Indonesia,437 unit gedung di antaranya terdapat di Jakarta. Jumlah itu bisa jadi naik seiring dengan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah belakangan ini. Begitu juga dengan gaji guru yang rata-rata masih di bawah kesejahteraan, terlebih bagi tenaga honorer atau guru bantu. Persoalan yang dihadapi Indonesia ini juga menimpa negara di kawasan E-9.

Secara umum,dunia pendidikan di kawasan E-9 dianggap masih jauh dari harapan. Menurut Direktur Jenderal UNESCO Koichiro Matsuura, saat ini negara E-9 masih memiliki segudang permasalahan di bidang pendidikan yang cukup memprihatinkan. Misalnya, nasib sebagian besar pengajar yang masih bekerja dengan pendapatan minim,karier tidak jelas, serta tidak mampu mengakses pelatihan dan teknologi informasi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Harian Komisi Nasional untuk UNESCO Arief Rachman. Di Indonesia sendiri, menurut dia, peningkatan kualitas guru masih menjadi masalah utama, disusul buruknya infrastruktur pendidikan dan rendahnya aksesibilitas masyarakat miskin untuk mengenyam pendidikan. ”Di Indonesia masih ada 40–65% sekolah berada pada keadaan yang fasilitas gedungnya jelek, gurunya terbatas, bukunya tidak lengkap,” ujar dia.

Komitmen anggota negara-negara yang tergabung dalam E-9 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan ibarat oase di gurun gersang bagi masa depan anakanak bangsa. Deklarasi Bali yang dihasilkan dalam pertemuan selama tiga hari itu, misalnya,memuat butir tentang perlunya mengintensifkan mekanisme kerja sama Selatan- Selatan untuk menambah infrastrukturdanperlengkapan, dukungan pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (information and communication technologies/ICT), serta pembelajaran terbuka (open and distance learning/ODL).

Para menteri dari sembilan negara anggota juga menyepakati perlunya menjamin kecukupan jumlah tenaga pengajar, terutama bagi guru perempuan. UNESCO memperkirakan, hingga 2015 masih diperlukan tambahan 18 juta guru sekolah dasar (SD) di seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 40% diperlukan di negaranegara E-9. Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo berpendapat, kerja sama negara-negara E-9 memberi manfaat luar biasa pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dia mencontohkan kebijakan sertifikasi guru,wajib belajar sembilan tahun hingga pembuatan UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Itu semua merupakan implementasi dari kesepakatankesepakatan kerja sama E-9 sebelumnya. ”Kita belajar banyak dari kawasan E-9,”ujarnya. Namun, dia mengakui masih banyak persoalan yang membelit pendidikan di Indonesia.

Soal pemerataan jumlah guru di perkotaan dan pedesaan, misalnya,masih perlu dicarikan solusinya. Hal itu diduga terkait dengan masalah kesejahteraan guru di daerah pedesaan yang masih rendah. Indonesia, lanjut dia, juga akan belajar dari China tentang mekanisme pemberian insentif kepada guru agar mau bertugas di pedesaan.Indonesia juga sepakat untuk belajar dari Meksiko dan Brasil tentang bagaimana memberdayakan guru melalui kurikulum.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Fasli Jalal menyebutkan, Deklarasi Bali sebagai kesepakatan paling riil karena berisi program-program aksi yang jelas. (ni komang ervíani/ miftachul chusna/ thomas pulungan)