Bila Tak Ada Subsidi Lagi…

Subsidi penuh obat antiretroviral (ARV) untuk orang dengan HIV/AIDS (Odha), menyelamatkan ratusan nyawa. Apa jadinya bila subsidi dihapus?

Ketika jarum jam mendekati angka tujuh, Renti (33 tahun) dan Sumastika (34 tahun), lahap menyantap beberapa potong ubi rebus, hasil kebun mereka sendiri di wilayah Gerokgak, Buleleng, Bali. Dua buah pil menyusul masuk ke mulut mereka. “Sejak ada obat ini, rasanya lebih baik,” seloroh Renti dengan bahasa Bali logat Bali Baratnya yang kental.

Pil-pil itu memang telah menjadi bagian dari keseharian Renti dan Sumastika sejak lebih dari setahun ini, sejak hasil tes darah menyatakan keduanya terinfeksi HIV. Setiap hari, pukul tujuh pagi dan pukul tujuh malam, keduanya wajib meminum obat-obatan antiretroviral (ARV) itu.

HIV (Human Immunodeficiency Syndrome) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, penyebab AIDS (Aquired Immuno Deficiency Syndrome). Virus ini membuat pengidapnya sangat rentan terserang penyakit. Obat ARV berfungsi menghambat kerja-kerja enzim yang membantu perkembangbiakan virus dalam tubuh, sehingga perkembangannya dapat ditekan. Obat ARV tidak membunuh virus HIV, sehingga pemakaian obat tak boleh dihentikan. Jangankan putus obat, terlambat minum obat saja akan dapat berakibat fatal bagi pengidap HIV. Putus obat atau keterlambatan minum obat dapat membuat virus kebal terhadap obat tersebut dan justru makin kuat menggerogoti tubuh yang ditempatinya. Dengan kata lain, ARV harus dikonsumsi seumur hidup.

Renti dan suaminya menyadari betul bahaya yang mungkin timbul bila mereka terlambat minum obat. Karenanya, mereka selalu berupaya disiplin. “Nggak pernah terlambat minum obat. Kalau terlambat, paling hanya lima menit. Kalau terlambat atau putus minum obat, sekali saja nggak minum obat, obat itu nggak ada artinya. Makanya saya harus rutin minum. Karena masih ingin hidup,” ujar Renti polos.
Yang pasti, Renti tak mau lagi mengalami sakit seperti dua tahun lalu. Diare hebat sempat membuat perempuan yang tertular HIV dari suaminya itu, hanya bisa tertidur lemas selama hampir setahun. Cairan tubuh yang terus terkuras, ditambah selera makan yang tiba-tiba menghilang, menggerogoti badannya. Segala bentuk pengobatan dicoba. Mulai pengobatan medis, sampai pengobatan tradisional oleh balian (orang pintar) dekat rumah. Namun semuanya gagal, sampai akhirnya hasil tes menyatakan Renti positif terunfeksi HIV. “ Saya kira sudah tidak akan sembuh,” kenang ibu tiga anak itu.

Berkat obat ARV, Renti kini bisa menjalani hari-harinya seperti biasa. Mulai dari mengasuh ketiga anaknya, melakukan pekerjaan rumah, memberi makan ternak sapinya, bahkan mencari rumput pakan sapi ke perbukitan yang berjarak sekitar satu kilometer dengan berjalan kaki.

Renti beruntung, ia tak perlu mengeluarkan sepeser uang pun untuk mendapat obat ARV. Setiap bulan, dua botol besar pil diterima Renti dan suaminya melalui staf Yayasan Citra Usadha Indonesia (YCUI), sebuah yayasan penanggulangan HIV/AIDS.
Sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kesehatan telah memberikan jatah ARV generik gratis bagi orang dengan HIV/AIDS (Odha). ARV disalurkan melalui 25 rumah sakit rujukan di seluruh Indonesia. Di Bali, ARV disalurkan melalui Rumah Sakit (RS) Sanglah. Oleh Sanglah, obat tersebut juga didistribusikan ke sejumlah rumah sakit. Jadi, selain di RS Sanglah, ARV generik gratis juga bisa diakses di RS Kapal, RSU Singaraja, dan RSU Wangaya.

Catatan Dinas Kesehatan Provinsi Bali, hingga Mei 2006, ada 216 Odha di Bali telah memanfaatkan ARV gratis. Dari jumlah itu, hingga kini hanya ada 142 Odha yang masih aktif menjalani terapi ARV. Selebihnya sudah meninggal dunia (32 orang), stop minum obat (3 orang), lolos dari follow up (26 orang), dan dirujuk keluar (13 orang).

Subsidi penuh terhadap obat ARV, tentu saja sangat membantu Odha seperti Renti dan suaminya. Renti tak terbayang kalau subsidi itu tiba-tiba dihapus oleh pemerintah. Maklum, kondisi ekonomi Renti pas-pasan. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Renti kesulitan. Untuk kebutuhan nutrisi anak-anaknya, ia kini bergantung pada bantuan dari Bali Community Cares, sebuah komunitas yang peduli terhadap kesejahteraan dan pendidikan. Setiap bulan ia menerima 15 kg beras, puluhan kaleng susu, dan 2 kg telur.

Ketua Pokja Care Support and Treatment (CST) Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Bali, Tuti Parwati, juga tak membayangkan bila subsidi dihapus. Yang jelas, penemu kasus HIV/AIDS pertama di Bali itu memastikan akan terjadi langkah mundur dalam penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia.

Subsidi ARV menurut Tuti telah membantu ratusan Odha menerima akses pengobatan yang layak. Pasalnya, sebagian besar Odha berada dalam kondisi ekonomi pas-pasan. “Odha yang mampu, bisa dihitung dengan jari,” ujar perempuan asal Klungkung itu. Tuti masih ingat ketika tak ada subsidi ARV untuk Odha beberapa tahun lalu. Meski ARV sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 2000, namun tak ada satu Odha pun yang saat itu berkesempatan minum obat jenis Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART) itu. Penanganan Odha dilakukan seadanya. Bahkan obat untuk infeksi oportunistik pun (IO)—kondisi di mana gejala-gejala penyakit sudah tampak—, Odha masih harus membeli. “Jadi cuma satu dua orang saja yang bisa beli obat. Itu pun terbatas. Kadang kalau mereka sudah sakit beberapa kali, sudah nggak bisa beli obat,” kenangnya. Ketika itu, Tuti seolah menjadi terbiasa melihat kematian Odha. Odha umumnya hanya bertahan selama rata-rata 6 bulan sejak gejala penyakit mulai terlihat.

Baru pada Juli 2003, KPA Bali melakukan terobosan dengan membiayai terapi ARV. Dengan dana APBD Bali, obat ARV dibeli dari Kelompok Studi Khusus (Poldiksus) RSCM Jakarta sebagai satu-satunya lembaga penyedia ARV dalam negeri pada saat itu. Namun karena keterbatasan dana, hanya lima Odha yang bisa dibantu. Beruntung, komitmen lantas muncul dari pemerintah pusat dengan menyubsidi penuh pengobatan ARV bagi Odha sejak akhir 2005 lalu.

Dikatakan Tuti, subsidi ARV merupakan langkah penting dalam program penanggulangan AIDS di Indonesia. Tanpa subsidi, Tuti pesimis upaya peningkatan kualitas hidup Odha bisa berjalan efektif. Bila subsidi dicabut, seorang Odha harus menyediakan dana minimal Rp 300 ribu per bulan per orang. Itu belum termasuk dana untuk pemeriksaan CD4 (sel pembentuk kekebalan tubuh) yang harus rutin dilakukan setiap 6 bulan. Di awal terapi, Odha juga akan dibebankan biaya pemeriksaan fungsi hati dan foto torax yang bisa menghabiskan lebih dari Rp 250 ribu per orang. Selama ini, biaya untuk semua tes tersebut telah dibantu dengan dana dari Global Fund. “Kalau subsid-subsidi itu dihapus, ya... akan balik seperti dulu lagi,” ujarnya.

Sekretaris KPA Nasional, Nafsiah Mboi, secara tegas menyangkal adanya kemungkinan penghapusan subsidi ARV. Nafsiah menyebut subdisi ARV sebagai bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah dalam penanggulangan HIV/AIDS yang dipaparkan secara gamblang dalam Komitmen Sentani pada 2004. Subsidi ini selain diberikan untuk meningkatkan kualitas hidup Odha, juga untuk mengurangi stigma terhadap mereka. Dikatakan Nafsiah, stigma yang ada selama ini tak lepas dari anggapan kalau HIV tidak ada obatnya. Ini membuat banyak orang enggan melakukan tes.”Banyak orang berpikir, untuk apa saya tes. Toh, kalaupun ternyata kena HIV, tidak ada obatnya. Jadi orang berpikir, lebih baik tidak tes,” jelasnya. Dengan ketersediaan ARV dan kemudahan mendapatkannya, diharapkan kesadaran masyarakat untuk melakukan tes akan makin meningkat.

Subsidi penuh ARV, terbukti membuat makin banyak Odha mencari pengobatan. Sebagian besar diantaranya bahkan sudah kembali aktif menjalani kehidupannya. Karenanya, Nafsiah meyakinkan tidak akan terjadi pencabutan subsidi. “Kalaupun dana yang ada kurang, jatah untuk ARV tidak akan dikurangi. Yang penting, teman-teman yang terinfeksi tidak sampai tidak dapat obat,”tegasnya.
Renti dan ratusan Odha lain boleh lega dengan penegasan Nafsiah. “Kalau beli sudah nggak mampu. Kalau disuruh beli, biar lah saya mati. Saya pasrah,” ujar Renti sambil tertawa. [Komang Erviani / pernah dimuat di Media HIV/AIDS dan Narkoba KULKUL Edisi 21,Oktober 2006]